KABARBURSA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot menyusul munculnya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh pasien terdampak Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG menjadi tanggung jawab pemerintah.
Pada saat bersamaan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) resmi membuka posko pengaduan masyarakat untuk menampung keluhan soal MBG.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan pihaknya bergerak cepat setiap kali terjadi insiden keamanan pangan. “Penerima manfaat Program MBG yang dirawat di rumah sakit tidak mengeluarkan biaya apapun. Seluruh biaya ditanggung pemerintah,” kata Nanik, Senin, 29 September 2025.
BGN juga menyebut dasar hukum penanganan KLB sudah jelas. “Ini semua sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca-KLB atau Wabah,” ujarnya.
Menurut BGN, evakuasi dan pengecekan kondisi penerima manfaat dilakukan secepat mungkin untuk menghindari risiko lebih lanjut.
“Kami berharap hal ini meringankan beban semua penerima manfaat terdampak. Pemerintah akan selalu hadir dan bertanggung jawab pada kesehatan anak-anak kita,” tutur Nanik.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan pemerintah turut mendampingi masyarakat yang terdampak.
“Kami prihatin dengan insiden keamanan pangan yang terjadi di beberapa wilayah berkaitan dengan program MBG. Pemerintah mendampingi penanganan penerima manfaat terdampak yang membutuhkan perawatan kesehatan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua YLKI, Niti Emiliana, mengumumkan pembukaan posko pengaduan masyarakat terkait MBG. “Pemerintah harus membuka ruang koreksi bagi masyarakat terhadap program MBG,” tegasnya.
Posko pengaduan ini menerima laporan masyarakat melalui email konsumen@ylki.or.id, Google Form bit.ly/pengaduankonsumenMBG, dan langsung di kantor YLKI di Pancoran Barat VII, Jakarta Selatan. Masyarakat dapat menyampaikan kronologis kejadian beserta dokumen pendukung pengaduan terkait MBG.
YLKI menegaskan pengaduan masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi kebijakan pemerintah soal MBG ke depan. “Laporan masyarakat menjadi bahan koreksi kebijakan pemerintah,” ujar Niti.
Program MBG yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak sekolah kini menjadi sorotan publik. Langkah cepat BGN menangani pasien KLB dan inisiatif YLKI membuka jalur pengaduan dinilai sebagai sinyal bahwa isu MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan menyangkut keselamatan publik.
Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan pangan dan memastikan rantai pasok makanan aman. Transparansi investigasi dan publikasi hasilnya juga dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Hingga kini pemerintah belum merilis jumlah resmi korban terdampak. Namun pembukaan posko pengaduan oleh YLKI memberi kanal bagi publik menyuarakan pengalaman mereka. Publik pun menunggu langkah konkret pemerintah selanjutnya setelah berbagai janji tanggung jawab disampaikan.
Data yang lebih baru sampai 25 September 2025, BGN melaporkan 5.914 korban dari 70 lokasi kasus keracunan MBG.
Cerita soal keracunan MBG
Cerita kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terjadi di sebuah SMA di Jawa Tengah. Salah satu siswi kelas 3, Dina, 16 tahun, menceritakan bagaimana insiden itu terjadi pada pekan ini.
Menurut Dina, menu MBG pada hari kejadian adalah nasi goreng. Namun, pada hari sebelumnya ia sudah sempat merasa makanan yang dibagikan tercium aneh dan terlihat kurang segar.
“Aku akhirnya bawa bekal sendiri dari rumah, makanan MBG aku taruh saja, enggak aku makan,” ujarnya kepada KabarBursa.com.
Keputusan itu membuatnya selamat. Sementara beberapa rekannya yang mengonsumsi nasi goreng MBG mulai mengeluh pusing, mual, dan muntah tak lama setelah jam makan siang. Sebagian bahkan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif.
“Teman sekelas sempat panik. Ada yang langsung dievakuasi ke UKS, ada juga yang dibawa rumah sakit,” kata Dina. Menu MBG yang tersisa kemudian dibuang oleh pihak sekolah setelah mengetahui adanya tanda-tanda keracunan pada siswa.
Menurut dia, pihak sekolah segera melaporkan kejadian ini ke instansi terkait dan meminta pemeriksaan lebih lanjut terhadap makanan MBG. “Kami langsung lapor ke sekolah malamnya,” ujar salah satu siswa yang enggan disebut namanya.
Insiden ini menambah daftar kasus keracunan massal dalam program MBG. Pemerintah pusat melalui BGN sebelumnya menegaskan seluruh biaya perawatan siswa yang terdampak keracunan MBG akan ditanggung oleh pemerintah.
Kasus ini juga memperkuat dorongan masyarakat agar pengawasan makanan MBG diperketat, mulai dari pemilihan bahan, proses distribusi, higienitas dapur, hingga sertifikasi penyedia jasa.
Banyak pihak menilai transparansi dan evaluasi menyeluruh penting untuk mencegah kejadian serupa terulang di sekolah-sekolah lain.
Presiden Prabowo Subianto sudah merespon, usai lawatannya menghadiri acara PBB di Kanada tentang kejadian keracunan massal itu menjadi kejadian luar biasa.
"Saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor perkembangan itu. Habis ini saya langsung panggil Kepala BGN," kata Prabowo di Halim Perdanakusuma, Jakarta Sabtu, 27 September 2025.
Namun hingga saat ini belum ada yang dijadikan tersangka atau diproses hukum mengenai kejadian keracunan tersebut.(*)