KABARBURSA.COM — Rencana pemerintah menerapkan kerja dari rumah satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca Lebaran 2026 bukan semata soal fleksibilitas kerja. Di balik kebijakan itu, tersimpan tekanan fiskal yang kian menguat seiring lonjakan harga energi global dan membengkaknya kebutuhan belanja negara.
Kajian terbaru dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menunjukkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan lebih dekat sebagai respons darurat ketimbang inovasi pola kerja.
Riset yang disusun oleh Researcher Ronny P. Sasmita, Delly Ferdian, dan Antoni Putra, itu menyebut kebijakan ini lahir dari tekanan fiskal yang semakin sempit, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia yang telah melampaui USD100 per barel di tengah konflik geopolitik Timur Tengah.
“Tindakan ini adalah sebuah tindakan darurat fiskal yang lahir dari himpitan krisis energi global dan rigiditas anggaran negara,” tulis mereka dalam dokumen riset yang diterima KabarBursa.com, Selasa, 24 Maret 2026.
Dalam konteks tersebut, mobilitas masyarakat tidak lagi dilihat sebagai pendorong konsumsi, melainkan sebagai sumber biaya yang harus ditekan. Pemerintah secara eksplisit menempatkan penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), sebagai tujuan utama dari kebijakan ini.
“Penghematan bahan bakar minyak (BBM) adalah motif utama di balik kebijakan ‘4 hari kantor, 1 hari rumah’ ini,” tulis mereka.
Indonesia saat ini menghadapi tekanan struktural pada konsumsi energi. Data pemerintah menunjukkan kebutuhan BBM nasional mencapai sekitar 232.417 kiloliter per hari dengan sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar konsumsi energi final.
Masalahnya, hampir setengah dari kebutuhan bensin nasional masih bergantung pada impor. Dalam kondisi harga minyak global tinggi, setiap liter BBM yang dikonsumsi tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga langsung menekan anggaran negara melalui skema subsidi dan kompensasi energi.
Perhitungan pemerintah menunjukkan potensi penghematan yang tidak kecil. Dengan asumsi konsumsi BBM harian nasional mencapai 232.417 kiloliter, maka pengurangan mobilitas melalui WFH satu hari dapat memangkas sekitar 20 persen konsumsi pada hari tersebut.
Artinya, dalam satu hari pelaksanaan WFH, penghematan bisa mencapai sekitar 46.483 kiloliter BBM.
Jika pola ini diterapkan sepanjang tahun—sekitar 52 pekan—maka total penghematan bisa mencapai 2,4 juta kiloliter BBM per tahun.
Dengan asumsi selisih harga pasar minyak dan harga subsidi berada di kisaran Rp4.000 per liter, maka nilai penghematan fiskal yang diperoleh pemerintah dapat menembus sekitar Rp9,67 triliun.
“Penghematan sebesar hampir Rp10 triliun ini merupakan angka yang sangat krusial bagi pemerintah tahun 2026,” catat mereka.
Angka ini menjadi signifikan ketika ditempatkan dalam konteks APBN 2026 yang tengah menanggung beban besar. Selain subsidi energi, pemerintah juga harus membiayai program-program baru berskala besar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan menyedot ratusan triliun rupiah.
Di saat yang sama, tekanan juga datang dari sisi utang negara. Pada 2026, total kewajiban jatuh tempo dan bunga utang diperkirakan mencapai Rp1.433,4 triliun. Beban bunga utang saja menyerap sekitar 19 persen dari total belanja pemerintah pusat.
Kondisi ini membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Dalam situasi seperti itu, penghematan sekecil apa pun menjadi penting—termasuk melalui kebijakan pengurangan mobilitas kerja.
Namun, pendekatan ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah efisiensi energi harus dibayar dengan perubahan struktur kerja nasional?
Kajian tersebut menilai kebijakan WFH satu hari lebih mencerminkan langkah bertahan pemerintah dalam menghadapi tekanan fiskal, ketimbang strategi jangka panjang menuju transformasi kerja digital.
Dalam perspektif ini, WFH bukan sekadar pengaturan ulang pola kerja, melainkan bagian dari upaya negara menyeimbangkan beban antara lonjakan harga energi, keterbatasan anggaran, dan kebutuhan belanja publik yang terus meningkat.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.