KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan tiga langkah strategis yang akan diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Langkah pertama mencakup penurunan biaya jasa kebandarudaraan, yang dapat menekan tarif bagi konsumen maupun maskapai hingga mencapai 50 persen. Selanjutnya, harga avtur (bahan bakar pesawat) akan diturunkan hingga 5,3 persen pada bulan November, dengan harapan harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta dapat lebih terjangkau.
Terakhir, fuel surcharge untuk pesawat jet dan propeller juga akan dipangkas, dengan penurunan masing-masing sebesar 8 persen dan 2 persen. Dengan demikian, harga tiket pesawat diproyeksikan dapat turun hingga 10 persen selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurut Menko AHY, semua pihak berkomitmen untuk memainkan peran mereka sesuai dengan kewenangan dan otoritas masing-masing, baik itu kementerian, badan usaha, maupun BUMN. "Meskipun kebijakan ini belum diterapkan, sudah banyak yang menaruh harapan agar hal ini segera terwujud," ujar Menko AHY dalam keterangan resmi yang diterima dikutip di Jakarta, Rabu 4 Desember 2024.
Lebih lanjut, ia mengajak kementerian dan instansi terkait untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga tiket pesawat dapat terlaksana dengan baik. "Mari kita pastikan agar langkah ini berjalan sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing, tidak hanya untuk menjalankan instruksi Presiden, tetapi juga demi kepentingan masyarakat luas," tegasnya.
Skema Penurunan Tiket
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, mendesak pemerintah untuk mengkaji skema penurunan tiket pesawat sebesar 10 persen secara permanen, sebab menurutnya saat ini masih bersifat temporal.
“Penurunan tiket pesawat yang akan dilakukan pemerintah saat ini masih bersifat temporal karena hanya berlaku 16 hari saja selama Libur Nataru mulai 19 Desember 2024-3 Januari 2025. Setelah tanggal 3 Januari 2025 tarif tiket pesawat akan kembali normal. Padahal skema tiket pesawat saat ini dianggap banyak kalangan terlalu mahal,” ujar Syaiful Huda, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 29 November 2024.
Huda menekankan skema penurunan tiket pesawat secara permanen penting untuk memastikan peningkatan okupansi penumpang pesawat di tanah air.
Menurutnya jika skema penurunan tiket pesawat bersifat temporal maka harus ada peninjauan tarif tiket pesawat di setiap momentum besar seperti libur Nataru, mudik idul fitri, atau momentum-momentum lain yang melibatkan banyak aktivitas publik.
“Nanti publik bisa bertanya-tanya jika Nataru tiket pesawat turun, tapi di mudik idul fitri tidak atau sebaliknya. Jadi kajian untuk menurunkan tiket pesawat secara permanen sangat penting,” ujarnya.
Ia menjelaskan tiga langkah utama yang diambil pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Langkah pertama adalah pengurangan airport tax sebesar 50 persen, kedua, penurunan fuel surcharge untuk maskapai dari 10 persen menjadi 2 persen, dan ketiga, pemberian diskon harga avtur.
“Kalau melihat komponen penurun tiket pesawat memang masih bersifat sementara. Artinya tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang karena akan memicu kerugian bagi Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, merugikan Pertamina sebagai penyedia utama avtur,” katanya.
Syaiful juga mengatakan ada beberapa opsi yang bisa dilakukan agar tiket pesawat turun secara permanen. Di antaranya opsi PPN ditanggung pemerintah, menurunkan pajak avtur, dan membuka ruang penyediaan dan pengelolaan avtur agar tidak didominasi oleh satu pihak.
“Saya kira masih terbuka ruang bagi penurunan tiket pesawat secara permanen. Pemerintah kami rasa perlu mengajak pelaku industri penerbangan bicara bersama agar menemukan formulasi penurunan tiket yang bisa menguntungkan semua pihak,” pungkasnya.
Ada Masalah Monopoli Energi
Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azahari, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10 persen, yang berlaku hanya hingga 8 Januari 2024.
Menurutnya, langkah ini tidak akan memberikan dampak jangka panjang bagi sektor pariwisata Indonesia.
“Penurunan harga tiket ini hanya bersifat sementara, lalu setelah itu bagaimana? Ini akan membuat masyarakat kecewa. Pemerintah hanya menurunkan harga avtur dari Pertamina yang terlalu mahal, tetapi masalahnya adalah monopoli dalam tata kelola sektor energi,” kritik Azril saat dihubungi Kabarbursa.com,
Selain mengkritik kebijakan tiket pesawat, Azril juga menyoroti tata kelola sektor pariwisata yang dinilainya masih jauh dari harapan. Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap pengelolaan destinasi wisata super prioritas, seperti Mandalika, yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran negara.(*)