KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia berencana akan menambahkan target kuota penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Keputusan ini telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan saat ini tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sedang dalam tahap penyusunan.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa penambahan target kuota ini akan meningkat dari semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit mulai 1 September 2024 nanti hingga akhir tahun ini. Artinya, pemerintah akan menambahkannya hingga sebesar 34.000 unit.
"FLPP yang fasilitasi pemberian perumahan yang saat ini jumlahnya 166.000 unit sudah mau habis, nanti akan ditambah sampai akhir tahun sebanyak 200.000 unit," kata Susiwijono saat ditemui Kabar Bursa di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.
Menurut dia, peningkatan isentif ini dilakukan karena tingginya permintaan dan dampak positif FLPP terhadap ekonomi, khususnya bagi masyarakat ekonomi kelas menengah.
"Jadi kita menambah jumlah unit rumah untuk FLPP dan memperpanjang lagi untuk PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) properti, itu intinya," jelasnya.
Susiwijono mengungkapkan, anggaran untuk penambahan unit FLPP ini sudah dialokasikan oleh Menteri Keuangan, dan saat ini hanya menunggu PMK sebagai landasan hukumnya.
"Semua sudah diputuskan oleh Presiden (Jokowi) pada minggu lalu, hanya menunggu PMK yang sedang disusun saja," pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan sisa alokasi pembiayaan untuk rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp5,1 triliun.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingat semakin menipisnya likuiditas untuk pembiayaan rumah subsidi ini.
"Kami sedang dalam proses menyelesaikan sisa kuota yang belum tersalurkan, sekitar Rp5,1 triliun," jelasnya Heru Nugroho saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
Heru berharap tambahan pembiayaan FLPP bisa segera dicairkan pada September 2024 untuk mengurangi kekhawatiran para pengembang.
"Prosesnya sedang berjalan, Kementerian PUPR sudah sangat intens berkoordinasi dengan Kemenkeu. Kami sebagai operator tinggal menunggu saja," terangnya.
Hingga 15 Agustus 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui skema FLPP sebanyak 111.784 unit rumah, dengan total nilai mencapai Rp13,62 triliun. Penyaluran ini mencakup 33 provinsi dan 387 kabupaten/kota, melibatkan 37 bank penyalur, serta dibangun oleh 6.579 pengembang di 9.713 lokasi perumahan.
Selain itu, melalui skema pembiayaan Tapera, telah disalurkan sebanyak 3.512 unit rumah dengan total nilai Rp583,55 miliar. Namun, menurut Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana BP Tapera, Doddy Bursman, upaya ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh BP Tapera, melainkan perlunya kerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya.
"Kami membutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam ekosistem perumahan," ujar Doddy, Senin, 26 Agustus 2024.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, angka backlog kepemilikan rumah secara nasional masih sangat tinggi, mencapai 9,9 juta rumah tangga. Selain itu, terdapat pula backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menyentuh angka 26,9 juta rumah tangga pada periode yang sama.
Data ini menunjukkan betapa krusialnya kebutuhan akan perumahan yang layak bagi masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dengan sebaran di 98 wilayah perkotaan dan 416 wilayah pedesaan (pesisir dan non-pesisir).
Doddy menegaskan bahwa pemerintah hadir melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan BP Tapera bertindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang mengelola dana FLPP, sekaligus sebagai agregator kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk perumahan.
"Namun, tidak hanya pemerintah yang harus berperan aktif. Diperlukan juga dukungan penuh dari sektor perbankan untuk menyalurkan pembiayaan, dari pengembang untuk menyediakan suplai rumah yang memadai, serta kerja sama erat dari seluruh pemangku kepentingan lainnya," jelas Doddy.
Tantangan dalam mengatasi backlog perumahan ini, lanjut Doddy, sangat kompleks. Salah satunya adalah keterbatasan lahan yang menyebabkan harga tanah melambung tinggi, terutama di kawasan perkotaan, serta lokasi perumahan yang sering kali jauh dari pusat kegiatan ekonomi, menambah beban waktu tempuh bagi penghuninya.
Selain itu, dari sisi konstruksi, harga bahan bangunan yang tinggi, akibat minimnya produksi massal dan terbatasnya ketersediaan rumah layak huni yang berwawasan lingkungan, turut menjadi penghambat dalam mewujudkan perumahan yang mendukung inisiatif hijau yang sedang digalakkan pemerintah. (*)