KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur nasional untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai USD 625,37 miliar atau sekitar Rp10.000 triliun.
Namun, dana yang bisa disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah hanya sanggup menutupi sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut.
Dalam paparannya di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pendanaan pemerintah, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari pemerintah daerah, hanya mampu mengisi sebagian kecil dari kebutuhan masif tersebut.
"Total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan sekitar USD 625 miliar, anggaran pemerintah yang digabungkan dengan anggaran pemerintah daerah mencakup sekitar 40 persen," ujar Sri Mulyani saat berbicara dalam gelaran International Conference on Infrastructure 2025 yang berlangsung di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.
Dari jumlah itu, alokasi langsung dari APBN diperkirakan hanya sanggup menutup sekitar USD 143,84 miliar atau sekitar 23 persen, sedangkan kontribusi dari anggaran pemerintah daerah sekitar 17 persen atau USD 106,31 miliar.
Melihat adanya celah besar antara kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah, Sri Mulyani menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMN. Ia menyebut bahwa tanpa dukungan dari dua entitas tersebut, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan akan sulit tercapai.
"Jadi, kita pasti menghadapi kesenjangan pendanaan," terangnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta diharapkan bisa menutupi sisa kekurangan, masing-masing sebesar USD 187,61 miliar atau sekitar 30 persen dari total anggaran.
"Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan juga dukungan dari banyak mitra dan juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya memperluas jaringan konektivitas nasional agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses setara terhadap layanan infrastruktur dasar. Pemerintah, kata Sri Mulyani, tidak bisa berjalan sendiri dalam merealisasikan ambisi besar ini.
"Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan juga dukungan dari banyak mitra dan juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif," imbuhnya.(*)
