KABARBURSA.COM - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung penuh berbagai program pemerintah. Dua program yang menjadi fokus Kadin adalah inisiatif makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat.
Anindya menyatakan, dengan jaringan Kadin yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, pihaknya siap bersinergi melalui dukungan akses pendanaan, suplai bahan baku, hingga kolaborasi langsung dengan pemerintah.
“Kami yakin di 35 provinsi, bahkan 38 sebentar lagi, Kadin dapat berpartisipasi. Bukan hanya dari akses kepada pemerintah untuk ikut program, tapi juga dari akses pendanaan, akses suplai, dan lain-lain,” ujarnya pada Kamis, 16 Januari 2025.
Untuk program MBG, Kadin mencatat ada kebutuhan pembangunan 11 ribu dapur, yang akan mereka bantu penuhi agar program tersebut berjalan lancar.
Sementara itu, terkait program pembangunan tiga juta rumah, Anindya mengungkapkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan misi Kadin untuk mendorong industrialisasi sekaligus membuka lapangan kerja.
“Setiap rumah kami catat, tiap 36 meter persegi, bisa menghasilkan 4.500 batu bata. Belum lagi melibatkan sekitar 150 vendor dalam setiap proyek rumah ini,” tegasnya.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menyatakan kesiapan untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo. Ia juga menegaskan pentingnya semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk merealisasikan pembangunan rumah rakyat. Menurut Ara, program tersebut mencakup pembangunan rumah yang bersifat gratis maupun berbayar.
“Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp 5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman-teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis,” ujar Ara dalam keterangan resmi di Jakarta, 11 Desember 2024
Penyerahan DIPA juga menjadi penanda pengalokasian belanja negara melalui APBN 2025 yang mencapai Rp 3,621 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024. Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).
Untuk belanja pemerintah pusat sendiri, alokasi anggarannya sebesar Rp 2,701 triliun, yang akan digunakan berdasarkan fungsi, organisasi, dan program. Salah satu pos utama dalam anggaran ini adalah pembiayaan kementerian, termasuk Kementerian PKP, untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah di tahun mendatang.
Anggaran Bangun 3 Juta Rumah
Sebelumnya Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menyatakan kesiapan untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo.
Ia juga menegaskan pentingnya semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk merealisasikan pembangunan rumah rakyat. Menurut Ara, program tersebut mencakup pembangunan rumah yang bersifat gratis maupun berbayar.
“Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp 5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman-teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis,” ujar Ara dalam keterangan resmi di Jakarta, 11 Desember 2024
Penyerahan DIPA juga menjadi penanda pengalokasian belanja negara melalui APBN 2025 yang mencapai Rp 3,621 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024. Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).
Untuk belanja pemerintah pusat sendiri, alokasi anggarannya sebesar Rp 2,701 triliun, yang akan digunakan berdasarkan fungsi, organisasi, dan program. Salah satu pos utama dalam anggaran ini adalah pembiayaan kementerian, termasuk Kementerian PKP, untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah di tahun mendatang.
Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bertujuan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebagian pembangunan rumah gratis didukung oleh kontribusi para pengusaha. “Memang ada sebagian rumah gratis dari teman-teman pengusaha, itu untuk yang membutuhkan. Tapi jumlahnya enggak banyak, kebanyakan tetap berbayar,” tambah Ara.
Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Dalam rapat bersama DPD RI, Ara menyampaikan keinginannya agar kementerian berpikir lebih kreatif untuk mencapai target ambisius tersebut.
Ia mengungkapan, sebenarnya bisa saja menyerah dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun yang hanya cukup untuk membangun sekitar 250.000 rumah. Ia pun cukup melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kegagalan mencapai target 3 juta rumah disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
“Bagi saya, yang paling mudah adalah menjalankan saja anggaran Rp 5 triliun itu. Lalu awal tahun depan saya bilang ke Pak Prabowo, tahun 2026, ‘Pak, ini gagal karena uangnya enggak ada.’ Padahal kita sudah tahu dari sekarang kalau anggarannya memang enggak cukup. Kan gampang saja ngomong begitu,” ujarnya. (*)