KABARBURSA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, pelemahan mata uang domestik berpotensi menimbulkan tekanan berlapis terhadap sektor pangan nasional apabila tidak diantisipasi secara tepat.
Rina menilai fluktuasi kurs yang terjadi saat ini perlu dicermati secara komprehensif agar tidak berujung pada gangguan stabilitas harga pangan maupun meningkatnya beban produksi sektor pertanian dan perikanan.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan bahwa kondisi rupiah tidak cukup dianalisis secara parsial. Pemerintah perlu membandingkan pergerakan mata uang Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif.
Menurutnya, apabila pelemahan yang dialami rupiah ternyata lebih dalam dibandingkan negara-negara tetangga, maka pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor domestik yang memengaruhi pasar, termasuk arus modal keluar dan menurunnya kepercayaan investor.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angka kurs rupiah terhadap dolar AS, tetapi juga bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga. Jika pelemahan mata uang terjadi hampir merata di kawasan, maka tekanan tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal,” ujar Rina Sa’adah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Depresiasi rupiah berpotensi memicu kenaikan biaya impor berbagai komoditas strategis yang hingga kini masih menjadi kebutuhan utama sektor pangan nasional.
Ketergantungan terhadap impor masih cukup tinggi, terutama untuk komoditas seperti kedelai, gandum, garam industri, hingga bahan baku pakan ternak yang menjadi fondasi penting bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Apabila biaya impor terus meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha besar. Tekanan tersebut akan merembet hingga ke tingkat akar rumput. Petani, peternak, dan nelayan berisiko menghadapi lonjakan biaya produksi yang pada akhirnya dapat mengurangi margin usaha mereka.
Efek berantai dari kenaikan harga bahan baku impor juga berpotensi mendorong kenaikan harga pangan di pasar domestik. Situasi ini dinilai dapat memperbesar tekanan terhadap daya beli masyarakat apabila tidak segera diantisipasi.
“Yang menjadi perhatian kami bukan sekadar pergerakan kurs, melainkan dampaknya terhadap biaya produksi dan ketahanan pangan nasional. Jika biaya impor meningkat, maka tekanan terhadap harga pangan dan biaya produksi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha perikanan juga akan semakin besar,” jelasnya.
Karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah mempercepat agenda swasembada pangan sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Rina menilai upaya tersebut harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, mulai dari memperkuat industri pakan lokal, mempercepat pengembangan benih unggul nasional, hingga memastikan program subsidi benar-benar tepat sasaran bagi petani dan nelayan yang membutuhkan.
Menurutnya, tingginya ketergantungan terhadap impor membuat ketahanan ekonomi nasional menjadi rentan terhadap gejolak eksternal. Setiap perubahan kondisi global, termasuk fluktuasi kurs dan harga komoditas internasional, dapat langsung memberikan tekanan terhadap sektor pangan dalam negeri.
Oleh sebab itu, koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Rina menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyangkut kemampuan negara menjaga kemandirian ekonomi di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks.(*)