KABARBURSA.COM - Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra, H. Kamrussamad, menegaskan bahwa keberhasilan RPJMN 2025–2029 bergantung pada kemampuan pemerintah menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan denyut pasar yang terus berubah.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 yang digelar Kabar Grup Indonesia di Hotel Unhas Makassar, Jumat, 21 November 2025. Di hadapan para akademisi dan pelaku ekonomi, Kamrussamad menyoroti satu persoalan struktural yang menurutnya menggerus efektivitas pembangunan nasional: tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa ICOR RI saat ini berada di angka 6,33—salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN.“ICOR 6,33 berarti untuk setiap satu dolar investasi, biaya yang dibutuhkan mencapai 6,33 persen agar menghasilkan output ekonomi. Investasi kita mahal, lamban, dan tidak efisien,” tegasnya.
Konsekuensinya jelas: pertumbuhan pendapatan per kapita tersendat, sementara penurunan ketimpangan berjalan nyaris tanpa akselerasi.
Kamrussamad menilai tingginya ICOR tidak bisa dilepaskan dari reformasi birokrasi yang masih berjalan pincang. Administrasi yang rumit dan perizinan daerah yang berliku, menurutnya, tetap menjadi batu sandungan besar bagi investor—terutama di Indonesia timur yang membutuhkan percepatan pembangunan jauh lebih agresif.
“Reformasi birokrasi tidak cukup berhenti di pusat. Justru di daerah, proses perizinan tidak pernah benar-benar selesai,” ujarnya.
Ia juga menyinggung ketidakharmonisan antara kebijakan ekonomi nasional dan struktur pasar modal Indonesia. Singapura, katanya, berhasil menautkan agenda pemerintah dengan ekspansi sektor hospitality hingga tercermin di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa. Malaysia melakukan hal serupa melalui industri semikonduktor yang kini mendominasi pasar modalnya.
Indonesia, menurutnya, belum menunjukkan kecocokan arah yang sama.
“Kita bicara soal ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas nasional. Namun yang tampil di pasar modal tidak mencerminkan agenda itu. Tidak ada keserasian antara kebijakan negara dan perkembangan pasar,” jelasnya.
Ia kemudian memaparkan bahwa RPJMN 2025–2029 disusun dari tiga sumber utama: dokumen RPJMN sebelumnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun lewat Musrenbang berjenjang, serta masukan kementerian dan lembaga yang diselaraskan dengan visi-misi presiden. Namun ia mengingatkan, seluruh proses tersebut tidak boleh berjalan terpisah dari pembacaan yang cermat terhadap arus pasar.
“Visi pembangunan nasional harus selaras dengan dinamika ekonomi. Jika tidak, target RPJMN hanya akan menjadi angka di atas kertas,” katanya.
Kesenjangan kawasan, lanjutnya, masih menjadi tantangan besar—terutama relasi antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Tanpa sinkronisasi antara kebijakan dan pasar, akselerasi pembangunan di timur akan sulit diwujudkan.
Situasi ini, menurutnya, menuntut bauran kebijakan yang solid dari tiga sektor: fiskal, moneter, dan industri keuangan. Ketiganya harus berjalan seirama agar target-target pembangunan lima tahun ke depan tidak runtuh oleh fragmentasi kebijakan.
“Tidak bisa hanya mengandalkan fiskal. Moneter dan sektor keuangan harus menopang. Jika kebijakan berjalan sendiri-sendiri, RPJMN 2025–2029 tak akan pernah tercapai,” tutupnya.
Kamrussamad menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus sinergi kebijakan yang lebih presisi agar arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan pasar dan tantangan ekonomi global.(*)