KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga Juli 2024, dana yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Anggaran tersebut berasal dari pagu yang disiapkan sebesar Rp42,5 triliun khusus untuk tahun ini.
“Jadi yang baru dicairkan Rp11,2 triliun, dari pagu Rp42,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi Agustus 2024 di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.
Meskipun hingga Juli 2024 baru cair Rp11,2 triliun, Sri Mulyani optimis bahwa serapan anggaran akan meningkat drastis pada Kuartal III dan IV 2024.
“Bukan berarti belanjanya hanya Rp11,2 triliun, nanti akselerasi pencairan biasanya terjadi pada Kuartal III atau terakhir,” tuturnya.
Sri Mulyani menyatakan dirinya puasa terhadap perkembangan pembangunan IKN setelah melakukan kunjungan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri sidang kabinet perdana.
“Progresnya sangat luar biasa dibandingkan kunjungan terakhir saya. Istana yang sebelumnya hanya berupakan sayap Garuda, sekarang sudah berfungsi,” tuturnya.
Selain itu, hingga Juli 2024, pemerintah juga telah menggelontorkan sebesar Rp872 triliun, atau setara dengan 74,5 persen dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp1.170,8 triliun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai macam program yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk perlindungan sosial, subsidi, dan bantuan operasional sekolah.
“Sebanyak 74,5 persen dari Rp1.179 triliun yang sudah dibelanjakan, baik dari pusar maupun BUN (Bendahara Umum Negara), langsung dinikmati oleh masyarakat,” paparnya.
Namun, Sri Mulyani mengakui, banyak masyarakat yang tidak menyadari apa yang mereka rasakan berasal dari APBN.
Untuk program perlindungan sosial, pemerintah telah menyalurkan Rp17,7 triliun dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk memberikan subsidi energi seperti elpiji 3 kilogram, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau pagi ini Anda menggunakan elpiji 3 kilogram, itu dari kita. Listrik untuk charge telepon juga disubsidi. Atau, jika Anda ke sini naik ojek online atau kendaraan pribadi yang menggunakan Pertalite atau diesel, itu juga menikmati subsidi dari kita. Jadi, ke manapun Anda pergi, APBN mendukung masyarakat,” ucap Sri Mulyani.
Dia juga menekankan bahwa anggaran tersebut juga langsung dinikmati oleh para pelajar Indonesia melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga bantuan operasional untuk perguruan tinggi.
“Itu semua bisa berjalan karena APBN. Selain gaji, ada biaya operasioonal sekolah dan perguruan tinggi negeri. Infrastruktur yang kita bangun juga dinikmati masyarakat, seperti jalan raya dan irigasi. Jadi, pada dasarnya Rp872,8 triliun, hampir 3/4 dari belanja pemerintah, semuanya untuk masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.
APBN Defisit 0,14 Persen
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 hingga akhir Juli. Meskipun APBN mencatat defisit, keseimbangan primer masih menunjukkan surplus.
Pada Senin, 13 Agustus 2024, Sri Mulyani melaporkan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juli mencapai Rp1.454,4 triliun, yang setara dengan 55,1 persen dari target dan meningkat 4,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.638,8 triliun, atau 49,3 persen dari target, dengan pertumbuhan sebesar 12,2 persen.
“Jika kita lihat, pertumbuhan belanja kita cukup tinggi dan konsisten, dibandingkan bulan lalu yang tumbuh 14 persen,” ujar Sri Mulyani, Selasa, 13 Agustus 2024.
Dengan kondisi tersebut, lanjut Sri Mulyani, APBN 2024 mencatat defisit sebesar Rp93,4 triliun per akhir Juli, yang setara dengan 0,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit ini masih rendah dibandingkan dengan target defisit tahun ini dalam APBN 2024, yaitu 2,2 persen,” tambahnya.
Namun, Sri Mulyani menekankan bahwa keseimbangan primer tetap mencatat surplus sebesar Rp179,3 triliun.
Surplus keseimbangan primer ini menunjukkan bahwa utang lama tidak perlu dilunasi dengan penarikan utang baru, sehingga tidak terjadi kondisi gali lubang-tutup lubang.
Penerimaan Pajak Masih Alami Kontraksi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penerimaan pajak hingga Juli 2024 masih mengalami kontraksi.
Sepanjang Januari hingga Juli, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.045,32 triliun, atau 52,56 persen dari target yang ditetapkan.
Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana penerimaan pajak mencapai Rp1.109,1 triliun, terjadi penurunan sebesar 5,75 persen.
Penurunan ini terutama terjadi pada Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas, yang penerimaannya hingga akhir Juli sebesar Rp593,76 triliun, turun 3,04 persen.
“Penurunan ini mulai melambat, bulan lalu masih berada di angka 7,9 persen. Penurunan negatifnya sudah mulai stabil, tidak sedalam sebelumnya. Kami berharap tren ini akan mulai positif dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Sri Mulyani pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Selain itu, penerimaan dari PPh Migas juga menunjukkan penurunan, turun 13,21 persen menjadi Rp39,32 triliun hingga akhir Juli.
“Penurunan ini disebabkan oleh penurunan lifting minyak. Meskipun harga minyak naik, lifting minyak kita terus menurun dan tidak pernah mencapai target APBN,” jelas Sri Mulyani.
Namun, penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) mencatat pertumbuhan positif, mencapai Rp402,16 triliun, naik 7,34 persen.
“Ini kabar baik. Artinya, ekonomi sedang tumbuh. Aktivitas perdagangan dan manufaktur, meskipun melambat, tetap menunjukkan perbaikan, serta aktivitas ekonomi lainnya juga meningkat,” kata Sri Mulyani.
Penerimaan lainnya yang juga mencatat pertumbuhan positif adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya, dengan total penerimaan hingga akhir Juli sebesar Rp10,07 triliun, meningkat 4,14 persen. (*)