KABARBURSA.COM - Meski pemerintah telah berupaya membatasi aktivitas judi online, masih ada pihak yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa praktik jual beli Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk membuka rekening bank guna menampung dana transaksi judi online masih terus terjadi di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan bahwa pihaknya sering menerima laporan dari masyarakat terkait pencurian data pribadi. Namun, hasil investigasi OJK menunjukkan fakta yang berbeda.
“Ada individu yang dengan sukarela meminjamkan data diri seperti NIK untuk pembukaan rekening dengan imbalan. Ini bukan sesuatu yang dilindungi oleh OJK,” kata Friderica dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Ia menambahkan, bahwa individu-individu yang terlibat menggunakan rekening tersebut untuk melakukan aktivitas ilegal.
Menurut Friderica, praktik jual beli rekening untuk judi online sudah diidentifikasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu yang lalu, di mana para bandar sering kali mengganti rekening untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang.
“Kami ingin mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi, terutama jika ditawarkan imbalan untuk pembukaan rekening yang bisa saja digunakan untuk kejahatan," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa OJK terus bekerja sama dengan sektor perbankan untuk memerangi rekening yang terlibat dalam judi online. Hingga September 2024, OJK telah meminta bank untuk memblokir sekitar 8.000 rekening yang dicurigai terlibat dalam aktivitas tersebut.
OJK juga mendorong bank untuk memperkuat pengawasan melalui enhanced due diligence (EDD) terhadap nasabah yang terindikasi terkait dengan judi online.
Jika ditemukan aktivitas mencurigakan, bank diminta untuk segera berkoordinasi dengan PPATK serta membatasi atau menghentikan akses nasabah tersebut untuk membuka rekening baru di bank mana pun di Indonesia.
Selama Tahun 2024, OJK Tutup 15 BPR
Sebanyak 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah pencabutan izin usaha.
Untuk melindungi nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengalokasikan dana sebesar Rp899,37 miliar untuk pembayaran simpanan.
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Didik Madiyono mengatakan, jumlah tersebut mencakup 8 BPR atau BPR Syariah (BPRS) yang ditutup saat berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), ditambah 7 BPR lainnya.
“Saat UU P2SK mulai berlaku pada 8 Januari, kami menerima laporan 8 BPR, kemudian hingga September ada tambahan 7 BPR lagi, sehingga total 15 BPR,” jelas Didik dalam konferensi pers di Jakarta pada 28 Mei 2024.
Didik menguraikan bahwa dana tersebut mencakup 108.288 rekening nasabah. Hingga kini, sekitar 85 persen dari verifikasi simpanan telah selesai.
Dari total dana, sekitar Rp719,37 miliar dinyatakan layak dibayarkan, dengan 107.457 rekening atau 99,23 persen dari total rekening terverifikasi sebagai layak bayar.
LPS juga telah mencairkan dana sebesar Rp658,79 miliar untuk membayar simpanan yang sudah diverifikasi. Didik menegaskan, LPS memiliki dana yang cukup untuk melunasi sisa pembayaran simpanan.
“Kami menganggarkan sekitar Rp1,2 triliun untuk tahun ini, dan sejauh ini baru menggunakan sekitar 50 persen dari anggaran,” ungkapnya.
Penyelamatan BPR Indramayu Jabar
Di sisi lain, LPS berhasil menyelamatkan satu BPR, yaitu PT BPR Indramayu Jabar (BIMJ), yang kini kembali beroperasi normal berkat bantuan investor baru dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, LPS selalu mencari solusi untuk menyelamatkan bank yang bermasalah, terutama jika permasalahannya disebabkan oleh salah strategi bisnis.
Namun, jika kejatuhan BPR disebabkan oleh fraud yang dilakukan oleh manajemen, penyelamatan sulit dilakukan.
“Sebagian besar kejatuhan BPR terjadi karena kecurangan manajemen, dan untuk kasus seperti ini, sulit bagi kami untuk menyelamatkannya,” ujar Purbaya.
LPS Siapkan Pilot Project Sistem IT untuk 100 BPR
Selain itu, lanjut Purbaya Yudhi Sadewa, LPS sedang menyiapkan program percontohan (pilot project) penerapan sistem teknologi informasi (IT) untuk 100 BPR yang dipilih mulai tahun depan.
Katanya, program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing BPR dengan bank umum maupun plarform pinjaman online (pinjol).
“Kami sedang mengembangkan sistem IT untuk BPR. Tahun ini sudah dilakukan studinya.Tahun depan kita akan mulai membeli hardware-nya dan melakukan pilot program,” kata Purbaya.
Dengan adanya sistem teknologi yang mumpuni, Purbaya menyampaikan pihaknya juga berencana mengembangkan program pelatihan manajemen jarak jauh bagi BPR.
Hal ini sekaligus menjadi upaya LPS untuk memperkuat kompetensi manajemen BPR agar lebih siap menghadapi tantangan industri keuangan yang terus berubah.
“Jadi kami sedang mengembangkan itu (pelatihan). Anggarannya sekitar Rp100 miliar lebih untuk tahun 2025,” jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menambahkan, bahwa dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPR, LPS berupaya untuk mempercepat proses pembayaran klaim bagi nasabah BPR yang ditutup.
LPS menetapkan target bahwa selama tujuh hari pasca keputusan penutupan BPR, seluruh dana nasabah sudah bisa dicairkan.
“Bahkan lima hari (pasca penutupan BPR), uang paling enggak 50 persen dana nasabah sudah mengalir ke nasabah,” kata Purbaya.
Dengan berbagai inisiatif ini, LPS berharap dapat memperkuat sektor BPR sekaligus mendukung keberlanjutan operasional mereka di tengah persaingan industri keuangan yang kian ketat.
Sebagai informasi, per Agustus 2024, sejumlah rekening BPR yang telah dijamin LPS adalah sebesar 99,98 persen, atau setara 15.806.327 rekening. (*)