Logo
>

Kata Yasonna ke Pigai soal Anggaran Rp20 Triliun: Semangat Doang Tak Cukup Pak Menteri

Ditulis oleh KabarBursa.com
Kata Yasonna ke Pigai soal Anggaran Rp20 Triliun: Semangat Doang Tak Cukup Pak Menteri

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Hamonangan Laoly, meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, melihat realita Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Hal ini menyusul permintaan Pigai yang mengusulkan agar anggaran kementeriannya ditambah hingga Rp20 triliun untuk berbagai keperluan membumikan HAM.

    Yasonna yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM mengingatkan Pigai soal beratnya beban utang APBN. Selama 2024, APBN mengalami defisit yang cukup dalam, yakni Rp616,18 triliun. Sementara pada 2025, kata Yasonna, pemerintah dihadapkan dengan utang negara jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun.

    "Semangat saja tidak cukup Pak Menteri, ini pengalaman (saya). realitas juga harus kita lihat. Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar Rp600 (triliun) ya. Tahun depan akan ada jatuh tempo utang sekitar Rp800-an (triliun)," ungkap Yasonna dalam Rapat Kerja Komisi XIII bersama Menteri HAM, Natalius Pigai, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

    Yasonna mengatakan kondisi ekonomi Indonesia masih dalam ketidakpastian. Begitu pun perekonomian dunia yang tengah dihadapkan dengan gejolak konflik di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina. Menurutnya, kondisi tersebut yang mendasari respons negatif terhadap usul anggaran yang dilayangkan Pigai.

    "Maka saya kira, apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal, tapi realitas juga harus kita lihat," tegasnya Yasonna.

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menuturkan, anggaran Kementerian Hukum dan HAM 2024 sebesar Rp18,3 triliun, paling besar dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) yang memiliki pegawai hampir 35 ribu sekitar Rp5 triliun. Yasonna pun menilai Kementerian HAM saat ini perlu fokus mengkaji program-program yang dicanangkan.

    "Jangan nanti semangat Pak Menteri, realitanya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran, pertarungan anggaran di lintas kementerian dengan Kemenkeu dan lain-lain, bisa membuat Pak Menteri patah arang. Harus realistis," katanya.

    Butuh Rp9,5 Triliun untuk Gaji dan Satu Program

    Natalius Pigai sebelumnya mengungkapkan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran HAM melalui 83.000 kelompok di seluruh desa di Indonesia. Melalui program tersebut, Pigai mengaku hendak membumikan HAM hingga ke tingkat pedesaan. Program yang diberi nama sadar HAM ini akan dilakukan melalui 83.000 kelompok.

    Pigai mengaku saat ini pihaknya telah membentuk 1.007 tim. Di samping itu, ia juga menyebut akan memberikan Rp100 juta untuk tiap kelompok di pedesaan. "Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp100 juta," kata Pigai dalam kesempatan rapat yang sama.

    Jika dikalkulasikan sebanyak 83.000 kelompok, tutur Pigai, program tersebut memerlukan anggaran sekitar Rp8,3 triliun. Dia menilai, program tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran HAM pada masyarakat lokal. "Maka Rp8,3 trilun. Tentu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah Rp8,3 untuk mencapai Rp20 triliun," ungkapnya.

    Di sisi lain, Pigai juga mengaku butuh dana hingga Rp1,2 triliun hanya untuk membayar gaji pegawai di lingkungan Kementerian HAM. Saat ini, tutur Pigai, total staf dalam lingkungan Kementerian HAM ada sebanyak 188 staf yang mencakup struktur kepengurusan baru setelah mengalami pemecahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada pemerintahan periode 2019-2024 lalu. Sementara untuk menopang kinerja kementeriannya, Pigai mengaku butuh sekitar 2.544 staf.

    Berdasarkan hitungan alokasi anggaran Kementerian HAM sendiri, kata Pigai, dibutuhkan sekitar Rp14 miliar untuk belanja pegawai sebanyak 188 staf. Sementara jika jumlah staf mencapai 2.544, dia mengaku butuh anggaran sekitar Rp1,2 triliun hanya untuk mencukupi pembayaran upah.

    "Dengan gaji dan tunjangan yang saya tadi sebut Rp1,2 triliun, maka sudah Rp9,5 triliun (termasuk 83.000 kelompok di desa)," tutupnya.

    Mengenai penambahan anggaran Kementerian HAM, Pigai sebelumnya mengatakan tambahan anggaran tersebut untuk menunjang kerja kementerian baru yang dipimpinnya tersebut. Ia juga menyebut Kementerian HAM memiliki tugas berbeda dari Komnas HAM, seperti melakukan pembangunan dan pengawasan HAM di seluruh wilayah, serta penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang kompleks dan luas.

    Selain itu, Pigai juga menjabarkan akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM tingkat desa di 78.000 desa dengan personel 20 orang setiap desanya. Ia juga ingin mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan pusat laboratorium HAM, yang menurutnya akan menjadi satu-satunya di dunia.

    “Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dan lain-lain, akan dipimpin oleh putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satu ya di dunia,” tulis Pigai dalam akun resmi sosial media X, 23 Oktober 2024 lalu.(*)

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    KabarBursa.com

    Redaksi