KABARBURSA.COM - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi memulai konsolidasi seluruh hotel milik badan usaha milik negara (BUMN) di bawah pengelolaan InJourney.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi sektor hospitality BUMN untuk meningkatkan daya saing, mengoptimalkan nilai aset, serta memperkuat industri pariwisata nasional.
Sebagai tahap awal, sebanyak 45 hotel BUMN telah menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) pada Jumat (26/6). Penandatanganan tersebut menjadi awal proses penggabungan aset hotel BUMN ke dalam PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality).
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan konsolidasi ini merupakan langkah strategis untuk menata ulang aset perhotelan milik negara agar mampu bersaing di industri hospitality.
"Penyatuan seluruh hotel BUMN di bawah payung InJourney adalah lompatan besar dalam menata ulang dan memperkuat nilai aset hospitality kita agar lebih berdaya saing," ujar Dony, Senin, 29 Juni 2026.
Menurut Dony, proses penandatanganan CSPA akan terus berlanjut. Danantara menargetkan sejumlah hotel BUMN lainnya menyusul bergabung dalam konsolidasi pada awal pekan depan.
"Momentum positif ini akan terus kita jaga, dan kami memproyeksikan adanya penambahan penandatanganan dari beberapa hotel lainnya pada awal pekan depan. Ini adalah langkah konkret menuju optimalisasi nilai aset dan struktur manajemen yang lebih tangguh," ucapnya.
Ia mengungkapkan, sekitar 120 hotel BUMN nantinya akan berada di bawah pengelolaan InJourney. Dengan jumlah tersebut, InJourney diproyeksikan menjadi operator hotel terbesar kedua di Indonesia.
"Dengan terkonsolidasinya seluruh hotel BUMN menjadi fondasi yang solid untuk melakukan value creation. Transformasi ini pada akhirnya akan menciptakan portofolio industri pariwisata yang lebih efisien, kompetitif, dan terintegrasi," kata Dony.
Selain memperkuat pengelolaan aset, Danantara juga membuka peluang masuknya investor strategis ke sektor perhotelan setelah proses konsolidasi sekitar 100 hotel BUMN berjalan.
Seluruh aset hotel akan ditempatkan di bawah PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality). Setelah proses integrasi rampung, Danantara berencana menawarkan berbagai skema kemitraan strategis kepada investor untuk mendukung pengembangan bisnis perhotelan BUMN sekaligus meningkatkan nilai aset yang dikelola.
Pastikan Tidak Ada PHK
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mempercepat restrukturisasi BUMN dengan memangkas jumlah perusahaan dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 250 perusahaan.
Meski dilakukan perampingan besar-besaran, pemerintah memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai BUMN.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, hari Minggu kemarin.
Prabowo mengungkapkan proses penataan BUMN telah berjalan. Dari lebih dari 1.000 perusahaan negara yang ada saat ini, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan sebagai bagian dari konsolidasi.
"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300," ujar Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta konfirmasi kepada COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengenai target akhir jumlah perusahaan negara setelah restrukturisasi.
"Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?" tanya Presiden. "Nanti sekitar 250, Pak," jawab Dony.
Mendengar jawaban tersebut, Prabowo menegaskan bahwa konsolidasi BUMN bertujuan menghilangkan inefisiensi yang selama ini membebani keuangan negara.
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," kata Prabowo.
Menurut Presiden, jumlah perusahaan negara yang terlalu banyak membuat biaya operasional membengkak karena setiap entitas memiliki struktur direksi, komisaris, hingga organisasi yang membutuhkan anggaran besar.
Pemerintah pun menargetkan transformasi BUMN dapat diselesaikan dalam dua tahun agar perusahaan negara menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Sementara itu, Dony Oskaria memastikan restrukturisasi BUMN tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja. Seluruh pegawai dari perusahaan yang dikonsolidasikan akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujar Dony.
Ia menjelaskan Danantara saat ini tengah melakukan streamlining terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan karena sekitar 52 persen BUMN masih membukukan kerugian dengan nilai mencapai Rp20 triliun.
Dony mengatakan biaya tenaga kerja relatif kecil dibandingkan potensi efisiensi yang bisa diperoleh melalui konsolidasi perusahaan.
"Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun," katanya.
Ia kembali menegaskan seluruh pegawai akan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi sehingga tidak ada pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," tegasnya.
Efisiensi Diproyeksikan Capai Rp50 Triliun
Selain memastikan tidak ada PHK, Dony mengungkapkan program konsolidasi BUMN diperkirakan mampu menghasilkan penghematan langsung hingga sekitar Rp50 triliun setiap tahun.
Efisiensi tersebut berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menciptakan inefisiensi operasional.
Ia menambahkan, konsolidasi sejumlah subholding di lingkungan Pertamina sebelumnya telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS.
Model serupa akan diterapkan pada kelompok usaha BUMN lainnya untuk membentuk perusahaan negara yang lebih ramping, sehat, efisien, dan memiliki daya saing yang lebih kuat. (*)