KABARBURSA.COM - CEO Tesla sekaligus penyokong dana terbesar dan pendukung utama kampanye mantan Presiden Donald Trump, Elon Musk, menyatakan ia dan Trump akan memberlakukan kesulitan sementara bagi masyarakat AS jika Trump kembali ke Gedung Putih pada November mendatang. Trump berencana menugaskan Musk untuk memimpin komisi pemangkasan belanja pemerintah, dan Musk mengklaim dapat memangkas anggaran federal hingga triliunan dolar.
“Kita harus mengurangi pengeluaran untuk hidup sesuai kemampuan kita. Ini tentu akan menyebabkan sedikit kesulitan sementara, namun akan menjamin kemakmuran jangka panjang,” ujar Musk dalam acara “Telephone Town Hall” di media sosial miliknya minggu lalu, dikutip dari Huffpost, Rabu, 30 Oktober 2024.
Sebagai pengusaha yang telah menggelontorkan lebih dari USD130 juta untuk mendukung Trump, Musk mengakui bahwa pemangkasan anggaran besar-besaran akan menimbulkan penolakan politik. Namun, ia yakin Trump akan mendukung langkah ini dengan menegaskan bahwa semua pihak perlu memotong anggaran agar Amerika bisa hidup sesuai kemampuannya.
“Presiden Trump mendukung ide agar semua orang merasakan sedikit pengorbanan, karena negara ini tidak bisa terus-menerus menghamburkan uang,” kata Musk.
Di media sosial X (sebelumnya Twitter), Musk menyetujui pandangan pengguna yang menyebut pemangkasan pemerintah dan pengurangan pegawai oleh Trump serta Musk bisa menyebabkan “reaksi ekonomi besar” yang diikuti pemulihan cepat menuju ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. “Itu terdengar tepat,” tulis Musk.
Ekonom dari kedua belah pihak memperingatkan pengusiran massal dan tarif impor yang tinggi, bagian dari kebijakan Trump, bisa memicu lonjakan harga dan inflasi baru. Kebijakan ini, dikombinasikan dengan pemotongan pajak bagi kalangan kaya, bisa berarti beban pajak yang lebih tinggi bagi warga berpenghasilan rendah dan menengah untuk menutup biaya pemotongan pajak bagi yang lebih kaya.
Namun, setiap perubahan pajak atau pemangkasan anggaran akan memerlukan persetujuan Kongres, dan besaran pemangkasan yang diusulkan Musk diperkirakan sulit mendapat dukungan dari anggota dewan.
Kampanye kepresidenan jarang secara terbuka mengungkapkan bahwa kebijakan kandidatnya akan membawa kesulitan ekonomi. Trump sendiri biasanya menggambarkan kembalinya ia ke Gedung Putih sebagai jalan menuju kemakmuran.
“Kita akan mengakhiri inflasi, menghentikan invasi kriminal, dan membawa kembali mimpi Amerika,” kata Trump dalam kampanye di Atlanta, Georgia. “Negara ini akan lebih baik, berani, kaya, aman, dan kuat dari sebelumnya.”
Trump menyatakan Musk akan memimpin komisi efisiensi pemerintah untuk menelusuri pengeluaran yang tidak efisien. Musk menyebutkan dirinya dapat dengan mudah memangkas lebih dari USD2 triliun dari total anggaran federal tahunan sebesar USD6 triliun. “Banyak sekali pemborosan pemerintah, seperti berada di ruangan penuh target. Anda tidak mungkin meleset,” ujar Musk, yang menggambarkan betapa mudahnya memangkas anggaran di era Joe Biden.
Namun, Trump telah menegaskan berkali-kali bahwa pemotongan anggaran tidak akan menyentuh program populer seperti Jaminan Sosial atau Medicare. “Saya tidak akan pernah melakukan apa pun yang membahayakan atau merugikan Jaminan Sosial atau Medicare,” tegas Trump dalam wawancara dengan Breitbart pada Maret lalu.
Musk juga membandingkan keuangan pemerintah dengan keuangan pribadi. “Jika Anda berutang banyak, tentu hal yang harus dilakukan adalah mengurangi pengeluaran dan mulai membayar utang itu. Begitu juga untuk negara,” ujar Musk.
Pandangan ini bertentangan dengan pandangan mayoritas ekonom yang menilai bahwa negara, tidak seperti individu, memiliki kapasitas untuk beroperasi tanpa batas waktu dan menggunakan dolar sebagai mata uang global yang memberikan keunggulan tersendiri bagi AS.
Disintegasi Bangsa
Pernyataan Elon Musk tentang perlunya “pengorbanan sementara” bagi warga AS demi menekan belanja pemerintah menggarisbawahi retorika ekonomi konservatif yang menuntut efisiensi dan pemangkasan anggaran.
Di sisi lain, rasa frustrasi terhadap pemerintah federal yang dipandang boros dan terlalu campur tangan semakin meluas, tidak hanya di kalangan elite politik dan pengusaha, tetapi juga di sejumlah wilayah di AS. Salah satu ekspresi paling kuat dari ketidakpuasan ini datang dari Texas, di mana Gerakan Nasionalis Texas kini semakin gencar menyuarakan keinginan untuk berpisah dari AS.
Ketua Gerakan Nasionalis Texas, Daniel Miller, mengungkapkan sekitar 25 negara bagian kini siap untuk berpisah dari Amerika Serikat (AS). Sentimen pemisahan ini dipicu kembali oleh sengketa integritas pemilu 2020 yang semakin menguat menjelang Pemilu AS mendatang, terutama di tengah krisis perbatasan selatan. Gerakan Nasionalis Texas yang mendorong agar Texas berpisah dari Amerika kini semakin mendapatkan momentum.
Kolumnis Newsmax dan komentator politik konservatif AS, Michael Shannon, mengatakan pemisahan ini didorong oleh campur tangan berlebihan dari pemerintahan Biden-Harris, mulai dari upaya hukum terhadap Trump hingga propaganda transgender yang dianggapnya memecah belah.
Shannon menyebut kebijakan seperti ini diikuti dengan mandat pemerintah federal agar pria yang mengidentifikasi sebagai wanita dapat bertanding dalam olahraga wanita, penangkapan terhadap pengunjuk rasa anti-aborsi, serta perburuan politik terhadap peserta kerusuhan 6 Januari yang bahkan merambah hingga ke para lansia.
“(Ini) menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi Partai Republik, kaum konservatif, dan independen yang masih menghormati hukum,” kata Shannon, dikutip dari Sputnik, Selasa, 29 Oktober 2024.
Meski Shannon memperkirakan pemisahan Texas mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat, ia tak menutup kemungkinan beberapa negara bagian berhaluan merah akan berupaya meninggalkan AS jika Kamala Harris memenangkan pemilu. “Jika perpecahan nyata terjadi, kemungkinan akan dimulai dengan Ron DeSantis di Florida yang menolak bekerjasama dengan lembaga federal,” ujarnya.
Berdasarkan jajak pendapat YouGov Februari lalu, sekitar 23 persen warga Amerika mendukung pemisahan negara bagian mereka dari AS, sementara 28 persen mendukung jika negara bagian lain berpisah. Sebanyak 51 persen warga menolak tegas pemisahan, sedangkan 27 persen sisanya belum memiliki kepastian.
Data survei lainnya menunjukkan perpecahan nasional terjadi sepanjang garis partai, dengan perbedaan yang mencolok antara pandangan Demokrat dan Republik saat ini dibandingkan satu dekade lalu. Februari lalu, anggota parlemen dari Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, bahkan menyerukan ‘perceraian nasional’ antara negara bagian Demokrat dan Republik.(*)