Menkeu: BKF Punya Peran Penting Terkait Instrumen Keuangan

Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya BKF untuk dapat melihat semua data dan informasi, berpikir kreatif dan inovatif, serta berkolaborasi untuk menghasilkan kerja tim yang baik.

Beliau mengingatkan agar pekerjaan dan tanggung jawab di BKF tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi masa depan Indonesia.

Selain itu, Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya kemampuan untuk mengelola hubungan manusia dengan baik, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan menjadi pribadi yang rendah hati.

Dia menganggap kemampuan berkontribusi dan menciptakan hubungan baik sebagai aset tidak hanya bagi BKF dan Kementerian Keuangan, tetapi juga bagi Republik Indonesia secara keseluruhan.

BKF, yang dibentuk pada tahun 2006, memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan terkait instrumen keuangan negara secara koheren, harmonis, sinkron, dan efektif dalam menghadapi tantangan pembangunan Indonesia.

Risiko Fiskal

Para investor di pasar obligasi Indonesia nampaknya masih prihatin akan risiko fiskal di bawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, baik di pasar sekunder maupun pasar primer.

Minat dalam lelang SBSN yang berlangsung pada Rabu, 19 Juni 2024, tercatat mengalami penurunan signifikan. Permintaan masuk turun sebesar 37,6 persen dibandingkan lelang sebelumnya, hanya mencapai Rp16,34 triliun. Sebagai hasilnya, pemerintah hanya berhasil menyerap permintaan sebesar Rp8,05 triliun, menurun 19,5 persen dari lelang sebelumnya.

Menurut analisis dari Fixed Income and Macro Strategist Mega Capital Sekuritas, Lionel Prayadi, dan Analyst Nanda Rahmawati, penurunan permintaan dalam lelang SBSN disebabkan oleh faktor domestik, yaitu kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal pemerintahan baru. Investor cemas bahwa Prabowo mungkin akan mengorbankan prinsip kehati-hatian fiskal demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Kekhawatiran terhadap peningkatan rasio utang pemerintahan baru itu juga yang telah menjatuhkan nilai rupiah pada Jumat pekan lalu, melampaui Rp16.400 per USD.

Pada hari pertama perdagangan pekan ini, rupiah memang berhasil bangkit sebagian didukung oleh pernyataan bantahan dari Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang menegaskan akan menjaga defisit APBN tidak melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, kekhawatiran nyatanya masih tersisa seperti terlihat dari pergerakan imbal hasil surat utang di pasar sekunder. Untuk seri sukuk tenor pendek PBS038, misalnya, melompat 12 bps menyentuh 7,09 persen. Sedang PBSG001 bahkan imbal hasilnya naik 11 bps ke 6,58 persen.

Dalam lelang sukuk kemarin, seri tenor pendek SPNS tenor 6 bulan mencatat lonjakan imbal hasil hingga 20,38 bps menyentuh 6,59 persen, disusul oleh PBS030 (jatuh tempo 2023) yang naik 19,2 bps menjadi 6,81 persen. Lalu untuk seri PBS039 (jatuh tempo 2041) juga naik ke 7,03 persen, nyaris mendekati level tertinggi pada lelang 23 April kala rupiah ambles pascalebaran Idulfitri.

Adapun seri FR (SBN konvensional) juga memperlihatkan kekhawatiran yang serupa. Walau beberapa seri favorit seperti FR0100 yang bertenor 10Y dan FR0101 mencatatkan penurunan imbal hasil masing-masing 5 bps ke 7,12 persen dan 4 bps ke 7 persen, kurva imbal hasil tenor panjang sampai saat ini masih datar.

Indikasinya, seri FR0098 tenor 15Y, lalu FR0097 tenor 20Y serta FR0102 tenor 30Y masih flat di kisaran 7,12-7,13 persen. Sementara itu, imbal hsil FR0086 tenor 2Y naik 5 bps jadi 6,70 persen.

“Jika persepsi investor terhadap risiko fiskal pemerintahan Prabowo masih berlanjut maka pekan depan saat lelang SUN digelar, ada kemungkinan imbal hasil akan naik setidaknya 10 bps dengan tingkat permintaan yang tetap rendah di kisaran Rp41 triliun-Rp45 triliun,” kata Lionel.

Laporan pekan lalu, memakai sumber anonim, menyebut Prabowo berencana menaikkan rasio utang hingga ke 50 persen secara bertahap dalam satu periode pemerintahannya.

Para ekonom dan analis pasar memperingatkan, bila rencana itu dilakukan, maka akan bisa mengerek defisit APBN hingga menyentuh 6 persen yang mana itu bisa membahayakan kondisi keuangan Indonesia.

Namun, kabar itu akhirnya dibantah oleh Satgas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Salah satu anggota Satgas yang membawahi sektor ekonomi keuangan, Thomas Djiwandono, membantah pemerintahan mendatang berencana meningkatkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 50 persen.

Menurut dia, isu peningkatan rasio utang ke level tertinggi dalam dua dekade hanyalah opini dan bukan posisi formal Prabowo. Thomas bilang, Prabowo dan tim transisi tidak pernah bicara tentang target utang terhadap PDB untuk pemerintahan 2024-2029.

“Kita sama sekali tidak berbicara tentang target utang terhadap PDB, ini bukan rencana kebijakan formal,” ujar Thomas.

Thomas mengatakan, Prabowo sebagai presiden, akan mengatakan tetap memegang prinsip kehati-hatian fiskal. “Apa pun tentang tingkat utang, atau melampaui defisit hanyalah kebisingan (noise),” ujar dia.