KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa kesulitan masyarakat bawah mengakses rumah masih menjadi kendala utama program perumahan.
Kesulitan masyarakat kelas bawah dalam mengakses rumah adalah karena kendala pembiayaan. Kondisi ini berbeda dengan masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas yang memiliki akses pembiayaan.
“Yang bermasalah itu yang di bawah. Mereka belum terintegrasi dengan sistem pembiayaan, sehingga mereka kesulitan untuk membeli atau memiliki rumah,” ujar Fahri kepada wartawan di Jakarta, Rabu 8 Januari 2025.
Fahri menjanjikan dalam dua tahun ke depan, pemerintah bakal memfokuskan pembangunan rumah untuk masyrakat kelas bawah yang belum memiliki akses pembiayaan rumah.
Fokus ini, kata dia, lebih menitikberatkan kepada perbaikan rumah bagi warga yang sulit dijangkau oleh program-program sebelumnya.
“Program yang sudah disahkan dalam APBN adalah program lama yang sudah dianggap sukses. Tapi, kita masih harus mengevaluasi dan memastikan dampaknya lebih merata, terutama ke masyarakat bawah,” jelas Fahri.
Lebih lanjut, Fahri mengatakan kini pihaknya tengah merumuskan mekanisme baru untuk memastikan masyarakat bawah dapat terakses dengan program perumahan yang lebih inklusif.
“Kami sedang mendesain cara agar masyarakat yang lebih rendah secara ekonomi bisa lebih mudah memiliki rumah," tambah Fahri.
Fokus Perbaikan Rumah di Desa
Fahri juga menyebutkan bahwa program perumahan di desa akan mendapatkan prioritas yang lebih besar dengan lebih banyak fokus pada perbaikan rumah dibandingkan pembangunan rumah baru di kota.
Dengan jumlah desa yang mencapai 75.817, jauh lebih banyak dibandingkan 98 kota di Indonesia, Fahri menilai bahwa sebagian besar masyarakat desa membutuhkan perbaikan rumah yang lebih masif daripada pembangunan rumah baru.
“75.000 desa itu kalau kita identifikasi itu pada dasarnya masyarakat itu mengharapkan perbaikan rumah. Itu yang lebih masif, ya,” jelasnya.
Selain itu, Fahri menjelaskan bahwa pemerintah tengah merancang transisi dari desa ke kota, mengingat banyak kota kecil di Indonesia yang sedang berkembang menjadi wilayah perkotaan.
Hal ini mengingat banyak kota kecil di Indonesia saat ini sedang dalam proses transisi menjadi wilayah perkotaan.
“Kota-kota kecil di Indonesia sekarang ini merupakan transisi dari pedesaan kepada perkotaan,” kata Fahri.
Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan terbesar ada di kota-kota besar, terutama terkait penumpukan rumah kumuh dan polusi di wilayah pinggir sungai dan pantai.
“Di kotalah terjadi penumpukan, di kotalah terjadi rumah kumuh, di kotalah yang polusi ya. Terutama pinggir-pinggir pantai, pinggir-pinggir sungai di kota-kota itu mesti dibersihkan nanti,” jelasnya.
Skema Bisnis Lebih Menarik di Kota
Fahri menjelaskan bahwa skema bisnis perumahan di kota cenderung lebih menarik karena masyarakat perkotaan lebih terhubung dengan sistem pembayaran formal dan memiliki literasi keuangan yang lebih baik.
“Orang kota diasumsikan lebih terkait dengan sistem pembayaran formal ya. Karena mereka literate dengan bank, punya gaji, karena mereka pegawai dan sebagainya," jelasnya.
Karena itu, dia mengatakan pihaknya juga bakal melakukan penataan di kota-kota besar, terutama di daerah-daerah pinggiran seperti kawasan pantai dan sungai yang banyak dihuni oleh masyarakat dengan rumah kumuh.
“Di kota, terjadi penumpukan, rumah kumuh, polusi. Ini yang harus dibersihkan, dan anggarannya lebih banyak dialokasikan untuk masalah ini karena mereka yang paling membutuhkan,” ungkapnya.
Teken MoU dengan Qatar
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, mengonfirmasi adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pendanaan pembangunan 1 juta rumah dengan Qatar.
Menurutnya, proyek ini menjadi bagian dari program ambisius Presiden untuk membangun 3 juta rumah per tahun.
“Kebetulan saya diundang ke Istana untuk menyaksikan penandatanganan MoU pendanaan untuk 1 juta rumah. Hari ini ditandatangani,” ujar Fahri.
Meski tidak mengetahui secara pasti besaran nilai investasi yang digelontorkan, Fahri optimistis jika Qatar berkomitmen untuk berkontribusi dalam proyek tersebut.
“Yang disebut itu jumlah rumahnya, 1 juta unit,” tambahnya.
Fahri menyebutkan bahwa salah seorang anggota kerajaan Qatar yang juga merupakan investor akan hadir dalam acara tersebut bersama Presiden.
Namun, ia menegaskan bahwa skema teknis terkait pembangunan akan dibahas dalam rapat lanjutan setelah tahapan awal, seperti pemilihan lahan dan pengurusan izin, diselesaikan.
“Jadi kita lihat aja nanti karena yang akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan juga dan beliau secara pribadi juga adalah investor,” terang dia. (*)