KABARBURSA.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meniadakan nomenklatur Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang sebelumnya dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa beberapa tugas Kemenko Marves, yang sebelumnya bertanggung jawab atas energi, investasi, dan pariwisata, kini akan dialihkan ke kementeriannya.
"Alhamdulillah dapat amanat yang berat, jadi kita perlu bekerja lebih keras. Apalagi ada perubahan konsentrasi dari kantor Kemenko karena sekarang energi, investasi, dan pariwisata juga berada di bawah Kemenko (Perekonomian)," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.
Dengan tambahan tugas ini, Airlangga kini bertanggung jawab atas koordinasi terkait pengumpulan devisa dan peningkatan investasi di Indonesia. Airlangga menegaskan bahwa tugas baru ini menuntut Kemenko Perekonomian untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan hal tersebut.
"Tugas energi, investasi, dan pariwisata sekarang ada di Kemenko Perekonomian, jadi pesannya jelas, kumpulkan devisa, tingkatkan investasi, dan buka lapangan kerja," tambahnya.
setelah menghadiri Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 di Istana Negara, kemarin, Airlangga telah menargetkan dalam 100 hari masa kerjanya di Kabinet Merah Putih untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Yang terpenting adalah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga," ucap Airlangga.
Terkait target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di era Presiden Prabowo, Airlangga menyatakan bahwa hal ini masih akan dibahas lebih lanjut.
"Itu akan dibahas bersama, termasuk tahapan-tahapannya dan kebijakan fiskalnya," tegasnya.
Perubahan itu akan membuat pergantian cakupan koordinasi di Kemenko Perekonomian sebagaimana dulu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
Dalam Perpres itu disebutkan bahwa Kemenko Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).
Untuk diketahui, Untuk informasi, Airlangga kembali menjabat sebagai Menko Perekonomian pada pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.
Airlangga merupakan pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Ia sempat menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar namun mengundurkan diri pada pertengahan Agustus lalu.
Sebelum menjabat Menko Perekonomian, Airlangga pernah menjadi Menteri Perindustrian (Menperin) pada kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Jejak karir Airlangga cukup panjang, baik di ekonomi maupun pan politik. Ia pernah menjabat Ketua Asosiasi emiten Indonesia pada 2011-2014, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2006-2009, dan Ketua Dewan Insinyur PII pada 2009-2012.
Di politik, selain menjabat menteri, Airlangga pernah menjadi Ketua Komisi VII DPR RI periode 2006-2009 dan 2009-2014 dan menduduki kursi Ketua Komisi VI.
Tugas Menjaga Stabilitas
Presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah memberikan tugas penting kepada Airlangga Hartarto untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia yang saat ini dihadapkan pada tantangan global yang penuh ketidakpastian. Apakah ini artinya, Airlangga akan tetap menjabat sebagai Menko Perekonomian?
Penugasan itu disampaikan Prabowo kepada Airlangga di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024 malam.
Airlangga mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan arahan agar ia terus memastikan perekonomian Indonesia tetap stabil, meskipun kondisi geopolitik global saat ini sedang bergejolak.
“Beliau meminta untuk terus menjaga situasi perekonomian yang juga sekarang menghadapi tantangan yang luar biasa, termasuk faktor geopolitik,” kata Airlangga.
Selain menjaga stabilitas ekonomi secara umum, Prabowo juga meminta Airlangga untuk fokus pada penyelesaian berbagai persoalan di sektor energi dan pangan. Kedua sektor ini dinilai krusial karena terkena dampak signifikan dari perubahan geopolitik global yang memengaruhi rantai pasokan serta harga energi dunia.
Airlangga menjelaskan bahwa masalah pangan dan energi menjadi dua aspek yang sangat penting di tengah situasi yang penuh tantangan ini.
“Tentu juga masalah pangan dan masalah energi menjadi krusial dalam situasi seperti ini,” tambahnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya energi dan ketahanan pangan nasional akan menjadi prioritas utama dalam langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah mendatang.
Peran Penting Ranah Ekonomi
Meskipun Airlangga tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa ia akan kembali menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam pemerintahan Prabowo, tugas yang diberikan kepadanya memberikan indikasi kuat bahwa ia akan tetap berada di posisi tersebut.
“Terkait dengan posisi, nanti beliau (Prabowo) sendiri yang akan mengumumkan,” ujar Airlangga ketika ditanya mengenai jabatannya di kabinet baru.
Dalam peraturan yang diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian atas kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait dalam ranah ekonomi.(*)