KABARBURSA.COM – Pemerintah menjamin tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi dalam waktu dekat. Kebijakan proteksi ini tetap berjalan di tengah langkah PT Pertamina Patra Niaga yang baru saja menaikan harga jual varian BBM non-subsidi.
Manajemen Pertamina menyatakan keputusan korporasi tersebut telah dikoordinasikan bersama pemerintah sebagai regulator. Formula harga baru itu mengacu pada evaluasi berkala yang menghitung pergerakan harga pasar keekonomian global serta nilai tukar rupiah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, keputusan untuk mempertahankan harga komoditas energi murni merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Langkah ini diambil guna membentengi daya beli masyarakat kelas bawah dan menjaga stabilitas ekonomi nasional dari gejolak harga minyak mentah dunia.
"Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan. Itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan," ujar Bahlil secara saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVIII, Rabu, 10 Juni 2026.
Bahlil menjelaskan, kebijakan sektor energi dan sumber daya alam (SDA) saat ini wajib mengacu pada prinsip keadilan sosial.
Pemerintah tidak ingin pengelolaan kekayaan alam nasional hanya menguntungkan segelintir korporasi besar, melainkan harus berdampak luas pada pemerataan ekonomi rakyat sesuai mandat konstitusi.
"Kami menyampaikan perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan rakyat, kepentingan negara, dan merujuk pada napas Pasal 33 UUD 1945," urainya analitis.
Sebagai implementasi konkret dari pasal tersebut, Kementerian ESDM kini mengevaluasi instrumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan.
Skema pembagian kuota produksi ke depan akan mewajibkan adanya kolaborasi antara pemain kakap dengan pengusaha skala menengah dan kecil agar roda ekonomi tidak mandek.
"Khusus menyangkut Pasal 33, tambang, RKAB, dan segala macam, kita ingin yang kaya tetap kita jaga mereka, tapi juga harus menarik yang menengah sama kecil. Ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar, dan yang besar kita saling perkuat. Di sinilah esensi kolaborasi," tegas Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil juga memanfaatkan momentum Munas HIPMI untuk meminta seluruh pelaku usaha mendukung penuh eksekusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.
Berangkat dari latar belakang pribadinya yang pernah mengalami kesulitan ekonomi, Bahlil menilai program ini wajib diwujudkan demi memutus rantai kemiskinan dan gizi buruk di Indonesia.
"Sekalipun MBG itu bagus, tapi jangan dipelintir. Jagan bilang bahlil ganteng lagi. Program ini harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program MBG ini program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan, tidak usah saling menyalahkan," pungkas Bahlil.(*)