Logo
>

Pemerintah tak Larang Wisatawan Asing ke RI meski Suspek Monkeypox Bertambah

Ditulis oleh Moh. Alpin Pulungan
Pemerintah tak Larang Wisatawan Asing ke RI meski Suspek Monkeypox Bertambah

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Dalam menghadapi ancaman penyebaran virus monkeypox (Mpox), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan kesiapan mereka untuk tetap menjaga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tetap bergerak. Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf, Dewi Hendriyani, menegaskan hingga saat ini, tidak ada larangan bagi wisatawan mancanegara untuk memasuki Indonesia.

    "Indonesia terbuka, tapi kami tetap memastikan pengecekan fisik bagi mereka yang datang dari perjalanan internasional," ujar Dewi kepada Kabar Bursa, Rabu, 4 September 2024.

    Kemenparekraf telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, untuk mengantisipasi penyebaran monkeypox. Beberapa strategi yang telah diambil meliputi skrining gejala di pintu-pintu masuk negara, tes PCR, serta edukasi tentang penerapan protokol kesehatan. Selain itu, sosialisasi kewaspadaan monkeypox juga dilakukan kepada masyarakat dan wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap risiko penyakit tersebut.

    Di Bali, misalnya, Bandara Ngurah Rai telah menerapkan pemeriksaan menggunakan thermal scanner. Pemeriksaan suhu tubuh ini menjadi langkah pertama untuk mendeteksi potensi penyebaran virus. "Jika terdeteksi suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan," ungkap Dewi.

    Dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19, Kemenparekraf sudah memiliki pengalaman dalam memberikan stimulus dan insentif ekonomi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, jika terjadi penurunan jumlah wisatawan akibat kekhawatiran terhadap monkeypox, Kemenparekraf siap melakukan langkah mitigasi serupa. Program bantuan seperti Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) dan Bantuan Pemerintah bagi Usaha Pariwisata (BPUP) telah sukses diterapkan selama pandemi dan bisa diadaptasi kembali jika diperlukan.

    "Kami telah berpengalaman dalam memberikan insentif kepada pelaku usaha parekraf selama pandemi, dan jika diperlukan, kami siap melakukannya kembali," tegas Dewi.

    Namun, Dewi juga menyampaikan bahwa situasi monkeypox saat ini tidak dianggap seberat pandemi COVID-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mpox telah dinyatakan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) sejak Agustus 2024, tetapi WHO tidak menempatkannya dalam kategori pandemi. Meski demikian, langkah-langkah antisipasi tetap harus dilakukan, seperti memperketat pemeriksaan kesehatan bagi para pengunjung internasional.

    Selain itu, Kemenparekraf juga telah menyiapkan strategi komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait monkeypox kepada wisatawan dan masyarakat tanpa menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Dengan memanfaatkan sistem komunikasi krisis SureBro!, kementerian ini memantau perkembangan informasi dan pemberitaan seputar monkeypox melalui media monitoring. Sistem ini telah terbukti efektif selama pandemi COVID-19 dan akan kembali dioptimalkan untuk menangani tantangan komunikasi terkait monkeypox.

    "Melalui media monitoring dan Crisis Detection Analysis (CDA), kami dapat mengidentifikasi isu-isu yang berpotensi membesar dan mengambil langkah mitigasi komunikasi yang tepat," kata Dewi.

    Suspek Bertambah

    Puskesmas 4 Ulu di Kota Palembang sebelumnya mendapati seorang warga yang diduga terjangkit virus Monkeypox. Berdasarkan penjelasan dari dokter Puskesmas, pasien menunjukkan gejala berupa luka berwarna hitam mirip koreng di bagian telapak tangan dan kaki. Pasien diduga tertular dari tetangganya, dan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, ia telah diberi obat serta menjalani karantina mandiri selama dua minggu. Sebelumnya, dua penumpang di Bandara Soekarno-Hatta juga terindikasi sebagai suspect monkeypox.

    Kasus di Palembang menambah daftar pasien di Indonesia yang terjangkit cacar monyet. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah melaporkan adanya lima suspek monkeypox baru yang tersebar di lima daerah berbeda, yakni Bandung (Jawa Barat), Jakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa kelima suspek tersebut masih menunggu hasil laboratorium.

    “Ada lima suspek yang saat ini masih menunggu hasil laboratorium,” ujar Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Meski demikian, kelima suspek tersebut saat ini dirawat di rumah masing-masing karena gejala yang dialami tergolong ringan.

    Ancam Daerah Pariwisata

    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran monkeypox dapat memukul sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan interaksi antar manusia dan negara, seperti pariwisata.

    Peneliti Madya Bidang Ekonomi pada BRIN, Esta Lestari, menyebut dampak monkeypox terhadap ekonomi dapat berjalan langsung dan tidak langsung. “Yang paling terdampak langsung adalah pariwisata dan perdagangan internasional,” kata Esta saat dihubungi KabarBursa, Rabu, 28 Agustus 2024.

    Menurut Esta, daerah-daerah yang sangat bergantung pada pariwisata seperti Bali, Yogyakarta, dan destinasi wisata lainnya, kemungkinan besar akan mengalami penurunan ekonomi jika kewaspadaan terhadap monkeypox semakin diperketat. Ini karena interaksi antar manusia di daerah-daerah dengan mobilitas tinggi seperti kawasan wisata, menjadi faktor utama dalam penyebaran monkeypox.

    “Daerah yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi regionalnya pada sektor ini, kemungkinan akan mengalami kontraksi yang berarti akibat pengetatan di jalur masuk wisatawan,” katanya.

    Selain itu, sektor perdagangan internasional juga berpotensi terdampak karena adanya potensi penyebaran virus melalui barang dan tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan lintas negara. Tidak hanya sektor formal tersebut, dampak monkeypox juga dirasakan oleh sektor informal, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendukung sektor pariwisata.

    Menurut Esta, sektor informal ini lebih sulit dikendalikan karena interaksi dan mobilitas manusia yang lebih fleksibel sehingga aturan pencegahan penyebaran virus lebih sulit diterapkan. “Penyebaran dari interaksi lokal justru lebih sulit dikontrol,” katanya.(*)

    Disclaimer:
    Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Moh. Alpin Pulungan

    Asisten Redaktur KabarBursa.com. Jurnalis yang telah berkecimpung di dunia media sejak 2020. Pengalamannya mencakup peliputan isu-isu politik di DPR RI, dinamika hukum dan kriminal di Polda Metro Jaya, hingga kebijakan ekonomi di berbagai instansi pemerintah. Pernah bekerja di sejumlah media nasional dan turut terlibat dalam liputan khusus Ada TNI di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto di Desk Ekonomi Majalah Tempo.

    Lulusan Sarjana Hukum Universitas Pamulang. Memiliki minat mendalam pada isu Energi Baru Terbarukan dan aktif dalam diskusi komunitas saham Mikirduit. Selain itu, ia juga merupakan alumni Jurnalisme Sastrawi Yayasan Pantau (2022).