KABARBURSA.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyerukan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan berbagai masukan konstruktif dalam menghadapi tekanan ekonomi yang tengah membayangi. Sorotan utama tertuju pada menguatnya dolar Amerika Serikat, tingginya imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), serta pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
“Ini menjadi cermin bagi kita semua,” ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu 10 Juni 2026.
Menurut Said, Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan tekanan yang tidak ringan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus menghadapi tantangan, sementara yield SBN bergerak pada level yang tinggi. Di sisi lain, pasar saham domestik memperlihatkan kecenderungan penurunan yang semakin kentara.
Ia menilai pemerintah tidak perlu larut dalam menyalahkan faktor-faktor eksternal. Kebijakan moneter ketat yang ditempuh Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, maupun dinamika konflik di kawasan Teluk, merupakan variabel yang berada di luar jangkauan kendali Indonesia.
Karena itu, fokus utama seharusnya diarahkan pada penyusunan langkah yang lebih terukur dan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Upaya tersebut mencakup pengendalian dampak penguatan dolar AS, penurunan tekanan pada yield SBN, serta pemulihan kinerja IHSG.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Said merekomendasikan tiga langkah strategis guna memulihkan kepercayaan kalangan pelaku usaha. Langkah pertama adalah menjaga konsistensi kebijakan pemerintah.
Ia berpandangan bahwa ketidakpastian regulasi merupakan salah satu risiko terbesar bagi dunia usaha. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya menghindari pengumuman kebijakan yang masih bersifat prematur dan lebih mengedepankan dialog produktif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebelum suatu kebijakan diterapkan.
Langkah kedua berkaitan dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan kredibel. Banggar DPR, kata Said, menyambut positif usulan pemerintah yang menetapkan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ini merupakan sinyal yang menggembirakan. Harapannya, langkah tersebut mampu memperkuat keyakinan pasar,” tuturnya.
Optimisme itu akan semakin besar apabila realisasi defisit pada tahun ini mampu ditekan lebih rendah, setidaknya berada di sekitar 2,58 persen. Angka tersebut lebih baik dibanding target APBN 2026 sebesar 2,68 persen maupun realisasi tahun 2025 yang mencapai 2,81 persen. Jika tercapai, kondisi tersebut dapat memperlihatkan arah perbaikan yang konsisten.
Selain disiplin fiskal, pelaku pasar juga menantikan pembenahan tata kelola pada sejumlah program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi contoh yang kerap mendapat perhatian.
Said menekankan perlunya peningkatan kapasitas pelaksana program, pencegahan konflik kepentingan, pembangunan ekosistem rantai pasok yang lebih kokoh, serta penajaman fokus terhadap kelompok sasaran dan wilayah prioritas. Menurutnya, langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Sementara itu, sebagai langkah ketiga, Banggar DPR mendorong pembenahan di sektor pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didorong untuk terus memperkuat tata kelola bursa, meningkatkan transparansi kepemilikan saham, memperbesar porsi saham publik atau free float hingga melampaui 15 persen, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap organisasi regulator mandiri (SRO) yang beroperasi di pasar modal nasional.
Melalui serangkaian pembenahan tersebut, Said berharap fondasi kepercayaan investor dapat kembali menguat. Dengan demikian, pasar keuangan domestik memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi global yang terus berkembang.(*)