KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp60,6 triliun untuk tahun 2025.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan pengembangan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.
“Dalam rencana anggaran 2025, kami mengusulkan tambahan sekitar Rp60,6 triliun. Usulan ini terutama untuk mendukung pembangunan IKN dan Papua, yang sedang mengalami pemekaran provinsi,” kata Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.
Dia menyebutkan, dari total yang diusulkan, yakni Rp14,8 triliun akan dialokasikan untuk proyek-proyek terkait IKN, dengan rincian, sekitar Rp9,9 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur utama, seperti jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jalan Tol Akses IKN, dan duplikasi Jembatan Pulau Balan Bentang Pendek II.
Sementara itu, Rp4,96 triliun sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, serta pembangunan gedung pemerintahan, termasuk kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Untuk pengembangan Papua, lanjut Dody, tambahan anggaran sebesar Rp4 triliun juga direncanakan.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp845 miliar akan digunakan untuk pembangunan jalan nasional dan akses jalan di wilayah tersebut, sementara Rp3,15 triliun lainnya akan digunakan untuk pembangunan gedung DPRD, MPR, dan kantor gubernur di DOB Papua.
Selain itu, sekitar Rp28,55 triliun dari anggaran tambahan ini akan dialokasikan untuk pelaksanaan berbagai Instruksi Presiden (Inpres) yang mencakup beberapa sektor penting. Di antaranya, sebesar Rp7,36 triliun akan digunakan untuk percepatan penyediaan irigasi guna mendukung program swasembada pangan, Rp15,07 triliun untuk program pembangunan jalan daerah, dan Rp118,43 miliar untuk penyediaan air minum serta pengelolaan air limbah domestik.
Sisanya, Rp13,18 triliun, akan digunakan untuk kegiatan strategis lainnya, termasuk pembangunan jalan tol, SPAM, sanitasi, dan pembangunan bendungan.
Sekadar mengingatkan, sebelumnya alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2025 sebesar Rp116 triliun. Namun, Presiden Prabowo Subianto memecah kementerian itu menjadi dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Untuk Kementerian PKP, mendapatkan alokasi sebesar Rp5,1 triliun, sedangkan Kementerian PU hanya mengelola sebesar Rp110 triliun.
Uji Coba PLTS di IKN
Sementara itu, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjalani tahap uji coba atau commissioning pada 22 Desember 2024.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, persiapan untuk penggunaan energi bersih di IKN telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, PLN akan melanjutkan tahap commissioning untuk memastikan kelayakan operasional PLTS tersebut.
“PLTS di IKN dengan kapasitas 50 megawatt ini akan dilakukan commissioning secara legal formal pada 22 Desember 2024,” ujar Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.
Darmawan juga menegaskan bahwa IKN Nusantara telah sepenuhnya menggunakan energi bersih yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT).
“IKN sudah 100 persen menggunakan energi bersih, dengan pasokan energi berasal dari EBT,” jelas Darmo, panggilan akrabnya.
Namun, Darmo juga menyebutkan bahwa kebutuhan listrik di IKN saat ini ternyata melebihi kapasitas yang disiapkan oleh PLN. Ia mengungkapkan hal ini dengan istilah ‘overdosis”.
“Saat ini beban listrik di IKN hanya sekitar 3,5 megawatt, namun kami membangun PLTS dengan kapasitas 50 megawatt. Ini cukup berlebihan, sekitar 15 kali lipat dari kebutuhan energi di IKN,” ungkap Darmo.
Meskipun demikian, kelebihan pasokan listrik tersebut dapat disalurkan ke sistem kelistrikan di Kalimantan.
Pembangunan PLTS di IKN dimulai pada November 2023, yang ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dipimpin langsung oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pembangkit ini terletak di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dan pembangunannya dilakukan oleh subholding PLN Nusantara Power (NP).
PLTS yang dibangun di IKN ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan emisi karbon, dengan kapasitas untuk mereduksi emisi hingga 104 ribu ton CO2 per tahun.
Selain itu, pembangkit ini dapat menghasilkan energi hijau sekitar 93 gigawatt hour (GWh) per tahun, yang berkontribusi pada upaya Indonesia menuju transisi energi yang lebih ramah lingkungan. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.