KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih RI Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas rencana kerja pemerintah, nota keuangan, dan RAPBN tahun 2025.
Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Presiden Jakarta, Senin, Presiden Jokowi duduk di tengah, dengan Menhan Prabowo di sisi kanannya dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di sisi kiri.
"Pagi ini kita akan membahas RAPBN 2025. Saya ingin rencana APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa rencana kerja pemerintah dan rancangan APBN Tahun Anggaran 2025 harus mencakup semua program yang akan dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi global yang dapat memicu krisis pangan dan kenaikan harga minyak.
"Yang paling penting, waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik terkait kebijakan suku bunga, maupun memanasnya geopolitik yang bisa berimbas pada krisis pangan dan naiknya harga minyak," kata Presiden.
Presiden juga meminta agar rencana kerja pemerintah dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menko bidang Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain itu, hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Keputusan RAPBN 2025
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025.
Adapun keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI Soeharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.
Dalam RAPBN 2025, memuat target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen hingga 5,5 persen. Adapun pertumbuhan tersebut ditopang oleh permintaan domestik, kebijakan fiskal, hingga akselerasi transformasi ekonomi nasional.
RAPBN 2025 juga memuat target sejumlah indicator ekonomi makro lainnya, yakni inflasi di level 1,5 persen atau 3,5 persen, nilai tukar rupiah di angka Rp15.300 hingga Rp15.900 per dolar Amerika Serikat, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dalam 10 tahun di kisaran 6,9 persen hingga 7,2 persen.
Di sisi lain, RAPBN juga memuat target harga minyak mentah sebesar USD75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 580 hingga 605 barel per hari, dan listing gas bumi 1.003 hingga 1.047 ribu barel per hari.
Kendati demikian, terdapat perbedaan target pertumbuhan ekonomi yang disetujui Banggar DPR RI dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Di mana dalam RKP, pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,3 persen hingga 5,6 persen, sementara angka yang di setujui bersama sebesar 5,1 persen hingga 5,5 persen.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menuturkan, perbedaan target pertumbuhan ekonomi antara RKP dan Banggar DPR RI terjadi sebab belum disinkronisasi. Dia juga mengaku akan mengsinkronkan hal tersebut.
“Itu masih ada yang perlu disinkronkan nanti kita lihat, ya,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.
Sri Mulyani mengaku, akan menyusun kembali APBN dengan estimasi dua minggu ke depan. “Jadi nanti dua minggu lagi kita lihat ada laporan semester yang memuat forecast 2024, dan kemudian kita susun APBN-nya,” tutupnya.
Target Pertumbuhan Ekonomi
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengaku, dalam hal ini peranan pihaknya hanya sebatas pendukung tercapainya target pertumbuhan yang telah disepakati.
Sementara target pertumbuhan ekonomi yang disepakati Banggar DPR RI, kata Suharso, merupakan dokumen yang berisi ulasan mendalam terkait dengan gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal atau Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (Kem-PPKF).
“Kalau di KMPPKF itu apa namanya? Asumsi. Kenapa asumsi? Karena itu akan menghitung revenue untuk negara, pendapatan negara. Dihitung dari mana aja? Dihitung dari tingkat perkembangan dan inflasi. Kemudian apa lagi? Suku buka. Apa lagi? Lifting. Jadi itu yang hubungannya,” ucap Suharso.
Suharso menuturkan, kesamaan keputusan kebijakan dalam RAPBN baik dalam targeting pertumbuhan ekonomi. “Tapi kalau inflasi, kemudian tingkat pertumbuhan, dan suku bunga, nilai tukar. Itu sudah pasti hubungannya dengan apa tadi? Dengan penerimaan negara,” jelasnya.
Lebih jauh, Suharso menuturkan, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah mengacu pada tingkat kemiskinan hingga besaran tingkat pengangguran terbuka yang dapat ditekan. (*)