KABARBURSA.COM - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah menyiapkan 5.000 unit rumah yang dirancang khusus untuk mendukung penanganan bencana di berbagai wilayah rawan di Indonesia. Rumah-rumah tersebut bersifat mobile dan ditempatkan di beberapa pos penyiapan, hasil kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami memiliki stok rumah mobile sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa pos penyiapan. Kami juga telah berkoordinasi dengan BNPB, sehingga jika diperlukan, rumah-rumah ini dapat segera dimobilisasi ke lokasi bencana,” ungkap Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah, dilansir Bursa Pagi-Pagi, di kanal YouTube KabarBursaCom, Selasa, 21 Januari 2025.
Fahri menambahkan bahwa persiapan untuk menghadapi kebutuhan di masa mendatang juga telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat.
Sinergi Data untuk Respons Cepat
Dalam upaya meningkatkan kecepatan respons, Kementerian Perkim kini sedang berdiskusi dengan Kemensos dan BNPB untuk menyusun data yang lebih real-time.
“Jika data semakin online dan terintegrasi, pemerintah dapat memberikan bantuan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Kami tengah bergerak ke arah itu,” jelas Fahri.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat mobilisasi bantuan perumahan di daerah terdampak bencana, mengingat tingginya kebutuhan akibat meningkatnya frekuensi bencana di Indonesia.
Menurut data BNPB, sepanjang tahun 2024 terjadi lebih dari 5.000 kejadian bencana di Indonesia. Akibatnya, permintaan rehabilitasi dan rekonstruksi meningkat signifikan, terutama untuk 17 jenis infrastruktur yang mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat digunakan lagi.
Kerusakan terbesar tercatat pada 95 jembatan dan 26 tanggul aliran sungai dan pantai. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, yang hanya mencatat 33 jembatan dan delapan tanggul rusak.
Antisipasi Pemerintah Daerah dan Sistem Peringatan Dini
Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengecek kondisi infrastruktur fisik di wilayah masing-masing.
“Kami mengundang pemda untuk memastikan infrastruktur seperti got dan drainase tidak tersumbat, sehingga potensi bencana dapat diminimalisir,” kata Pratikno.
Selain itu, Pratikno juga meminta pemda untuk memastikan sistem peringatan dini (early warning system) di wilayah mereka berfungsi dengan baik sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesiapan menghadapi bencana serta memastikan ketersediaan hunian sementara yang layak bagi warga terdampak.
BUMN Bakal Sediakan Lahan untuk Program Tiga Juta Rumah
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku siap menyediakan lahan milik perusahaan BUMN dalam program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam program tersebut, Qatar sudah sepakat bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun satu juta rumah. Kedua negara telah menekan Nota Kesepahaman atau MoU terkait pendanaan program tersebut.
Menurut Erick, pembangunan satu juta rumah akan ditujukan kepada rakyat yang membutuhkan, artinya hunian yang hendak dibangun bukan untuk kalangan atas.
“Kemarin kan sudah jelas, bahwa sesuai dengan program rumahan yang didorong oleh Bapak Presiden Prabowo yaitu tiga juta rumah. Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun satu juta rumah untuk rumah rakyat. Jadi bukan rumah kelas atas, ini rumah rakyat,” ujarnya selepas acara MINDialogue di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.
Lebih lanjut Erick menyebut, pihaknya sangat terbuka dalam penyediaan lahan yang dimiliki BUMN. Ia juga bilang, bisa saja satu juta rumah yang dibangun pemerintah akan menggunakan konsep Transit Oriented Development (TOD).
Konsep TOD sendiri merupakan metode pengintegrasian antara transportasi umum dan pemukiman di kawasan urban. Sehingga akan memudahkan akses penghuni rumah dalam berkegiatan.
“Tentu diperlukan lahan (untuk program ini). Kita terbuka. Apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita sudah punya? Kita hampir menjadikan delapan TOD. Nah ini kan bisa, silahkan digarap,” ucap Erick.
Selain itu, Menteri BUMN juga dapat mengalokasikan lahan yang sudah berada di tengah kota untuk program pembangunan rumah rakyat tersebut.
“Lalu mungkin beberapa tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota tetapi kurang visible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan,” papar Erick.
Erick menambahkan, program rumah rakyat dinilai vital bagi kelangsungan hidup masyarakat khususnya generasi muda yang begitu membutuhkan hunian terjangkau.
“Karena memang salah satu pertumbuhan yang dibutuhkan sekali yaitu solusi rumah kepada anak muda yang hari ini kita juga sudah aware beberapa tahun terakhir, memang sangat tinggi tingkatnya,” pungkas Erick. (*)