KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pemerintah akan melibatkan pihak swasta dan berbagai asosiasi dalam upaya pembangunan tiga juta rumah.
Maruarar mengaku hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, bahwa negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus bersinergi dengan para pengusaha, termasuk pengusaha besar, menengah, kecil, dan lokal.
"Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, bagaimana negara, dalam konteks ini BUMN, bersinergi juga dengan para pengusaha, baik pengusaha besar, menengah, kecil, dan pengusaha lokal," ucap Maruarar, Senin 10 Februari 2025.
Saat ini ada beberapa asosiasi yang turut serta dalam program ini, antara lain Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera), Perum Perumnas, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), serta APPERNAS Jaya.
Maruarar menegaskan, program pembangunan tiga juta rumah harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
"Harus saling menguntungkan. Baik itu menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nantinya mengisi rumah, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha," terang Maruarar.
"Saya pikir harus tiga-tiganya untung, negara, dalam hal ini BUMN harus untung, kemudian juga bagaimana swastanya, dan juga rakyat yang akan menempati itu," sambungnya.
Anggaran Kementerian PKP Kena Efisiensi
Sebagai informasi, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD, anggaran awal Kementerian PKP yang sebelumnya sebesar Rp5,274 triliun mengalami pemangkasan hingga tersisa Rp1,613 triliun.
“Menurut saya, efisiensi ini tetap membuat kami semangat dan kreatif untuk tetap menjalankan program tiga juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi. Kami tetap berusaha, kita diminta Pak Prabowo untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis,” ujar Maruarar dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.
Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran dilakukan secara bertahap. Awalnya, anggaran kementerian dikurangi dari Rp5,274 triliun menjadi Rp3,661 triliun, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Rp1,613 triliun.
Dari anggaran yang tersedia, Rp435,67 miliar dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen, sementara Rp1,177 triliun digunakan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya,” kata Maruarar.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta persetujuan Komisi V DPR RI terkait rencana efisiensi di setiap Unit Eselon I. Langkah ini diperlukan agar Kementerian PKP bisa mengajukan usulan pembintangan anggaran kepada Menteri Keuangan melalui Ditjen Anggaran paling lambat 14 Februari 2025.
Terkait evaluasi Program Perumahan Tahun Anggaran 2024 yang sebelumnya dikelola oleh Ditjen Perumahan dengan anggaran Rp14,68 triliun, Maruarar menyampaikan bahwa dari target pembangunan 139.489 unit rumah, telah terealisasi 138.566 unit atau 99,34 persen. Adapun serapan anggaran mencapai Rp14,13 triliun atau sekitar 96,26 persen.
Sementara itu, untuk program Pembiayaan Perumahan 2024, dari total anggaran Rp31,11 triliun, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp30,97 triliun atau 99,55 persen. Jumlah rumah yang berhasil dibangun mencapai 206.080 unit dari target 207.521 unit atau 99,31 persen.
Program Strategis Nasional
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang Program Strategis Nasional (PSN) untuk menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini bertujuan mempercepat pembangunan perumahan yang terjangkau.
Melalui PSN ini, pemerintah menargetkan pembangunan hingga 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota, dengan total mencakup 50 wilayah kabupaten/kota di Indonesia.
“Kalau satu kabupaten/kota PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu artinya totalnya bisa mencapai 1 juta unit,” kata Nusron di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2024.
Menurut Nusron, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan lahan sekitar 178 hektare di setiap kabupaten/kota, dengan alokasi rata-rata 60 meter persegi per unit rumah.
Ia menekankan bahwa PSN ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran serta mengantisipasi potensi spekulasi harga lahan.
“Biasanya, begitu diketahui akan ada pembangunan besar, harga tanah langsung melonjak akibat ulah spekulan. Dengan PSN, harga tanah harus sesuai appraisal, tidak boleh lebih mahal,” jelas Nusron.
Guna merealisasikan pekerjaan ini, pemerintah akan melibatkan sejumlah perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mitra pelaksana konstruksi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungannya apa yang dikatakan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Dia mengaku, bersama Nusron telah menyampaikan konsep PSN tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu yang saya dan Pak Nusron sepakati adalah memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar saat menghadiri perayaan HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.(*)