Logo
>

Kementerian PKP: Tantangan Program 3 Juta Rumah dengan Anggaran Minim

Ditulis oleh Ayyubi Kholid
Kementerian PKP: Tantangan Program 3 Juta Rumah dengan Anggaran Minim

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menggelar rapat perdana untuk membahas program perumahan yang akan dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Maruarar menggarisbawahi tantangan yang dihadapi kementeriannya, yaitu minimnya anggaran untuk pembangunan perumahan.

    “Anggaran pemerintah untuk membangun rumah sangat terbatas. Kami perlu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk merealisasikan program 3 juta rumah ini,” kata Maruarar dalam keterangan resminya, dikutip Rabu 23 Oktober 2024.

    Pria yang akrab disapa Ara ini juga menyatakan sedang fokus pada kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan serta menyusun agenda jangka pendek khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih.

    Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

    “Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak," katanya.

    Dia pun mengungkapkan dirinya akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan. Sedangkan Wamen PKP Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugasnya akan mengurusi internal perkantoran.

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, pihaknya akan fokus pada penyelesaian struktur organisasi dan  Perpres Kementerian PKP agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

    Selain itu, ke depan Kementerian PKP juga akan berusaha membuat peraturan-peraturan yang mempermudah semua pihak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

    “Kami akan membuat peraturan yang mudah sehingga landasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Salah satu tugas Kementerian PKP adalah mengawal pembangunan perumahan melalui regulasi yang sempurna,” terangnya.

    Sebagai informasi, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

    Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

    "Kami mengirimkan surat dengan Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP karena saat ini masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN,” katanya.

    Target Penyediaan Rumah

    Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah bersiap meluncurkan program ambisius, yaitu pembangunan tiga juta rumah per tahun.

    Inisiatif ini diharapkan mampu mengangkat harapan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap hunian yang layak.

    Dengan alokasi dana yang mencapai ratusan triliun rupiah, proyek ini bertujuan untuk menggairahkan sektor riil dan pada gilirannya memperkuat pertumbuhan ekonomi. Lebih penting lagi, program ini menawarkan kesempatan bagi banyak orang untuk memiliki rumah yang memenuhi standar.

    Berdasarkan peta jalan yang disusun oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, pemerintah menargetkan penyediaan satu juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di area perkotaan dan dua juta unit di pedesaan.

    Menurut kajian yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, nilai rata-rata rumah subsidi di perkotaan diperkirakan mencapai Rp200 juta, sementara di pedesaan berkisar antara Rp75 juta hingga Rp100 juta. Jika program ini berjalan sesuai rencana, diperkirakan volume  transaksi dapat mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun, ini merupakan angka minimum yang dapat bervariasi tergantung pada harga jual di masing-masing daerah.

    Dana yang besar ini diharapkan akan mengalir kepada para pengembang, khususnya pengembang kecil dan menengah yang fokus membangun hunian yang layak bagi MBR di pedesaan.

    Pembangunan rumah di kawasan kota dan desa tidak hanya akan memberikan manfaat langsung kepada penghuni, tetapi juga akan menciptakan dampak ekonomi yang signifikan di sekitarnya.

    Menurut analisis tim BTN, proyek perumahan ini diperkirakan akan memberikan efek pengganda yang berdampak pada 183 subsektor usaha lainnya. Ini mencakup sektor hulu seperti produsen semen dan batu bata, hingga sektor hilir seperti toko bangunan dan penyedia layanan konstruksi.

    Direktur Utama BTN, Nixon L.P Napitupulu, menyatakan komitmennya untuk mendukung program ini.

    Dengan pengalaman sebelumnya dalam mendukung Program Sejuta Rumah selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, BTN kini berencana mengambil peran yang lebih besar dalam penyediaan rumah.

    “Saat ini, BTN telah menguasai lebih dari 80 persen pasar KPR subsidi, dengan angka antara 300.000 hingga 400.000 unit KPR per tahun,” kata Nixon dalam siaran persnya, Senin, 21 Oktober 2024.(*)

    Disclaimer:
    Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Ayyubi Kholid

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.