KABARBURSA.COM — Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, membawa satu garis besar yang tegas bahwa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai jargon global, melainkan harus diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi masyarakat.
Forum tahunan WEF—yang selama ini menjadi arena pertemuan elite politik dan bisnis dunia—kembali membahas dinamika ekonomi global yang kian rapuh oleh konflik geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan percepatan teknologi. Dalam konteks itulah Indonesia memanfaatkan Davos untuk menempatkan posisinya untuk menjaga stabilitas sebagai prasyarat, tetapi menuntut hasil nyata dari pertumbuhan.
“Perdamaian dan stabilitas adalah aset paling berharga yang kita miliki. Keduanya bukanlah kemewahan, melainkan merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bersama,” tegas Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Koordinator Perekonomian, Sabtu, 24 Januari 2026.
Pernyataan itu menempatkan stabilitas bukan sebagai tujuan akhir, melainkan fondasi. Pesannya jelas bahwa tanpa stabilitas, pertumbuhan rapuh. Tanpa pertumbuhan yang terasa, stabilitas kehilangan legitimasi sosialnya.
Agenda utama Indonesia di WEF 2026 adalah pidato Prabowo dalam sesi Special Address di Davos Congress Center. Kehadiran Prabowo di forum ini menjadi strategis untuk menyampaikan kerangka berpikir ekonomi yang ingin dibangun selama masa kepemimpinannya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pidato tersebut menekankan keterkaitan kebijakan sosial dengan produktivitas ekonomi—sebuah pendekatan yang ingin menghindari pemisahan antara agenda kesejahteraan dan agenda pertumbuhan.
“Presiden secara tegas dan lengkap menjelaskan program-program ekonomi prioritas di bawah kepemimpinan beliau yang pro rakyat, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Beliau juga menegaskan bagaimana cara memimpin Indonesia: kebijakan sosial harus meningkatkan produktivitas, dan produktivitas harus menghasilkan pertumbuhan,” terang Airlangga.
Di titik ini, pesan Indonesia di Davos tidak sepenuhnya baru, tetapi dipertegas bahwa negara ingin hadir sebagai pengarah, sementara dunia usaha diposisikan sebagai mitra eksekusi.
Di luar pidato utama, agenda Indonesia bergerak ke ranah yang lebih teknis. Airlangga memanfaatkan momentum Davos untuk bertemu pelaku usaha ekonomi digital, terutama perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, sebagai tindak lanjut dari perundingan tarif Indonesia–Amerika Serikat.
Bertempat di Indonesia Pavilion, dialog dilakukan dengan pimpinan sejumlah perusahaan global seperti Nvidia, Amazon Web Services, Docusign, CrowdStrike, dan Cloudflare. Dari Indonesia, hadir Nongsa Digital Park, pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam.
Pembahasan diarahkan pada tren ekonomi digital dan peluang investasi di Indonesia, khususnya pada sektor pusat data, keamanan siber, dan infrastruktur digital. Topik-topik ini mencerminkan kebutuhan praktis: transformasi digital tidak lagi cukup sebagai visi, melainkan membutuhkan modal, teknologi, dan kepastian kebijakan.
Yordania dan Tindak Lanjut Danantara
Agenda lain yang tak kalah penting adalah pertemuan Airlangga dengan Menteri Investasi Yordania Tareq Abu Ghazaleh. Pertemuan ini turut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani serta Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir.
Fokus diskusi adalah tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Danantara Indonesia dan Jordan Investment Fund, yang membuka peluang investasi strategis di Kerajaan Hashemite Yordania. Bagi Indonesia, pertemuan ini menandai upaya memperluas jejaring investasi lintas kawasan, tidak hanya sebagai penerima modal, tetapi juga sebagai mitra yang ikut menanamkan investasi.
Rangkaian agenda Indonesia di WEF 2026 memperlihatkan pesan stabilitas dan perdamaian ditekankan sebagai syarat dasar, sementara pertumbuhan diminta untuk menghasilkan dampak nyata, baik melalui kebijakan domestik maupun kerja sama internasional.
Hadirnya sejumlah menteri—mulai dari Menteri Luar Negeri, Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Wakil Menteri Keuangan—menunjukkan bahwa Davos diperlakukan sebagai forum lintas sektor, bukan sekadar panggung diplomasi simbolik.
Bagi Indonesia, tantangan berikutnya adalah memastikan pesan yang disampaikan di Davos tidak berhenti sebagai narasi global. Ukurannya sederhana, apakah stabilitas benar-benar berbuah investasi, dan apakah pertumbuhan yang dijanjikan mampu dirasakan masyarakat di dalam negeri?(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.