KABARBURSA.COM — Kebijakan kerja dari rumah satu hari dalam sepekan yang dirancang pemerintah pasca Lebaran 2026 tak hanya berdampak pada efisiensi energi. Di balik penghematan anggaran, tersimpan risiko yang lebih senyap, yakni melambatnya denyut ekonomi harian di sekitar kawasan perkantoran.
Setiap pagi hari kerja, kawasan perkantoran di kota-kota besar menjadi pusat perputaran uang yang nyaris tak pernah berhenti. Dari warung makan, ojek online, hingga pedagang kecil di trotoar, semua menggantungkan hidup pada satu hal: mobilitas pekerja.
Ketika satu hari dalam sepekan mobilitas itu dihentikan, rantai ekonomi yang selama ini terlihat sepele justru menjadi yang paling terdampak.
Kajian Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) yang disusun Ronny P. Sasmita, Delly Ferdian, dan Antoni Putra, menempatkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari bukan sekadar perubahan pola kerja, melainkan gangguan langsung terhadap ekosistem ekonomi harian di sekitar kantor.
Di sektor transportasi, dampaknya terasa paling cepat. Operator transportasi publik bergantung pada jumlah penumpang harian yang tinggi pada hari kerja. Data menunjukkan, rata-rata penumpang MRT Jakarta pada hari kerja mencapai hampir 158 ribu orang, tetapi turun signifikan saat akhir pekan. Ketika satu hari kerja berubah menjadi hari WFH, penurunan itu bukan lagi musiman, melainkan menjadi pola tetap.
“Ridership MRT mencapai 157.977 pelanggan, namun turun menjadi 106.727 pada akhir pekan. Jika WFH satu hari.diberlakukan, maka pada hari tersebut operator transportasi akan kehilangan potensi pendapatan yang signifikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan beban subsidi operasional dari pemerintah daerah (PSO),” tulis mereka dalam hasil riset yang diterima KabarBursa.com, Selasa, 24 Maret 2026.
Di sektor informal, dampaknya lebih dalam. Pengemudi ojek online yang menggantungkan penghasilan pada mobilitas pekerja, berpotensi kehilangan sekitar seperlima pendapatan mingguannya. “Pengurangan satu hari kerja berarti kehilangan 20 persen potensi pendapatan mingguan dari segmen pelanggan komuter,” tulis mereka.
Efeknya tidak berhenti pada transportasi. Di sekitar gedung-gedung perkantoran, ribuan pelaku usaha kecil hidup dari konsumsi harian pekerja—makan siang, kopi, hingga kebutuhan kecil yang terjadi berulang setiap hari. Ketika pekerja tidak datang, konsumsi itu ikut hilang.
Kajian tersebut mencatat, pola ini bukan hal baru. Pengalaman selama pandemi menunjukkan, bekerja dari rumah secara signifikan menurunkan daya beli di kawasan perkantoran karena konsumsi berpindah ke rumah tangga dengan pola yang lebih hemat.
“Satu hari WFH akan menciptakan ‘hari mati’ bagi ribuan pedagang kecil yang selama ini mensuplai kebutuhan makan siang pekerja,” tulis ketiga Researcher itu.
Tangkapan layar riset Institute for Development of Economics and Finance yang menunjukkan dampak kebijakan WFH satu hari terhadap sektor ekonomi riil, mulai dari transportasi publik, ojek online, hingga UMKM dan properti perkantoran.
Istilah “hari mati” itu menggambarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penurunan omzet. Hal ini juga menunjukkan terhentinya perputaran uang dalam skala mikro yang selama ini menjadi fondasi ekonomi perkotaan.
Dalam sistem kerja lima hari penuh, aliran uang di kawasan bisnis berlangsung stabil. Setiap hari, jutaan pekerja menjadi sumber permintaan yang memastikan ekonomi informal tetap hidup. Namun ketika satu hari dihilangkan, ritme itu berubah.
Dampaknya meluas ke sektor lain. Penurunan aktivitas di perkantoran juga berpotensi menekan permintaan terhadap layanan pendukung, mulai dari jasa kebersihan, parkir, hingga penyewaan ruang komersial. Bahkan dalam jangka pendek, perlambatan ini dapat memengaruhi kecepatan perputaran uang di ekonomi nasional.
Ketika konsumsi harian berkurang, uang yang seharusnya berputar di sektor riil cenderung tertahan. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi, masyarakat lebih memilih menyimpan daripada membelanjakan.
Kajian ISEAI menyebut kondisi ini sebagai penurunan velocity of money, yang pada akhirnya dapat menekan pertumbuhan ekonomi. Di titik ini, kebijakan yang awalnya ditujukan untuk menghemat energi mulai menunjukkan efek berlapis. Di satu sisi, negara berpotensi mengurangi beban subsidi. Di sisi lain, ekonomi harian masyarakat kecil justru ikut tertekan.
Pertanyaannya menjadi sederhana, tetapi tidak mudah dijawab, apakah efisiensi negara harus dibayar dengan melambatnya ekonomi rakyat?
WFH satu hari mungkin memberi ruang bernapas bagi anggaran negara. Namun bagi pelaku ekonomi kecil di sekitar perkantoran, kebijakan itu bisa berarti satu hal: berkurangnya satu hari penghasilan dalam sepekan. Di antara efisiensi fiskal dan denyut ekonomi harian, ada keseimbangan yang belum sepenuhnya ditemukan.(*)