KABARBURSA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp113,05 triliun dalam pos belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di RAPBN 2025. Penambahan anggaran tersebut untuk menjalankan program Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penambahan anggaran itu akan diberikan kepada masing-masing K/L yang menjalankan. Setidaknya ada empat program Prabowo yang dijalankan di 2025.
“Beberapa program quick win yang disetujui oleh Presiden terpilih ada empat hal dengan indikasi Kementerian/Lembaga yang akan mengeksekusi. Ini nanti dalam UU APBN 2025 apabila disepakati oleh DPR,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025, Rabu, 4 September 2024.
Program pertama yakni Badan Gizi Nasional yang menghabiskan anggaran sebesar Rp71 triliun di 2025. Lembaga tersebut baru dibentuk untuk menjalankan program ‘Makan Bergizi Gratis’.
Program kedua, ‘Pemeriksaan Kesehatan Gratis’ bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai puskesmas dan rumah sakit daerah. Program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp3,25 triliun. Dan, meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah atau meningkatkan rumah sakit tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.
Kebutuhan anggaran untuk program ini sebesar Rp1,8 triliun. “Jadi, total anggaran yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp3,2 triliun plus Rp1,8 triliun,” tuturnya.
Program selanjutnya adalah ‘Renovasi Sekolah’ yang membutuhkan dana sebesar Rp20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu, program ‘Sekolah Unggulan’ terintegrasi untuk empat lokasi dengan anggaran Rp2 triliun di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama.
“Seperti renovasi ruang kelas sampai MCK sehingga nanti anggaran Kementerian PUPR ditambah Rp20 triliun apabila disetujui Banggar (Badan Anggaran) dan Komisi di DPR,” ucap Sri Mulyani.
Dan, program keempat yakni ‘Ketahanan Pangan’. Untuk program ini Prabowo telah memberikan arahan agar meningkatkan jumlah lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp7,5 triliun di bawah koordinasi Kementerian PUPR.
Selain itu, Rp7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80.000 ribu hektare dan percetakan sawah baru atau eksensitifikasi 150.000 hektare.
“Jadi anggarannya untuk Kementerian PUPR Rp7,5 triliun dan Kementerian Pertanian Rp7,5 triliun juga, apabila sudah disepakati Banggar dan Komisi DPR,” jelas Sri Mulyani.
Anggaran Pembentukan Kementerian Perumahan Rp53 Triliun
Pembentukan Kementerian Perumahan sepertinya bukan isapan jempol. Disebutkan, anggaran sebesar Rp53 triliun sudah disiapkan untuk merealisasikan itu.
Jika benar terealisasi, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) “dipecah” dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.
Ketua Satgas Perumahan dan Tim Transisi Pemerintahan Baru, Hashim Djojohadikusomo mengungkapkan anggaran sebesar itu telah disiapkan.
“Kita sudah masukkan angka ke RAPBN tahun depan. Angka yang kita tetapkan Rp53 triliun. Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti (pemerintahan) terdahulu,” kata Hashim dalam dialog APEC Business Advisoru Council, Kamis, 4 September 2024.
Artinya, rencana anggaran tersebut bernilai sekitar 35 persen dari pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 senilai Rp146,98 triliun. Sedangkan, pada tahun 2023 pagu anggaran Kementerian PUPR senilai Rp164,39 triliun.
Adi kandung Prabowo Subianto ini mengungkapkan, besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk pembentukan Kementerian Perumahan ini diharapkan dapat memfasilitasi geliatnya sektor perumahan mulai tahun 2025, termasuk membangun 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3 tertinggal, serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan.
“Ini menunjukkan komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk kita mengembangkan pembangunan,” ujar Hashim.
Dia pun mengaku telah ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran.
“Sejak empat bulan lalu saya ditunjuk Pak Prabowo sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran,” ungkapnya.
Hashim menyebut sudah ada sejumlah rapat yang melibatkan sejumlah lembaga terkait untuk menindaklanjuti rencana tersebut. “Kami mengundang dan mengajak beberapa pihak dan lembaga terkait, termasuk BTN (Bank Tabungan Negara), termasuk Direksi Perumnas, SMF, dan lain-lain,” terang Hashim.
Lanjut Hashim menjelaskan, nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan akan menjadi dua entitas yang berbeda. Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus pada infrastruktur, sementara Kementerian Perumahan akan khusus menangani sektor perumahan.
“Kementerian PUPR nantinya tetap menjadi Kementerian Pekerjaan Umum yang mengurus infrastruktur. Sementara Kementerian Perumahan akan fokus pada pembangunan perumahan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Zainal Fatah, mengaku dirinya tidak dapat memastikan penyebab berkurangnya alokasi anggaran Kementerian PUPR karena rencana pembentukan Kementerian Perumahan.
Pastinya, dia meyakini pengurangan alokasi anggaran untuk Kementerian PUPR merupakan bagian dari mekanisme tata kelola anggaran.
Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait pemisahan bagian Pekerjaan Umum dengan Perumahan.
“Keputusan pemecahan di Kementerian PUPR tergantung kabinet baru. Setahu saya belum ada pembicaraan soal itu, atau mungkin masih sebatas pimpinan,” kata Zainal.
Dia mengungkapkan, yang dirinya tahu hanya master plan untuk proyek perumahan yang akan datang.
Begitu juga dengan “nasib” Direktorat Jenderal Perumahan apabila benar dilakukan pemisahan, dia menyarankan untuk menunggu informasi lebih lanjut.
“Saya belum tahu, tunggu saja,” pungkasnya. (*)