KABARBURSA.COM – Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Arthur Simatupang, menagatakan kontribusi sektor swasta terhadap ketahanan energi nasional bukanlah perkara kecil. Hingga saat ini, 29 anggota APLSI telah memasok sekitar 25 persen dari total kapasitas listrik nasional, atau setara dengan 14.500 Megawatt (MW).
“Kapasitas terpasang yang berasal dari pembangkit milik anggota kami sudah mencapai 14,5 GW. Itu kontribusi nyata dari pelaku usaha listrik swasta nasional, yang seluruhnya beroperasi di Indonesia,” ujar Arthur di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis 24 Juli 2025.
Arthur menjelaskan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterlibatan swasta dalam sektor ketenagalistrikan difokuskan pada sisi pembangkitan. Artinya, meskipun listrik dihasilkan oleh swasta, penyaluran ke pelanggan tetap dilakukan oleh PT PLN (Persero) melalui sistem transmisi dan distribusinya.
“Jadi 100 persen listrik yang kami hasilkan itu dijual ke PLN. PLN lah yang kemudian mendistribusikan ke pelanggan-pelanggan di seluruh Indonesia,” jelas Arthur.
Ia menyebut, meskipun APLSI tidak langsung berhubungan dengan konsumen akhir, namun secara tidak langsung pasokan listrik yang dinikmati sekitar 60 juta rumah tangga di Indonesia bersumber dari pembangkit yang dibangun oleh anggota APLSI.
Dalam paparannya, Arthur turut menyebut beberapa grup besar yang tergabung dalam APLSI dan saat ini aktif mengoperasikan pembangkit listrik di berbagai wilayah Indonesia. Nama-nama besar seperti Grup Bakrie, Cikarang Listrindo, Cirebon Power yang berada di bawah naungan Grup Indika, serta DSSP Power milik Grup Sinarmas menjadi bagian dari jaringan produsen listrik swasta yang telah berkontribusi besar terhadap pasokan energi nasional.
“Mayoritas anggota APLSI itu adalah perusahaan-perusahaan energi yang juga terintegrasi dari sisi rantai pasok (supply chain), bahkan sebagian besar sudah menjadi perusahaan publik yang tercatat di bursa,” kata Arthur.
Peran Strategis IPP di Tengah Transisi Energi
Kontribusi swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP) dipandang Arthur sebagai komponen penting dalam mendukung roadmap transisi energi nasional. Ia menyambut baik target Kementerian ESDM yang ingin mendorong porsi pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 76 persen pada 2034.
Menurut Arthur, anggota APLSI siap mengambil bagian dalam penyediaan tambahan kapasitas pembangkit yang mencapai 69,5 GW selama 10 tahun ke depan. Dari angka itu, sekitar 42,6 GW atau 61 persen akan berasal dari pembangkit EBT, terutama tenaga surya, air, angin, panas bumi, dan bioenergi.
“Kami melihat ini sebagai peluang dan juga tantangan. Karena meskipun dominan renewable, tetap ada kebutuhan untuk menjaga keandalan pasokan melalui pembangkit gas dan batubara yang masih akan dioperasikan secara terbatas,” tegasnya.
Di luar kapasitas pembangkitan, Arthur juga menyoroti pentingnya investasi infrastruktur ketenagalistrikan, terutama pembangunan jaringan transmisi dan interkoneksi antar pulau.
Ia menyebutkan rencana pemerintah yang akan menambah sekitar 47.758 kilometer jaringan transmisi hingga 2034 sebagai langkah krusial dalam memastikan pemerataan pasokan listrik nasional.
“Indonesia ini negara kepulauan, jadi konektivitas antarpulau menjadi kunci. Potensi energi besar di Sumatra dan Kalimantan harus bisa tersambung ke pusat-pusat permintaan seperti Pulau Jawa,” jelasnya.
Meski peran swasta dibatasi pada sisi pembangkitan, Arthur memastikan semangat investasi di kalangan produsen listrik swasta tetap tinggi. Ia berharap ke depan, regulasi yang mendukung kemitraan dengan PLN dapat terus diperkuat, sehingga kolaborasi antara BUMN dan swasta bisa berjalan lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang.
“Bagi kami, ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah bagian dari upaya membangun infrastruktur dasar negara, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi swasta harus terus diakui dan didorong,” kata Arthur.