KABARBURSA.COM - Fraksi PKS DPR RI mengkritisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. Mereka menolak rencana pemerintah yang menaikkan PPN menjadi 12 persen.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa anggaran yang diajukan untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus lebih kredibel, efektif, dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“RAPBN 2025 masih memerlukan penajaman agar lebih efektif, kredibel, dan berkelanjutan, serta berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1,” kata Netty berpidato dalam rapat paripurna kedua pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Selasa, 20 Agustus 2024.
Menurut dia, RAPBN yang diajukan seharusnya dapat memberikan ruang yang luas bagi pemerintah baru untuk menjalankan program-program unggulannya.
PKS menilai target-target pembangunan tahun 2025 yang diajukan oleh pemerintah harus lebih realistis dan dapat dicapai, terutama karena tahun tersebut merupakan periode awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Netty menekankan pentingnya membangun optimisme masyarakat dan dunia usaha agar perekonomian Indonesia dapat bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
“Kami mengingatkan bahwa target-target pembangunan tahun 2025 harus menggambarkan kondisi perekonomian yang lebih riil, kredibel, dan dapat dicapai. Ini penting, terutama dalam konteks tahun pertama pemerintahan baru,” tegas Netty.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 yang disampaikan oleh pemerintah, salah satu poin penting adalah peningkatan anggaran pendidikan menjadi Rp722,6 triliun, yang mencakup 20 persen dari total belanja negara. Fraksi PKS menyambut baik langkah ini, tetapi mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan secara optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran ini tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga untuk memperbaiki mutu tenaga pendidik serta kesejahteraan mereka, termasuk PNS, P3K, dan guru honorer,” ucap Netty.
Selain itu, alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp197,8 triliun yang direncanakan untuk 2025 juga menjadi sorotan PKS. Mereka berpendapat, anggaran tersebut harus difokuskan pada upaya mengatasi permasalahan gizi buruk, prevalensi stunting yang masih tinggi, serta pemerataan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.
“Belum optimalnya layanan dasar, kegiatan promotif dan preventif, serta masih tingginya persentase puskesmas yang belum memenuhi standar kecukupan tenaga kesehatan harus menjadi perhatian serius,” ujar Netty.
Fraksi PKS juga menyoroti anggaran ketahanan pangan yang dialokasikan sebesar Rp124,4 triliun. Menurut Netty, angka tersebut masih belum cukup memadai mengingat ancaman krisis pangan di masa depan.
“Pemerintah perlu fokus pada perbaikan sektor pertanian untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Kami mendesak agar pemerintah lebih serius dalam mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan,” kata Netty.
Selain itu, PKS menolak rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 yang dinilai akan semakin membebani masyarakat.
“Kenaikan PPN ini kontraproduktif dengan daya beli masyarakat yang semakin tertekan akibat kenaikan harga-harga,” tukas Netty.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah memproyeksikan peningkatan pembiayaan utang menjadi Rp775,9 triliun, naik 40,2 persen dari outlook pembiayaan utang 2024. PKS menilai, tingginya pembiayaan utang ini akan meningkatkan akumulasi utang negara yang diperkirakan mencapai Rp8.502,69 triliun pada Juli 2024.
“Pemerintah harus lebih selektif dalam mengambil kebijakan utang agar tidak menimbulkan beban bunga utang yang mempersempit ruang fiskal,” tegas Netty.
Pada akhir pandangannya, Netty menyatakan bahwa PKS berharap RAPBN 2025 dapat menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah baru untuk membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang lebih baik.
“Kami ingin RAPBN ini tidak hanya menjadi dokumen belaka, tetapi benar-benar mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat,” pungkas Netty.
Rapat Paripurna Kedua Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
“Menurut laporan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada awal rapat paripurna hari ini mencatat sebanyak 104 anggota hadir dan 185 anggota izin dari total 573 anggota DPR RI. Rapat ini juga dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Gobel saat membuka rapat. (*)