KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menekankan urgensi merumuskan strategi jangka panjang demi menjaga ketahanan energi nasional di tengah derasnya arus transisi energi global yang kian tak terelakkan.
Komisi XII mencatat, kinerja hulu migas dalam dua tahun terakhir tak mampu memenuhi target lifting dalam APBN 2023 dan 2024. Meski demikian, capaian positif di semester I 2025—dengan produksi 602 ribu BOPD dari target 605 ribu BOPD—dilihat sebagai sinyal optimisme. Target ambisius satu juta barel per hari pada 2030 pun dianggap bukan lagi mimpi, melainkan peluang yang realistis.
“Capaian ini membuktikan bahwa target produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 sangat mungkin diwujudkan,” ujar Putri saat kunjungan spesifik di Jambi, Rabu, 1 Oktober 2025.
Namun, ia mengingatkan, keberhasilan tersebut tidak boleh menutup mata terhadap agenda transisi energi. Subsektor migas tetap menjadi penyumbang signifikan emisi karbon. Oleh karena itu, kebijakan energi harus dirancang seimbang, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
“Energi migas domestik harus terjamin, tapi transisi menuju energi bersih tidak boleh diabaikan. Strategi harus cermat, terintegrasi, dan visioner,” tegasnya.
Sebagai bentuk penguatan regulasi, Komisi XII saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Putri menilai revisi tersebut penting untuk meningkatkan daya saing migas, memperbaiki iklim investasi, sekaligus memperkokoh ketahanan energi nasional.
“Revisi UU Migas harus menghadirkan aturan yang lebih adaptif, membuka pintu bagi investasi baru, dan memperkuat pengelolaan migas agar menopang ekonomi nasional,” tambahnya.
Politisi PAN itu juga menyoroti peran strategis PT Pertamina Hulu Energi (PHE), sub-holding Pertamina yang mengelola lebih dari 60 persen produksi migas nasional. Sejak alih kelola JOB Talisman Jambi Merang pada 1992, kawasan tersebut menjadi salah satu tumpuan utama lifting nasional. Kontraktor seperti PT Jadestone Energy pun disebut ikut menopang produksi di wilayah Jambi.
Putri menegaskan, kunjungan kerja Komisi XII tidak semata evaluasi teknis, tetapi juga bagian dari fungsi pengawasan DPR RI—memastikan program pemerintah berjalan sesuai target, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat daerah.
“Komisi XII DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan energi, memperkuat regulasi, dan mendorong investasi agar migas tetap menjadi pilar ekonomi nasional, sekaligus mampu beradaptasi dalam era transisi energi,” pungkasnya.(*)