KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa calon presiden terpilih pada Pemilu 2024, Prabowo Subianto, bertekad untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan target penyelesaian dalam kurun waktu 4 hingga 6 tahun.
"Saya bilang, pembangunan IKN mungkin akan memakan waktu 10, 15, atau 20 tahun. Tapi beliau katakan, 'Wah, itu terlalu lama, kalau bisa 4, 5, 6 tahun sudah selesai'," ujar Jokowi setelah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.
Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas ketidaksabaran Prabowo untuk segera berkantor di IKN.
Mengenai percepatan pembangunan Gedung DPR, MPR, MA, dan MK, Jokowi menyebut bahwa hal tersebut akan menjadi keputusan Prabowo setelah 20 Oktober 2024."Itu nanti terserah Presiden Prabowo setelah 20 Oktober. Terserah Beliau," tegas Jokowi.
Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan IKN pasti akan diselesaikan.
Meski garis besar pembangunan IKN dirancang untuk diselesaikan dalam belasan hingga puluhan tahun, Prabowo optimistis bahwa dalam 4-5 tahun, IKN sudah bisa berfungsi dengan baik.
Menurut Prabowo, prioritas utama adalah pembangunan gedung-gedung vital seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta kantor yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau itu sudah selesai, sebenarnya secara esensial ibu kota pemerintahan sudah bisa beroperasi di sini. Jadi, kita tidak perlu menunggu yang lainnya. Saya kira yang lain akan menyusul," ungkapnya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran hutan, mengingat konsep IKN sebagai kota hutan.
Ia menekankan perlunya teknologi canggih untuk pemantauan dan peningkatan tim pemadam kebakaran.
"Tidak boleh ada celah sekecil apa pun yang bisa mengancam Ibu Kota Negara," tegasnya.
Total Dana Sudah Dikeluarkan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga Juli 2024, dana yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Anggaran tersebut berasal dari pagu yang disiapkan sebesar Rp42,5 triliun khusus untuk tahun ini.
“Jadi yang baru dicairkan Rp11,2 triliun, dari pagu Rp42,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi Agustus 2024 di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.
Meskipun hingga Juli 2024 baru cair Rp11,2 triliun, Sri Mulyani optimis bahwa serapan anggaran akan meningkat drastis pada Kuartal III dan IV 2024.
“Bukan berarti belanjanya hanya Rp11,2 triliun, nanti akselerasi pencairan biasanya terjadi pada Kuartal III atau terakhir,” tuturnya.
Sri Mulyani menyatakan dirinya puasa terhadap perkembangan pembangunan IKN setelah melakukan kunjungan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri sidang kabinet perdana.
“Progresnya sangat luar biasa dibandingkan kunjungan terakhir saya. Istana yang sebelumnya hanya berupakan sayap Garuda, sekarang sudah berfungsi,” tuturnya.
Selain itu, hingga Juli 2024, pemerintah juga telah menggelontorkan sebesar Rp872 triliun, atau setara dengan 74,5 persen dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp1.170,8 triliun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai macam program yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk perlindungan sosial, subsidi, dan bantuan operasional sekolah.
“Sebanyak 74,5 persen dari Rp1.179 triliun yang sudah dibelanjakan, baik dari pusar maupun BUN (Bendahara Umum Negara), langsung dinikmati oleh masyarakat,” paparnya.
Namun, Sri Mulyani mengakui, banyak masyarakat yang tidak menyadari apa yang mereka rasakan berasal dari APBN.
Untuk program perlindungan sosial, pemerintah telah menyalurkan Rp17,7 triliun dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk memberikan subsidi energi seperti elpiji 3 kilogram, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau pagi ini Anda menggunakan elpiji 3 kilogram, itu dari kita. Listrik untuk charge telepon juga disubsidi. Atau, jika Anda ke sini naik ojek online atau kendaraan pribadi yang menggunakan Pertalite atau diesel, itu juga menikmati subsidi dari kita. Jadi, ke manapun Anda pergi, APBN mendukung masyarakat,” ucap Sri Mulyani.
Dia juga menekankan bahwa anggaran tersebut juga langsung dinikmati oleh para pelajar Indonesia melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga bantuan operasional untuk perguruan tinggi.
“Itu semua bisa berjalan karena APBN. Selain gaji, ada biaya operasioonal sekolah dan perguruan tinggi negeri. Infrastruktur yang kita bangun juga dinikmati masyarakat, seperti jalan raya dan irigasi. Jadi, pada dasarnya Rp872,8 triliun, hampir 3/4 dari belanja pemerintah, semuanya untuk masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.