KABARBURSA.COM - Pada 20 Oktober 2024, Sri Mulyani Indrawati kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Penunjukan ini menandai kali keempat Sri Mulyani menjabat posisi tersebut, menjadikannya satu-satunya Menteri Keuangan yang pernah melayani di bawah tiga presiden berbeda, di antanya; Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan kini Prabowo Subianto.
Sri Mulyani tidak hanya dikenal sebagai Bendahara Negara, namun juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Konsistensinya dalam memegang jabatan penting di sektor ekonomi menunjukkan kepercayaan tinggi yang diberikan oleh berbagai kepemimpinan politik terhadap kompetensinya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), M. Faisal, memberikan pandangannya terkait keputusan Prabowo. Menurutnya, kembalinya Sri Mulyani ke jajaran kabinet di era Prabowo bukan hanya karena pengalamannya, tetapi juga kemampuan diplomatiknya yang luas, terutama dalam menjaga hubungan baik dengan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF.
"Karena beliau yang punya network yang sangat kuat dengan World Bank, IMF, dan negara-negara lain, ini sangat penting untuk membangun kepercayaan pasar, investor, dan mitra eksternal, khususnya dalam pengelolaan fiskal," ungkap Faisal dalam wawancara dengan Kabarbursa.com, Senin, 21 Oktober 2024.
Faisal juga menilai, pemilihan kembali Sri Mulyani ini merupakan langkah yang tepat mengingat ambisi ekonomi Prabowo yang lebih besar daripada pemerintahan sebelumnya. Sri Mulyani dinilai mampu menjaga kendali fiskal di tengah target ambisius yang diusung oleh Prabowo.
"Prabowo ingin mencapai target ekonomi yang lebih tinggi dibanding era Jokowi, dan di sinilah Sri Mulyani berperan sebagai pengendali fiskal yang memastikan bahwa ambisi tersebut tidak melampaui kapasitas fiskal Indonesia," tambah Faisal.
Namun, Faisal juga menggarisbawahi bahwa tantangan yang dihadapi Sri Mulyani di era Prabowo akan lebih kompleks. Tidak cukup hanya mempertahankan stabilitas fiskal yang sudah terjaga dengan baik selama ini.
Menurutnya, ada kebutuhan mendesak untuk terobosan baru dalam kebijakan fiskal, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
"Seperti yang selama ini ketika Bu Sri Mulyani menjadi Menteri, tapi pertanyaannya bagaimana fiskal ini bisa didorong, dimainkan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi?," tanya dia.
Adapun dia menurutnya hal itu bisa dilakukan dengan memberikan insentif bagi UMKM, memaksimalkan belanja pemerintah, serta meningkatkan pendapatan masyarakat kelas menengah dan bawah yang mengalami penurunan daya beli.
Hal seperti itu butuh terobosan baru, butuh cara baru, butuh tidak hanya bisnis as usual yang sudah-sudah, artinya perlu ada perubahan yang tidak cukup hanya mengandalkan stabilitas, stabilitas dan pengelolaan fiskal yang prudent," terang dia.
Dalam hal ini, Sri Mulyani dihadapkan pada tugas yang menantang. Tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan fiskal yang prudent dan stabil, tetapi perlu adanya gebrakan baru yang sejalan dengan visi ekonomi Prabowo.
"Tapi selain prudent juga harus ada gebrakan, tentu saja itu lebih susah, memang sukar, tapi itu harus dilakukan kalau ingin sejalan dengan kebijakan Pak Prabowo," pungkas Faisal.
Menteri Yang Transparan
“Kredibilitasnya cukup baik. Terlebih beliau orang yang jujur bersih dan transparan,” ujar dia kepada media di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.
Hal tersebut diungkapkan Rully berkaca dari agenda APBN Kita yang rute digelar oleh Kementerian Keuangan selama ini. Dia bilang, hal tersebut menunjukkan jika Sri Mulyani merupakan menteri yang transparan.
“Ini menunjukkan dikelola dengan sangat transparan dengan menyebutkan pendapatan dari mana dan untuk apa aja,” tutur dia.
Rully yakij jika hal yang diterapkan Sri Mulyani tersebut bisa menarik minat para investor, terutama investasi obligasi. Menurut dia, para investor selalu melihat sosok bendahara negara terlebih dahulu sebelum membeli Surat Berharga Negara atau SBN.
“Hal ini sangat positif terutama bagi investor di obligasi. Investor asing kalau mau beli SBN tentu saja melihat sosok dari bendahara negara,” pungkasnya.
Sri Mulyani memang digadang-gadang akan kembali ditunjuk menjadi Menkeu di pemerintahan baru. Hal ini setelah menteri 62 tahun itu hadir saat Prabowo memanggi sejumlah tokoh atau calon menteri beberapa waktu lalu.
Catatan untuk Sri Mulyani
Sejumlah pakar ekonomi sebelumnya memberi catatan kepada Sri Mulyani yang ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Catatan ini diberikan setelah mengevaluasi kinerja Sri Mulyani sejak 2016 hingga kini.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menyoroti kebijakan anggaran yang selalu mengalami defisit di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, meskipun angkanya tetap di bawah 3 persen.(*)