KABARBURSA.COM - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mendorong program ketahanan pangan nasional melalui skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Dengan mengikuti skema AUTP, petani akan menerima subsidi premi dari pemerintah sebesar 80 persen, sehingga petani hanya perlu membayar Rp36.000 per hektare dengan nilai perlindungan hingga Rp6 juta per hektare.
Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terutama dalam memberikan perlindungan kepada petani melalui asuransi pertanian.
Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema mengatakan, program AUTP adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi petani dan aktivitas pertanian, terutama dalam sektor padi, agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
“Program AUTP memberikan perlindungan dari risiko gagal panen yang dapat merugikan nilai ekonomi usaha tani padi, sehingga mereka tetap memiliki modal kerja untuk masa tanam berikutnya,” kata Brellian dalam keterangan resmi, Rabu, 18 September 2024.
Dia menyebut, salah satu kelompok yang sudah merasakan manfaat dari AUTP ini adalah 15 Kelompok Tani di Desa Pendolo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kelompok petani itu telah menerima pembayaran klaim AUTP secara simbolis dengan nilai total Rp700 juta.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menilai, potensi pengembangan asuransi pertanian di Indonesia masih sangat besar.
Menurut data OJK hingga 2023, hanya sekitar 400.000 petani yang terlibat dalam program ini. Hal ini menunjukkan potensi besar untuk pengembangan di masa depan.
Sedangkan, per Agustus 2024, jumlah keikutsertaan AUTP mencapai 252.347 hektare dengan jumlah petani 424.276. Pendapatan premi mencapai Rp44,84 miliar dengan klaim sebesar Rp3,17 miliar.
Sedangkan pada 2023, partisipasi AUTP mencakup 305.558,12 hektare dengan 566.715 petani, dan pendapatan premi sebesar Rp55 miliar dengan klaim Rp36 miliar.
Prabowo Lanjutkan Program Pertanian Jokowi
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono memastikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan melanjutkan program di sektor pertanian era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).
Komitmen tersebut dia ungkap usai mengikuti rapat terakhir kabinet Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
“Komitmen Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto jelas, bahwa tadi disampaikan akan melanjutkan program yang sudah berjalan saat ini dan bahkan program Presiden-presiden terdahulu,” kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Senin, 16 September 2024.
Sudaryono menuturkan, keberlanjutan program yang dicanangkan Prabowo semata-mata untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, menyusun kembali peta jalan baru dikepemimpinan baru adalah hal yang kontra-poduktif.
“Jadi tidak ada lagi istilahnya kita putar haluan dan seterusnya yang menghambat pembangunan. Karena itu program yang belum selesai akan diselesaikan terutama beberapa tantangan seperti energi dan pangan,” jelasnya.
Hingga saat ini, kata Sudaryono, sektor pertanian terus berkembang pesat. Hal itu terlihat dari kenaikan produksi di tengah ancaman el nino serta food estate yang terus dikerjakan.
“Tadi ada semacam laporan akhir dari masing-masing Kementerian melaporkan perkembangan kemajuan yang signifikan. Nah di pertanian capaian-capaiannya kita sampaikan seperti peningkatan produksi di tengah el nino,” imbuhnya.
Pompanisasi dan Akselerasi Luas Tanam
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) hingga 13 September 2024, realisasi luas tanam yang dicapai melalui program Penambahan Areal Tanam (PAT) mencapai 1.338.888 hektar atau 74,90 persen dari target. Dari jumlah tersebut, kontribusi pompanisasi dominan dengan realisasi mencapai 1.048.930 hektare atau 91,99 persen dari total luas tanam.
Adapun program pompanisasi sendiri merupakan langkah inisiatif untuk mengurangi dampak musim kemarau panjang. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch Arief Cahyono menuturkan, teknologi pompa air memainkan peran kunci dalam memperluas akses air untuk pertanian, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya sulit terjangkau irigasi konvensional.
“Pompanisasi telah menjadi tulang punggung upaya kita dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Dengan akses air yang lebih merata, lahan pertanian yang sebelumnya tidak optimal kini bisa kembali produktif, memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target swasembada pangan,” kata Arief, Minggu, 15 September 2024.
Selain itu, distribusi alat mesin pertanian (alsintan) seperti pompa air dan irigasi perpompaan (IRPOM) juga terus ditingkatkan. Hingga saat ini, dari rencana alokasi 62.378 unit pompa alsintan, sebanyak 34.648 unit (66,23 persen) telah termanfaatkan oleh petani di seluruh Indonesia.
Adapun program tersebut dirancang untuk memastikan setiap lahan pertanian, baik di dataran rendah maupun tinggi, mendapatkan suplai air yang memadai untuk menunjang masa tanam. Swasembada pangan kian optimis jika melihat data produksi komoditas utama, padi, jagung, dan kedelai yang terus meningkat.
Realisasi luas tanam padi dari Oktober 2023 hingga September 2024 mencapai 12,5 juta hektar, sementara jagung dan kedelai masing-masing mencapai 4,2 juta hektar dan 114 ribu hektar. Berdasarkan data yang ada, produksi beras nasional terkonfirmasi mengalami kenaikan.
Data tersebut bisa dilihat melalui Kerangka Sampling Area (KSA) BPS yang disampaikan pada rapat pengendalian inflasi beberapa waktu lalu. Produksi beras diproyeksikan juga akan bertambah di Bulan Agustus 2,84 juta ton, September 2,87 juta ton, dan Oktober 2,59 juta ton.
Angka tersebut jika dibandingkan dengan angka produksi di bulan yang sama pada tahun sebelumnya, maka, terdapat selisih yang cukup signifikan yakni sebesar 325.673 di bulan Agustus, 356.329 ton pada bulan September, dan 396.604 ton pada bulan Oktober.
Dengan peningkatan irigasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, tutur Arief, Kementan yakin target swasembada pangan nasional akan segera tercapai. “Pompanisasi adalah salah satu bukti bahwa inovasi dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi sektor pertanian,” tegasnya. (*)