KABARBURSA.COM - Indonesia dipandang berada di persimpangan krusial. Di satu sisi, terdapat komitmen memperbesar impor produk pertanian dari Amerika Serikat sebagaimana tertuang dalam perjanjian dagang terbaru kedua negara. Di sisi lain, kapasitas serapan domestik dinilai belum tentu sejalan dengan angka-angka yang dijanjikan.
Pada 19 Februari, pemerintah Indonesia menuntaskan kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat yang memangkas tarif bea masuk produk nasional dari 32 persen menjadi 19 persen. Sejumlah komoditas unggulan—mulai dari minyak sawit, kakao, hingga karet—mendapatkan relaksasi tarif. Sebuah capaian diplomatik yang terlihat menjanjikan.
Namun konsesi tersebut datang dengan prasyarat. Indonesia menyatakan kesediaan meningkatkan impor gandum asal AS dari 1,1 juta ton pada 2025 menjadi 2 juta ton per tahun. Impor kedelai ditargetkan melonjak dari 2,2 juta ton menjadi 3,5 juta ton. Yang paling mencolok, pembelian bungkil kedelai terdongkrak drastis dari 216.257 ton menjadi 3,8 juta ton per tahun. Lompatan yang terbilang eksponensial.
Gandum Meningkat, Tetapi Tidak Tanpa Batas
Seorang pelaku perdagangan di perusahaan internasional pemasok gandum dan biji-bijian pakan mengakui tren kenaikan pembelian gandum AS. Penggilingan dalam negeri, kata dia, memang mulai memperbesar porsi impor dari Negeri Paman Sam. Sepanjang 2025, realisasi pembelian mencapai 1,1 juta ton—naik dari 750.000 ton pada tahun sebelumnya. Seperti dilansir reuters di Jakarta, Kamis 26 Februari 2026.
Meski demikian, ia memproyeksikan daya serap realistis pada 2026 kemungkinan hanya berada di kisaran 1,25 hingga 1,3 juta ton. Ada limitasi kapasitas. Ada pula pertimbangan harga serta diversifikasi sumber pasok.
Untuk kedelai, Indonesia sejak lama bergantung pada impor AS guna memenuhi kebutuhan industri tahu dan tempe. Akan tetapi, komitmen pembelian 3,5 juta ton per tahun dipandang melampaui kebutuhan faktual. Data Asosiasi Kedelai Indonesia menunjukkan konsumsi nasional berada di rentang 2,7 hingga 2,9 juta ton per tahun, hampir seluruhnya dipenuhi melalui impor.
Ketua asosiasi tersebut, Hidayatullah Suralaga, menekankan urgensi kalkulasi yang rasional. Volume pembelian, ujarnya, harus selaras dengan permintaan domestik agar tidak menciptakan distorsi pasokan maupun tekanan harga di tingkat pelaku usaha.
Bungkil Kedelai Melonjak, Berdikari Disorot
Lonjakan paling tajam terjadi pada komoditas bungkil kedelai. Sepanjang 2025, impor dari AS tercatat 216.257 ton—naik sekitar 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap terpaut jauh dari komitmen 3,8 juta ton. Disparitasnya mencolok.
Seorang trader biji-bijian berbasis di Singapura menilai pemerintah berpotensi mengarahkan Perum Berdikari untuk menyerap volume besar dari AS, bahkan jika harga kurang kompetitif dibanding pemasok alternatif. Intervensi kebijakan menjadi variabel kunci.
Pada akhir 2025, pemerintah di Jakarta menunjuk Berdikari sebagai importir tunggal biji-bijian pakan mulai 2026, menggantikan peran importir swasta. Kebijakan ini mempertegas sentralisasi tata niaga.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, pada 30 Desember menyatakan bahwa Berdikari ditugaskan mengimpor sekitar 5 juta ton bungkil kedelai pada 2026 guna memasok pabrik pakan serta peternak ayam rakyat. Penugasan tersebut berskala besar.
Sekretaris Perusahaan Berdikari, Hasbi Al-Islahi, menyampaikan persiapan impor tengah berjalan dan pihaknya menunggu regulasi resmi pemerintah yang diperkirakan terbit pada Maret. Administrasi dan regulasi menjadi prasyarat eksekusi.
Sebagai pembanding, Indonesia mengimpor sekitar 6 juta ton bungkil kedelai sepanjang 2025. Selain gandum dan kedelai, dalam kesepakatan dengan Washington, Indonesia juga berkomitmen membeli 100.000 ton jagung AS, 163.000 ton kapas, serta produk daging sapi dan buah-buahan. Spektrum komitmennya luas.
Pelaku pasar menilai, tanpa penyesuaian terhadap kebutuhan riil serta fluktuasi harga global, realisasi komitmen impor yang ambisius ini berpotensi menekan rantai pasok domestik. Bukan hanya itu. Stabilitas keuangan badan usaha milik negara yang mendapat penugasan pun bisa terdampak. Di antara kalkulasi dagang dan realitas permintaan, terdapat ruang negosiasi yang tidak sederhana.(*)