KABARBURSA.COM — Keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif mulai menimbulkan kekhawatiran. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal, menilai langkah tersebut berpotensi memberi tekanan cukup besar terhadap pasar keuangan dalam negeri.
Menurut Faisal, perubahan penilaian dari lembaga pemeringkat selalu menjadi perhatian serius para pelaku pasar global. Pasalnya, keputusan semacam itu langsung berkaitan dengan tingkat kepercayaan investor terhadap sebuah negara.
“Moody’s menyoroti pelemahan governance, komunikasi kebijakan, risiko fiskal, sampai volatilitas pasar keuangan. Ini menjadi sinyal bagi pelaku pasar untuk menilai ulang risiko berinvestasi di Indonesia,” kata Faisal kepada KabarBursa.com, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia menjelaskan, dunia pasar keuangan sangat peka terhadap sentimen semacam ini. Sekalipun indikator ekonomi makro Indonesia masih terlihat stabil, faktor non-ekonomi justru sering kali lebih menentukan arah reaksi investor.
Bagi investor, lanjutnya, angka pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Mereka juga mempertimbangkan kepastian kebijakan, konsistensi pemerintah, hingga koordinasi antarlembaga. Jika aspek-aspek itu dinilai melemah, respons pasar bisa langsung berubah negatif.
“Investor di pasar keuangan bukan hanya melihat pertumbuhan ekonomi. Mereka juga melihat kejelasan kebijakan, konsistensi, serta risiko ke depan. Kalau itu dinilai melemah, maka pasar bisa bereaksi,” ujarnya.
Dampak dari outlook negatif tersebut, menurut Faisal, bisa menjalar ke berbagai instrumen keuangan. Persepsi risiko yang meningkat biasanya akan mendorong kenaikan premi risiko. Ujungnya bisa memengaruhi nilai tukar rupiah, imbal hasil obligasi pemerintah, hingga minat investor di bursa saham.
“Ketika persepsi risiko naik, biasanya yield obligasi bisa terdorong naik, rupiah bisa tertekan, dan aliran dana asing di pasar saham menjadi lebih berhati-hati,” jelas Faisal.
Kondisi semacam ini, kata dia, tidak boleh dianggap remeh. Pemerintah perlu membaca keputusan Moody’s sebagai peringatan dini agar segera melakukan pembenahan. Terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan arah kebijakan lebih jelas serta terkoordinasi dengan baik.
“Pasar keuangan sangat bergantung pada trust. Bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi juga bagaimana kebijakan disampaikan, dikoordinasikan, dan dieksekusi,” katanya.
Faisal menegaskan, kepercayaan pasar adalah kunci utama menjaga stabilitas ekonomi. Tanpa adanya komunikasi kebijakan yang kuat dan konsisten, investor akan mudah ragu dan memilih menahan diri.
Namun ia juga melihat peluang untuk membalikkan keadaan. Jika pemerintah cepat merespons dengan langkah-langkah perbaikan yang nyata, tekanan terhadap pasar keuangan masih bisa diredam. Menurutnya, perbaikan koordinasi fiskal, kejelasan sumber pendanaan program, serta sinyal kebijakan yang lebih terukur akan membantu mengembalikan optimisme investor.
“Outlook negatif ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat fondasi pasar keuangan, supaya investor tetap melihat Indonesia sebagai tujuan investasi yang kredibel,” pungkas Faisal.
Dengan dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, tantangan bagi Indonesia memang tidak ringan. Tetapi bagi Faisal, situasi ini justru bisa menjadi kesempatan untuk berbenah dan membuktikan bahwa ekonomi nasional tetap mampu berdiri kokoh di tengah tekanan.
Pemerintah Sebut Ekonomi Masih Tangguh
Meski ada penurunan outlook kredit Indonesia, pemerintah memastikan fondasi ekonomi nasional tetap berada dalam jalur yang kuat. Berdasarkan rilis Kementerian Keuangan, Kamis, 5 Februari 2026, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade.
Keputusan tersebut diumumkan Moody’s setelah rangkaian proses asesmen yang dilakukan di Jakarta pada 27 hingga 29 Januari 2026. Dalam kunjungan itu, Moody’s berdiskusi dengan sejumlah kementerian dan lembaga utama. Di antaranya Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BP BUMN, Danantara, hingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Menurut Kemenkeu, hasil asesmen tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia masih menjadi pilar utama dalam penilaian kredit negara. Moody’s menilai pertumbuhan produk domestik bruto riil Indonesia tetap stabil dalam jangka menengah, ditopang kekayaan sumber daya alam dan struktur demografi yang mendukung.
Selain itu, beban utang pemerintah dinilai tetap terkendali berkat kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati. “Beban utang Pemerintah tetap terkendali didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, sementara inflasi yang terjaga dalam sasaran memperkuat stabilitas domestik. Kapabilitas institusional dalam mengelola tekanan eksternal, termasuk stabilisasi nilai tukar, juga diakui sebagai salah satu kekuatan utama Indonesia,” tulis Kemenkeu dalam laman resminya kemenkeu.go.id.
Dalam laporannya, Moody’s memahami bahwa pemerintah Indonesia sedang berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Upaya tersebut dinilai penting sebagai prasyarat menuju status negara maju. Pemerintah disebut tengah melakukan perubahan fundamental dalam pengelolaan ekonomi agar akselerasi pertumbuhan bisa terwujud.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pembentukan Danantara sebagai mesin pertumbuhan baru. Lembaga ini diproyeksikan berperan penting dalam pengelolaan aset negara dan investasi strategis guna meningkatkan produktivitas nasional. Dalam konteks ini, APBN akan lebih difungsikan sebagai katalis untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat.
Belanja negara pun diarahkan lebih fokus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemerintah menekankan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, peningkatan kualitas layanan kesehatan, ketahanan pangan, serta program perumahan rakyat.
Meski demikian, Moody’s tetap memberikan catatan penting kepada pemerintah. Lembaga itu menekankan perlunya menjaga prediktabilitas kebijakan, kualitas komunikasi publik, serta koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga. Hal ini dianggap krusial di tengah perubahan tata kelola ekonomi yang sedang berjalan.
Moody’s juga mengingatkan pentingnya memperkuat basis penerimaan negara agar belanja prioritas dapat terus didukung tanpa mengganggu kesinambungan fiskal.
Menanggapi hasil penilaian tersebut, pemerintah menyatakan apresiasi atas keputusan Moody’s yang tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di posisi Baa2, meski dengan penyesuaian outlook menjadi negatif.
Kementerian Keuangan menegaskan transformasi ekonomi akan terus dijalankan. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap potensi risiko dapat dikelola dengan baik. Berbagai hambatan yang mengganggu aktivitas usaha akan terus dibenahi agar iklim investasi tetap kondusif.
Sinergi kebijakan fiskal dengan Bank Indonesia juga dipastikan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan pasar keuangan. Kerja sama antara pemerintah dan Danantara akan dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.
“Dengan komitmen dan konsistensi kebijakan, Pemerintah optimis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan rakyat,” tulis Kemenkeu.
Keyakinan itu diperkuat oleh data pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2025 yang mencapai 5,39 persen, melampaui ekspektasi pasar. Angka tersebut menjadi sinyal bahwa roda ekonomi masih bergerak solid meski berada di tengah dinamika global.
Dengan konsumsi rumah tangga yang meningkat dan investasi yang terus mengalir ke berbagai sektor, pemerintah percaya kepercayaan investor terhadap Indonesia akan tetap terjaga.
Komitmen menjaga konsistensi kebijakan dan stabilitas ekonomi diyakini menjadi kunci agar Indonesia tetap dilihat sebagai tujuan investasi yang kredibel. Pemerintah pun menegaskan akan terus bekerja keras memastikan momentum pemulihan dan akselerasi pertumbuhan tidak terhenti. (Nur Nadiyah)