KABARBURSA.COM – Pasar global kembali memanas seiring menguatnya isu potensi serangan Amerika Serikat (AS) ke Iran yang dilaporkan sejumlah media internasional. Meski belum ada konfirmasi resmi, eskalasi narasi geopolitik tersebut sudah cukup mengguncang pasar energi dan memicu kekhawatiran dampak lanjutan terhadap perekonomian Indonesia.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai isu serangan AS ke Iran tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai perang atau damai. Menurutnya, pasar energi saat ini bergerak sangat sensitif terhadap persepsi risiko, bahkan sebelum gangguan fisik terhadap pasokan benar-benar terjadi.
“Pasar minyak bekerja seperti termometer psikologi. Bahkan tanpa satu pun fasilitas minyak yang diserang, cukup dengan sinyal militer atau pernyataan keras, harga bisa bergerak tajam karena risiko diperjualbelikan setiap menit,” ujar Achmad dalam keterangan tertulis dikutip Selasa, 20 Januari 2026.
Ia menjelaskan, ketidakpastian geopolitik di kawasan Teluk Persia langsung diterjemahkan pasar sebagai premi risiko. Dalam kondisi seperti ini, yang paling berbahaya bukan hanya potensi konflik terbuka, tetapi akumulasi ketidakpastian yang mengubah perilaku pasar, pelaku usaha, dan pemerintah.
Salah satu titik paling sensitif adalah Selat Hormuz. Jalur sempit ini menjadi lintasan sekitar seperlima hingga seperempat perdagangan minyak dunia melalui laut, sekaligus jalur vital bagi pengiriman LNG global. Menurut Achmad, pasar tidak menunggu penutupan total Selat Hormuz untuk bereaksi.
“Cukup ada insiden kapal, kenaikan premi asuransi, atau pengetatan keamanan yang memperlambat arus, biaya energi global sudah terdorong naik,” katanya.
Iran sendiri tetap relevan sebagai pemasok minyak dunia dengan ekspor yang diperkirakan berada di atas satu juta barel per hari, terutama ke China. Gangguan terhadap ekspor Iran bukan hanya mengurangi pasokan global, tetapi juga memaksa importir besar menata ulang sumber pasokan dengan biaya yang lebih mahal.
Achmad menekankan bahwa persepsi risiko inilah yang membuat harga minyak bergerak fluktuatif mengikuti narasi politik. Ketika pernyataan pemimpin AS dianggap meredakan ketegangan, harga bisa turun. Sebaliknya, ketika eskalasi menguat, harga kembali naik.
Dari sisi geopolitik, China dan Rusia diperkirakan akan merespons dengan perhitungan dingin. China, sebagai importir energi terbesar dunia, memiliki kepentingan besar menjaga stabilitas pasokan demi menopang industri dan pertumbuhan ekonominya.
“China hampir pasti bersuara keras menolak eskalasi, tetapi pada saat yang sama mengamankan cadangan strategis dan sumber pasokan alternatif,” ujar Achmad.
Sementara itu, Rusia berada pada posisi berbeda sebagai negara produsen energi. Kenaikan harga minyak berpotensi menguntungkan penerimaan negara, meski Rusia tetap memainkan peran diplomatik untuk memperbesar pengaruh strategisnya di panggung global.
Menurut Achmad, kombinasi sikap China dan Rusia cenderung membentuk pagar diplomatik bagi Iran tanpa mendorong konfrontasi langsung dengan AS. Namun proses deeskalasi semacam ini biasanya tidak cepat, sehingga premi risiko di pasar energi berpotensi bertahan lebih lama.
Dampak lanjutan dari kenaikan harga minyak dan gas akan menjalar ke ekonomi global. Energi bertindak sebagai pajak tak terlihat yang mendorong inflasi, menaikkan biaya transportasi, produksi, dan pangan. Bank sentral menghadapi dilema karena ruang penurunan suku bunga menjadi semakin sempit.
“Ketika energi naik, inflasi terdorong, dunia usaha menahan ekspansi, pasar keuangan masuk mode menghindari risiko, dan mata uang negara berkembang tertekan,” kata Achmad.
Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi ujian ganda. Sebagai negara importir neto minyak, kenaikan harga energi global langsung memperbesar tagihan impor dan menekan nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah kemudian membuat impor semakin mahal dan menambah tekanan inflasi domestik.
Di sisi lain, Indonesia memiliki kebijakan harga energi domestik yang tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Subsidi dan kompensasi membuat pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menahan harga dengan konsekuensi beban APBN meningkat, atau menyesuaikan harga dengan risiko penurunan daya beli masyarakat.
“Kenaikan harga minyak selalu menjadi isu ekonomi sekaligus politik. Menahan harga berarti tekanan fiskal, menyesuaikan harga berarti tekanan sosial,” ujarnya.
Achmad mengakui adanya bantalan kebijakan seperti peningkatan kapasitas kilang dalam negeri dan program biodiesel yang mengurangi ketergantungan pada impor. Namun bantalan tersebut dinilai hanya memperlambat dampak, bukan menghilangkan risiko sepenuhnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapan kebijakan menghadapi berbagai skenario. Pemerintah perlu memperkuat manajemen risiko energi, termasuk pemantauan geopolitik dan penggunaan instrumen lindung nilai secara terukur untuk kebutuhan impor strategis.
Selain itu, desain subsidi perlu semakin tepat sasaran agar perlindungan diberikan kepada kelompok rentan tanpa membebani fiskal secara berlebihan. Diversifikasi energi juga harus diposisikan sebagai strategi keamanan nasional, bukan semata agenda lingkungan.
“Dalam krisis energi akibat geopolitik, yang paling penting bukan menebak apakah serangan benar terjadi, tetapi menyiapkan respons yang cepat dan adil,” tegas Achmad.
Menurutnya, harga minyak bukan sekadar angka di layar perdagangan, melainkan ringkasan ketakutan dan harapan dunia terhadap pasokan energi.
Achmad sebut yang diuji bukan hanya ketahanan energi, tetapi ketahanan kebijakan publik. Menurut dia, negara yang mampu mengelola ketidakpastian dengan tenang akan melewati badai dengan kerusakan minimal.(*)