KABARBURSA.COM — Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai keputusan lembaga pemeringkat Moody’s yang menetapkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif merupakan peringatan serius bagi pemerintah, terutama terkait persoalan tata kelola (governance) dan konsistensi kebijakan.
Menurut Faisal, alasan utama Moody’s menurunkan outlook bukan semata kinerja ekonomi, melainkan melemahnya kualitas pengambilan kebijakan dan koordinasi antarinstansi.
“Kalau kita lihat alasan downgrade oleh Moody’s, banyak kaitannya dengan masalah governance. Ada weakening governance, weaker policy communications, soal koordinasi, predictability, dan coherence dalam kebijakan,” kata Faisal kepada Kabarbursa.com, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia menambahkan, Moody’s juga menyoroti adanya risiko fiskal, ketidakpastian pendanaan program-program prioritas pemerintah, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), serta meningkatnya volatilitas pasar keuangan.
“Artinya, banyak aspek ekonomi kita yang menjadi catatan dan warning, terlepas dari kinerja makro yang relatif stabil,” ujarnya.
Lebih lanjut, ekonom CORE Indonesia itu menuturkan, secara makro Indonesia sebenarnya masih cukup resilien. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen dan sepanjang 2025 tumbuh sekitar 5,11 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“Secara makroekonomi kita stabil di tengah ancaman global. Tapi stabilitas saja tidak cukup kalau masalah governance, kejelasan kebijakan, dan risiko fiskal tidak dibenahi,” jelasnya.
Ia menekankan, investor tidak hanya melihat besarnya pasar domestik atau angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menilai kepastian arah kebijakan, kualitas koordinasi, serta risiko ke depan.
“Investor bukan cuma melihat growth. Mereka juga melihat stabilitas, kejelasan kebijakan, koordinasi yang baik, dan risiko fiskal. Ini yang harus diperbaiki,” ungkap Faisal.
Menurutnya, penetapan outlook negatif oleh Moody’s seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah agar kepercayaan pasar tetap terjaga dan tidak berdampak pada biaya pembiayaan maupun arus investasi ke Indonesia.
“Kalau tidak dibenahi, outlook negatif bisa berdampak pada persepsi risiko Indonesia di mata investor global,” pungkasnya.
Realisasi Investasi Indonesia Sepanjang 2024 hingga 2025
Berdasar pada Laporan Publikasi Capaian Realisasi Investasi Tahunan yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tren investasi di Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dan konsisten melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah.
Lima indikator pada laporan tersebut menunjukkan angka yang positif. Total realisasi investasi sepanjang 2024 mencapai Rp1.714,2 triliun, yakni 103,9 persen dari target 1.650 triliun. Secara berurutan, penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp900,2 triliun (52,5 persen) dan Rp814,0 triliun (47,5 persen).
Sementara itu, total realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3 persen dari target tahun tersebut yakni Rp1.905 triliun. Namun pada periode ini, PMDN mendominasi sebagai penyumbang investasi terbesar sehingga menggeser PMA. Angkanya kontras, yakni Rp900,9 triliun untuk PMA dan Rp1.030,3 triliun untuk PMDN. (*)
Reporter: Nadek