KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengidentifikasi dua faktor utama yang menjadi kendala dalam penyediaan rumah murah di Indonesia. Kedua faktor tersebut adalah ketersediaan tanah dan proses perizinan yang berbelit.
Fahri menjelaskan bahwa masalah ketersediaan tanah menjadi tantangan utama, terutama karena tanah sering kali menjadi objek spekulasi yang mengakibatkan kenaikan harga secara tajam.
"Kita menghadapi masalah dalam penyediaan tanah. Kami sedang berupaya menyelesaikan isu ini agar tanah tidak menjadi objek spekulasi yang justru menyulitkan upaya penyediaan rumah murah," jelasnya dalam dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat 29 November 2024.
Selain itu, lonjakan harga tanah yang terus meningkat juga mempersulit pemerintah dalam menyediakan rumah terjangkau. Fahri menyebut bahwa pihaknya akan melakukan investigasi lebih mendalam untuk mencari akar permasalahan kenaikan harga tersebut.
Faktor kedua yang disoroti adalah proses perizinan yang sering kali memakan waktu lama dan berbiaya tinggi. Menurut Fahri, korupsi dan praktik suap dalam proses perizinan menjadi penyebab utama tingginya biaya pembangunan rumah.
"Perizinan juga menjadi masalah besar. Ini yang membuat biaya pembangunan jadi tinggi. Suap-menyuap harus dihentikan. Presiden sudah berulang kali meminta kita untuk berhenti dengan korupsi dan suap," tegasnya.
Fahri menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan mekanisme perizinan yang lebih efisien dan transparan. Hal ini diharapkan dapat menekan biaya pembangunan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
Fahri menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya memastikan bahwa tanah dan rumah dapat tersedia dengan harga yang lebih murah. "Semakin terjangkau dan murah, itu tugas pemerintah untuk memastikan hal tersebut," ungkapnya.
Menjelang tahun 2025, Fahri mengakui bahwa sektor perumahan akan menghadapi tantangan baru, terutama dengan adanya perubahan kebijakan pungutan yang berpotensi memengaruhi harga rumah.
"Pasti ada pengaruhnya, karena jika lahan lebih murah dan perizinan lebih cepat serta sederhana, harga rumah akan turun," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pemberian insentif untuk menurunkan harga rumah, Fahri menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berfokus pada pengelolaan mekanisme pasar agar berjalan adil.
"Kita tidak tahu itu, karena itu tergantung pada mekanisme pasar. Tugas pemerintah adalah memastikan pasar berjalan dengan baik tanpa adanya monopoli, oligopoli, atau faktor lain yang menyulitkan masyarakat dalam memiliki rumah," tambahnya.
Bank BTN akan Siapkan Dana
Sementara sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau Bank BTN mengaku siap mendukung pemerintah dalam rencana peningkatan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.
Direktur Utama Bank BTN Nixon Napitupulu mengatakan, untuk target 800.000 unit pada 2025 dari sebelumnya 600.000 unit, setidaknya mungkin dibutuhkan lebih dari Rp150 triliun untuk realisasi.
Ia menambahkan, Bank BTN akan menyiapkan dana sekitar Rp80 triliun, sedangkan pemerintah perlu menganggarkan dana sekitar Rp70 hingga Rp72 untuk mencapai target ratusan ribu unit itu.
“Ini belum keputusan, ya, tapi exercise-nya kurang lebih gitu, sedangkan formatnya (dari pembiayaan itu) masih belum (ditentukan),” ujar Nixon kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.
Oleh karena itu, badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan ini mengaku memiliki kesiapan untuk berkontribusi penuh dalam program ini. Bagi Nixon, Bank BTN selalu siap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah dalam mendukung setiap kebijakan dan program yang dijalankan. “Yang namanya tugas, kita siap untuk segala macam tugas yang akan dijalankan,” tegasnya.
Lebih lanjut, pada program ini, emiten berkode saham BBTN ini tengah membahas teknis pelaksanaan yang antara lain soal model pendanaan tersebut. Rencananya, skema pendanaan ini akan dibagi dua, yakni masing-masing 50 persen untuk pemerintah dan bank.
Selain itu, Nixon menyampaikan skema pendanaan KPR FLPP 2025 berikutnya melalui penerbitan obligasi dan pinjaman. Dari sini, imbuh dia, dana yang akan diperoleh akan mencapai antara Rp10 triliun hingga Rp15 triliun.
“Kami juga sedang berdiskusi dengan pemerintah untuk mendapatkan bantuan terkait hal ini. Kami mengusulkan agar penerbitan obligasi dijamin oleh pemerintah, sehingga biayanya bisa lebih murah untuk kami,” kata dia.
Perpanjangan Tenor KPR
Selain itu, Nixon mengungkapkan rencana Bank BTN untuk memperpanjang jangka waktu tenor KPR hingga 30 tahun. Perubahan ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Namun, masa subsidi KPR akan dibatasi hingga 10 tahun.
“Saya yakin, sepengetahuan saya, masyarakat umumnya melunasi KPR dalam waktu 10-11 tahun. Tapi, tidak masalah jika ada yang membutuhkan tenor lebih panjang hingga 30 tahun,” ungkapnya.
Nixon merujuk pada data yang menunjukkan bahwa sekitar 70 persen KPR diselesaikan dalam waktu 10 tahun. Dengan demikian, masa subsidi selama 10 tahun dianggap sudah cukup bagi sebagian besar peminjam.
“Masa subsidinya memang akan menjadi 10 tahun, sesuai dengan hasil diskusi. Kami melihat bahwa hampir 70 persen KPR selesai dalam waktu 10-11 tahun. Jadi, tidak semua kelompok menginginkan tenor yang terlalu panjang,” tambahnya. (*)