Logo
>

Pak Bas Banggakan Program Sejuta Rumah

Ditulis oleh Ayyubi Kholid
Pak Bas Banggakan Program Sejuta Rumah

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membanggakan keberhasilan Program Sejuta Rumah (PSR), yang merupakan program dalam sektor perumahan nasional.

    Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat.

    “Program Sejuta Rumah ini dalam setahun ini sudah melebihi target,” kata Basuki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2024.

    Namun, dia mengaku tidak membawa data yang menunjukkan itu. Dia hanya menekankan bahwa pencapaian program tersebut sangat signifikan.

    “(Memang) saya tidak bawa datanya, tapi saya enggak mengarang. Sudah banyak yang kita capai dari Program Sejuta Rumah,” ujarnya.

    Program Sejuta Rumah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menargetkan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 70 persen rumah tangga di Indonesia akan menempati hunian yang layak.

    Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan perumahan memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi nasional.

    Dia jelaskan, bahwa sektor perumahan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memiliki efek pengganda yang signifikan.

    Aktivitas ini dapat menggerakkan hingga 185 subsektor industri terkait, termasuk bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan, furnitur, dan perdagangan makanan.

    Dengan kata lain, program ini berperan penting dalam mempercepat dan membantu pemulihan ekonomi nasional.

    Selain itu, pembiayaan perumahan juga menjadi fokus utama pemerintah. Berbagai skema pembiayaan disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Program ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

    Pemerintah terus berupaya mendorong sektor properti dengan menerapkan kebijakan perumahan yang terintegrasi dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu contoh utama dari upaya ini adalah Program Sejuta Rumah.

    Selama sembilan tahun sejak 2015 hingga 2023, Program Sejuta Rumah telah membangun sebanyak 9.206.379 unit rumah. Untuk tahun 2024, pencapaian PSR hingga bulan Maret telah mencapai 131.060 unit.

    Iwan mengajak semua pihak untuk tetap optimis dalam mendorong pencapaian target PSR. Ia menekankan bahwa pemerintah terus merespons dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia.

    “Untuk capaian PSR hingga bulan Maret 2024 mencapai 131.060 unit. Semua pihak harus optimis bahwa sektor perumahan akan tetap tumbuh kuat, karena Pemerintah telah merespon dengan cepat melalui berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan di Indonesia,” ujarnya.

    Anggaran Pembentukan Kementerian Perumahan Rp53 Triliun

    Pembentukan Kementerian Perumahan sepertinya bukan isapan jempol. Disebutkan, anggaran sebesar Rp53 triliun sudah disiapkan untuk merealisasikan itu.

    Jika benar terealisasi, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) “dipecah” dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

    Ketua Satgas Perumahan dan Tim Transisi Pemerintahan Baru, Hashim Djojohadikusomo mengungkapkan anggaran sebesar itu telah disiapkan.

    “Kita sudah masukkan angka ke RAPBN tahun depan. Angka yang kita tetapkan Rp53 triliun. Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti (pemerintahan) terdahulu,” kata Hashim dalam dialog APEC Business Advisoru Council, Kamis, 4 September 2024.

    Artinya, rencana anggaran tersebut bernilai sekitar 35 persen dari pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 senilai Rp146,98 triliun. Sedangkan, pada tahun 2023 pagu anggaran Kementerian PUPR senilai Rp164,39 triliun.

    Adi kandung Prabowo Subianto ini mengungkapkan, besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk pembentukan Kementerian Perumahan ini diharapkan dapat memfasilitasi geliatnya sektor perumahan mulai tahun 2025, termasuk membangun 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3 tertinggal, serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan.

    “Ini menunjukkan komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk kita mengembangkan pembangunan,” ujar Hashim.

    Dia pun mengaku telah ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran.

    “Sejak empat bulan lalu saya ditunjuk Pak Prabowo sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran,” ungkapnya.

    Hashim menyebut sudah ada sejumlah rapat yang melibatkan sejumlah lembaga terkait untuk menindaklanjuti rencana tersebut. “Kami mengundang dan mengajak beberapa pihak dan lembaga terkait, termasuk BTN (Bank Tabungan Negara), termasuk Direksi Perumnas, SMF, dan lain-lain,” terang Hashim.

    Lanjut Hashim menjelaskan, nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan akan menjadi dua entitas yang berbeda. Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus pada infrastruktur, sementara Kementerian Perumahan akan khusus menangani sektor perumahan.

    “Kementerian PUPR nantinya tetap menjadi Kementerian Pekerjaan Umum yang mengurus infrastruktur. Sementara Kementerian Perumahan akan fokus pada pembangunan perumahan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Zainal Fatah, mengaku dirinya tidak dapat memastikan penyebab berkurangnya alokasi anggaran Kementerian PUPR karena rencana pembentukan Kementerian Perumahan.

    Pastinya, dia meyakini pengurangan alokasi anggaran untuk Kementerian PUPR merupakan bagian dari mekanisme tata kelola anggaran.

    Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait pemisahan bagian Pekerjaan Umum dengan Perumahan.

    “Keputusan pemecahan di Kementerian PUPR tergantung kabinet baru. Setahu saya belum ada pembicaraan soal itu, atau mungkin masih sebatas pimpinan,” kata Zainal.

    Dia mengungkapkan, yang dirinya tahu hanya master plan untuk proyek perumahan yang akan datang.

    Begitu juga dengan “nasib” Direktorat Jenderal Perumahan apabila benar dilakukan pemisahan, dia menyarankan untuk menunggu informasi lebih lanjut.

    “Saya belum tahu, tunggu saja,” pungkasnya. (*)

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Ayyubi Kholid

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.