Independensi BI Dipertanyakan soal Rp80 Triliun untuk Tiga Juta Rumah

KABARBURSA.COM - Ekonom Paul Sutaryono mempersoalkan keterlibatan Bank Indonesia (BI) dalam program pembangunan tiga juta rumah yang didukung dengan suntikan dana sebesar Rp80 triliun. Ia menilai, meskipun keputusan tersebut telah dipertimbangkan dengan matang, keterlibatan BI dalam kebijakan eksekutif dapat menimbulkan pertanyaan perihal independensi bank sentral.

“Ternyata BI makin masuk ke ranah eksekutif. Meski hal itu sudah dipertimbangkan dengan matang. Artinya, suntikan dana Rp80 triliun untuk Program Pembangunan 3 Juta Rumah itu sudah diperhitungkan sehingga tidak mengganggu tugas BI sebagai penjaga gawang moneter nasional,” ujar Paul kepada KabarBursa.com melalui sambungan telepon, Jumat 14 Februari 2025.

Ia menambahkan, dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, kebijakan moneter BI harus tetap berhati-hati. Salah satu risiko yang dihadapi adalah dampak dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang kembali menerapkan tarif impor terhadap Meksiko, Kanada, dan China.

“Ancaman juga berlaku bagi anggota BRICS soal dengan dedolarisasi. Dan Indonesia pun sudah resmi menjadi anggota BRICS pada awal Januari 2025,” katanya.

Paul menilai suntikan dana ini paling strategis jika dialirkan melalui bank sebagai penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun, efektivitasnya dalam menekan backlog perumahan tetap menjadi pertanyaan.

“Tentu saja itu menjadi harapan kita semua. Tetapi Program Pembangunan 3 Juta Rumah itu sungguh membutuhkan koordinasi antarkementerian seperti Kementerian Keuangan, Perumahan, Kemendagri, ATR, dan lembaga lainnya,” jelas Paul.

Selain itu, peran BP Tapera dalam program ini juga dinilai krusial karena memiliki pengalaman panjang dalam pembiayaan KPR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). BP Tapera sudah memiliki ekosistem pembiayaan yang siap untuk mendukung program ini.

“Tantangannya adalah Kementerian Perumahan harus mampu melakukan koordinasi dengan jitu. Mengapa? Karena program ini tiga kali lipat dari Program Sejuta Rumah yang dijalankan pada era pemerintahan Jokowi,” kata Paul.

Diskusi Strategis antara Pemerintah dan BI

Proyeksi suntikan dana Rp80 triliun untuk program tiga juta rumah sebelumnya dibahas dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, serta Pandu Patria Sjahrir di Gedung Bank Indonesia pada Selasa 12 Februari 2025.

Ara menjelaskan program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan perumahan nasional.

“Dari pertemuan ini semangatnya satu, bagaimana kami sebagai Menteri Perumahan menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah setahun. Nah dalam konteks likuiditas dengan keadaan yang ada, bagaimana sinergi antara pemerintah dan moneter,” ujarnya.

Salah satu poin utama dalam pertemuan ini adalah memastikan ketersediaan likuiditas agar program berjalan optimal. Ara menekankan pentingnya dukungan dari Bank Indonesia dan ekosistem terkait dalam pelaksanaan proyek ini. “Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem,” kata mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Menurut Ara, program tiga juta rumah sejalan dengan kebijakan hilirisasi industri dan penguatan sektor pertanian. Ia menilai program ini bisa menjadi model sinergi antara BI dan program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Di samping itu, backlog perumahan saat ini sudah mencapai 9,9 juta unit, sementara jumlah rumah tidak layak huni yang membutuhkan renovasi segera berkisar antara 25 hingga 26 juta unit. “Pekerjaan rumah kita banyak, dan kolaborasi konkret seperti ini menjadi kunci. Ini bisa menjadi sejarah baru dalam sektor perumahan nasional,” ujarnya.

Ara juga membandingkan upaya yang sedang dilakukan pemerintah dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterapkan saat pandemi Covid-19. "Saat Covid-19 ada PEN, kenapa dalam situasi sekarang kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Ini adalah momen di mana kita bisa bekerja sama dengan baik,” katanya.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral akan mendukung program perumahan dengan menyediakan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Dana yang saat ini disediakan sebesar Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun.

“Kami menyediakan Rp23,19 triliun, dari hasil diskusi ini kami akan naik secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” kata Perry.

Ia pun menekankan sektor perumahan memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. “Kalau perumahannya maju tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain,” katanya.