KABARBURSA.COM - Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, mendorong PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk mempercepat berbagai langkah strategis dalam upaya meningkatkan lifting minyak dan gas bumi nasional. Menurutnya, percepatan produksi migas tidak cukup hanya mengandalkan eksplorasi sumur baru, melainkan juga membutuhkan optimalisasi sumur idle, akselerasi hilirisasi gas, serta reformulasi regulasi internal yang selama ini dinilai terlalu birokratis.
Ia menilai sejumlah mekanisme internal yang berlaku saat ini masih menjadi penghambat utama dalam pengambilan keputusan operasional di lapangan. Akibatnya, banyak potensi produksi yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dalam pemaparannya, legislator asal daerah pemilihan Jambi itu terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada jajaran PHE atas berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menjaga target lifting migas nasional di tengah tantangan operasional yang tidak ringan.
Ia mengakui persoalan di lapangan sangat kompleks. Mulai dari kendala teknis, proses perizinan yang panjang, hingga dinamika operasional di masing-masing wilayah kerja yang memiliki karakteristik berbeda.
“Kami memahami kesulitan yang dihadapi para regional dan general manager di lapangan. Karena itu, kami mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan hingga saat ini,” ujarnya.
Meski demikian, Fasha menilai masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan produksi nasional, terutama melalui pengaktifan kembali sumur-sumur idle yang berada di area konsesi Pertamina. Menurutnya, banyak pemerintah daerah yang memiliki minat untuk mengelola sumur tersebut melalui pola kerja sama bersama badan usaha milik daerah (BUMD).
Ia mencontohkan regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Permen ESDM Nomor 14 yang dinilai telah membuka ruang legalitas bagi pengelolaan sumur rakyat dan mampu memberikan kontribusi terhadap kenaikan lifting nasional.
“Kalau sumur idle milik Pertamina ini bisa didorong untuk dikelola melalui skema BUMD atau pihak ketiga, saya kira tambahan lifting yang dihasilkan akan cukup signifikan,” kata politikus Fraksi Partai NasDem tersebut.
Selain persoalan sumur idle, Fasha juga menyoroti besarnya potensi gas bumi nasional yang hingga kini belum termanfaatkan secara maksimal. Ia menilai percepatan hilirisasi gas melalui pengembangan compressed natural gas (CNG) menjadi langkah penting agar pemanfaatan gas dapat lebih efisien, baik untuk kebutuhan energi lokal maupun sektor industri.
Namun, menurut dia, implementasi hilirisasi gas kerap tersendat akibat panjangnya rantai regulasi internal perusahaan. Mulai dari persetujuan pengembangan atau Plan of Development (POD), perizinan operasional, hingga tahapan administrasi lainnya yang memakan waktu berbulan-bulan.
“Nah, ini yang harus disederhanakan. Kalau memang ada aturan internal yang menghambat, segera siapkan konsep revisinya. Nanti saat RDP dengan Pertamina Persero akan kami dorong agar prosesnya dapat dipercepat,” tegasnya.
Lebih jauh, Fasha memberikan perhatian khusus kepada para general manager di lapangan yang disebutnya sebagai garda terdepan peningkatan lifting migas nasional. Menurut dia, para GM menghadapi tekanan besar mulai dari persoalan hukum, konflik sosial dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi, hingga risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Karena itu, ia meminta manajemen PHE memberikan dukungan yang lebih kuat agar para GM dapat bekerja lebih leluasa, fokus, dan memiliki ruang gerak yang cukup dalam menjalankan target produksi nasional.
“GM adalah ujung tombak kita. Kalau mereka tidak mendapat dukungan penuh, tentu sulit berharap ada peningkatan lifting yang signifikan,” ujarnya.
Fasha berharap sinergi antara pemerintah, DPR RI, dan Pertamina terus diperkuat agar berbagai hambatan produksi di lapangan dapat segera diurai. Dengan langkah tersebut, ia optimistis target peningkatan lifting migas nasional dapat tercapai sekaligus memperkuat agenda besar ketahanan energi Indonesia.