KABARBURSA.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong Bank Mandiri untuk berperan aktif mendukung pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat kecil.
“Mudah-mudahan Mandiri bisa mengaktualisasikan program Kementerian Perumahan,” ujar Ara dalam Mandiri Investment Forum 2025, Selasa, 11 Februari 2025.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan yang mempermudah investasi di sektor perumahan, tetapi tetap memastikan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Karena, menurutnya, negara ini bisa membuat karpet merah untuk rakyat kecil.
“Sama seperti yang dikatakan Pak Bahlil, rakyat harus diberikan karpet merah, bukan karpet hitam. Kami memastikan regulasi yang ada berpihak kepada kepentingan rakyat dan memberikan kepastian bagi investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan perumahan,” ujarnya.
Insentif untuk Kepemilikan Rumah
Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif untuk mempermudah akses kepemilikan rumah bagi masyarakat kecil. Beberapa di antaranya adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya 5 persen, penghapusan biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah hingga 0 persen.
Ara mengunkapkan, kebijakan ini dibuat agar investasi dan kesejahteraan masyarakat berjalan beriringan. Menurutnya, pihaknya tidak hanya bicara terkait investasi tanpa memastikan rakyat kecil mendapatkan perhatian utama. “Oleh karena itu, kebijakan kami sangat pro-rakyat,” tegasnya.
Meski insentif ini berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ara mengaku telah berdiskusi dengan kepala daerah untuk mencari solusi kreatif demi kesejahteraan masyarakat.
“Mungkin PAD akan berkurang, tapi saya sudah bicara dengan kepala daerah agar mencari solusi yang kreatif. Karena tujuan kita bernegara adalah menyejahterakan rakyat kecil,” katanya.
Stabilitas Politik dan Kepercayaan Investor
Selain kebijakan pro-rakyat, Ara menyoroti pentingnya stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai faktor utama dalam menarik investasi.
“Investor itu pintar. Mereka tidak hanya melihat potensi ekonomi, tetapi juga bagaimana pemerintah bekerja dan seberapa besar kepercayaan publik terhadapnya,” jelasnya.
Ia mengklaim, kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo masih tinggi, yakni mencapai 80 persen menurut survei Litbang Kompas. Kepercayaan ini, kata dia, menunjukkan bahwa masyarakat masih percaya dengan kepemimpinan Prabowo.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi faktor krusial dalam menjaga arus investasi tetap stabil. Ia mengklaim, kedatangan dua investor dari Timur Tengah, seperti Qatar dan Uni Emirat Arab adalah karena percaya kepada kepemimpinan Prabowo.
“Indonesia memiliki Presiden Prabowo, pemimpin yang telah bertemu dengan para pemimpin dunia dan mendapatkan kepercayaan internasional,” tambahnya.
Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran
Seperti diberitakan sebelumnya, Maruar Sirait mengungkapkan langkah-langkah efisiensi anggaran yang diambil Kementerian PKP sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tidak menghalangi komitmen dalam melanjutkan program tiga juta rumah.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD, anggaran awal Kementerian PKP yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp5,274 triliun dipangkas menjadi Rp1,613 triliun.
“Menurut saya efisiensi ini tetap membuat kami semangat dan kreatif untuk tetap menjalankan program tiga juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi. Kami tetap berusaha, kita diminta Pak Prabowo untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis,” ujar Maruarar dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.
Ia menjelaskan bahwa efisiensi ini telah dilakukan secara bertahap. Awalnya, anggaran kementerian dipangkas dari Rp5,274 triliun menjadi Rp3,661 triliun, sebelum akhirnya ditetapkan pada angka Rp1,613 triliun.
Dari anggaran yang tersedia, Rp435,67 miliar dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen, sementara Rp1,177 triliun diperuntukkan bagi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya,” kata Maruarar.
Dalam rapat tersebut, ia juga meminta persetujuan Komisi V DPR RI terkait rencana efisiensi di masing-masing Unit Eselon I. Hal ini diperlukan agar Kementerian PKP dapat mengajukan usulan pembintangan anggaran kepada Menteri Keuangan melalui Ditjen Anggaran paling lambat 14 Februari 2025.
Terkait evaluasi Program Perumahan Tahun Anggaran 2024—yang saat itu masih dikelola oleh Ditjen Perumahan dengan anggaran Rp14,68 triliun.
Maruarar menyampaikan bahwa dari target 139.489 unit rumah, realisasi pembangunan mencapai 138.566 unit atau 99,34 persen. Sementara itu, serapan anggaran mencapai Rp14,13 triliun atau 96,26 persen.
Untuk program Pembiayaan Perumahan 2024, dari anggaran Rp31,11 triliun, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp30,97 triliun atau 99,55 persen, dengan pembangunan rumah sebanyak 206.080 unit dari target 207.521 unit atau 99,31 persen. (*)