KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan agar PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk atau BBTN mengganti nama menjadi Bank Perumahan Rakyat (BPR).
Usulan ini, menurut Maruarar, bertujuan agar BTN bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mendukung program perumahan rakyat.
“Saya rasa BTN perlu mengganti nama menjadi Bank Perumahan Rakyat agar bisa lebih fokus. Nama baru ini akan mencerminkan jati diri BTN, mengingat kita sering menggunakan istilah yang tidak substansi,” ujar Maruarar dalam pertemuan yang digelar di Menara BTN, Jakarta, pada Jumat, 8 November 2024.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tito Karnavian, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Pembahasan utama dalam pertemuan itu adalah strategi untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun, yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar menyebutkan telah bertemu dengan Nixon enam kali sejak dilantik sebagai Menteri PKP. Dalam kesempatan ini, dia meminta BTN untuk memfasilitasi beberapa kebijakan yang dapat mendorong peningkatan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Indonesia, seperti penghapusan PPN 11 persen untuk perumahan rakyat dan pengurangan PPh serta retribusi.
“Beberapa hal yang kami harapkan adalah pengurangan atau penghapusan PPN perumahan 11 persen, PPh 2,5 persen, dan retribusi 2,5 persen. Dengan demikian, biaya produksi dari pengembang dapat ditekan hingga 21 persen,” jelas Nixon.
Hal ini diharapkan akan berdampak pada penurunan harga KPR agar lebih terjangkau oleh masyarakat.
Maruarar menambahkan, berbagai masukan dari industri akan menjadi perhatian serius pemerintah. Ia optimistis bahwa kolaborasi antara pemerintah dan BTN dapat menyelesaikan berbagai tantangan yang ada.
Fokus kementeriannya saat ini adalah merealisasikan program 3 juta rumah per tahun, yang rencananya dimulai pada awal 2025. Program ini mencakup pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.
Untuk mewujudkan target tersebut, Maruarar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk dua direktorat jenderal (Dirjen) yang masing-masing akan fokus pada tugas dan tanggung jawab yang spesifik.
Sementara itu, Nixon Napitupulu memaparkan bahwa BTN telah menyalurkan KPR untuk lebih dari 5,5 juta unit rumah, baik subsidi, nonsubsidi, KPR konvensional, maupun KPR syariah.
Selain itu, ia mengungkapkan adanya tren positif dalam kepemilikan rumah di kalangan perempuan, yang kini mencakup 35,5 persen dari total pengajuan KPR. Angka ini juga diikuti oleh kalangan milenial, yang menyumbang 76,7 persen dari pembelian rumah pertama.
BTN juga memperhatikan sektor informal, yang saat ini menyumbang sekitar 9,74 persen dari total pinjaman, dengan nominal mencapai Rp18 triliun. Nixon mengungkapkan bahwa BTN berupaya memberikan kemudahan bagi pekerja sektor informal, seperti tukang cukur, driver ojek online (ojol), pegawai minimarket, hingga marbot Masjid Istiqlal yang belum memiliki rumah.
“Tanpa program KPR subsidi, mereka pasti akan kesulitan membeli rumah,” ujar Nixon.
Dengan langkah-langkah tersebut, BTN berharap dapat berperan lebih besar dalam menyediakan akses rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Erick Thohir Tenor KPR Diperpanjang hingga 30 Tahun
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya akan mendorong skema pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan memperpanjang tenor pinjaman dari yang sebelumnya 15 tahun menjadi 30 tahun.
Langkah ini, kata Erick, diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat untuk membeli rumah, terutama bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah.
“Kita akan mendorong skema pembiayaan di mana KPR yang sebelumnya hanya 15 tahun, bisa diperpanjang menjadi 30 tahun,” kata Erick Thohir usai pertemuannya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis malam, 7 November 2024.
Erick menjelaskan bahwa perpanjangan tenor KPR bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tertentu agar lebih mudah memiliki rumah. Dengan cicilan yang lebih rendah, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat membeli hunian.
“Ini bukan hanya untuk rumah rakyat, tetapi juga untuk semua kalangan, baik menengah maupun kelas lainnya,” ujar Erick.
Melalui skema pembiayaan ini, Erick Thohir berharap dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap properti. Perpanjangan tenor KPR, yang berarti cicilan bulanan yang lebih ringan, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar, terutama tempat tinggal.
“Dengan efisiensi yang kita dorong, masyarakat akan semakin mampu menaikkan daya belinya, terutama untuk cicilan rumah yang kini bisa diperpanjang,” tandasnya.
Scheme financing atau skema pembiayaan adalah sistem yang dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan, seperti untuk membeli rumah atau kendaraan. Skema ini memberikan fleksibilitas lebih pada syarat-syarat kredit, termasuk jangka waktu pinjaman yang lebih panjang, yang pada gilirannya membuat cicilan menjadi lebih ringan.
Sebagai ilustrasi, jika saat ini seseorang dengan penghasilan sekitar Rp5 juta per bulan ingin membeli rumah seharga Rp300 juta dengan skema KPR 15 tahun, cicilan bulanan yang harus dibayar bisa mencapai sekitar Rp2,8 juta, belum termasuk bunga dan biaya lainnya. Namun, dengan perpanjangan tenor KPR menjadi 30 tahun, cicilan bulanan bisa turun menjadi sekitar Rp 1,6 juta, sehingga lebih terjangkau.
Skema pembiayaan dengan tenor lebih panjang ini diharapkan tidak hanya menguntungkan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat kelas menengah untuk memiliki rumah.
“Ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan,” pungkas Erick Thohir. (*)