KABARBURSA.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Risk and Governance Summit 2024 di InterContinental Pondok Indah, Jakarta, Selasa, 26 November 2024.
Event tahunan ini diselenggarakan sebagai puncak rangkaian forum penguatan tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan.
Melalui acara ini OJK mendorong kolaborasi dengan industri, lembaga, asosiasi dan profesi di bidang GRC serta stakeholder untuk memperkuat praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.
Kegiatan ini juga membahas dua risiko utama yakni sustainability dan cyber resiliency. Kegiatan ini juga menjadi ajang memitigasi sustainability risk.
Oleh karena itu, OJK mendorong sektor jasa keuangan memobilisasi pendanaan untuk inisiatif dengn panduan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dan Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS).
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Wattimena mengungkapkan pentingnya penguatan Governance, Risk and Compliance (GRC) di industri jasa keuangan.
Menurutnya, sektor jasa keuangan perlu mengedepankan penguatan governasi menggunakan teknologi untuk mencegah dan memberantas korupsi.
“Hal ini menjadi peluang strategis bagi sektor keuangan untuk berkontribusi secara signifikan dalam pencapaiannya, sambil tetap memprioritaskan pengelolaan risiko yang efektif, terutama untuk mengantisipasi emerging risk yang berpotensi mengganggu keberlangsungan bisnis perusahaan,” kata Sophia, Rabu, 26 November 2024.
Di acara bertajuk “Strengthening the GRC Ecosystem in the Financial Sector to Support the Golden Indonesia 2045 Vision” itu Sophia mengungkapkan data dari Global Risk Perception Survey 2024 yang diterbitkan World Economic Forum.
Ia mengungkapkan terdapat peningkatan risiko global seperti disinformasi, extreame weather, cyber security dan ketidakpasian geopolitik yang memberi tekanan pada perekonomian. Beragam risiko tersebut, kata dia, harus diantisipasi oleh sektor jasa keuangan.
Untuk memitigasi cyber risk, OJK mendorong lembaga jasa keuangan mengadopsi infrastruktur digital yang tangguh dan aman melalui POJK 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan POJK 4 tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
OJK juga bakal merilis Pedoman Keamanan Siber (Cybersecurity Guidelines) dan Kode Etik penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang seluruhnya akan terus disempurnakan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa GRC merupakan elemen utama pembangunan berkelanjutan.
Oleh karena itu, ekosistem GRC perlu mengambil beberapa langkah, antara lain, mengintegrasikan environmental, social, and governance (ESG) ke dalam strategi bisnis, sehingga setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan governansi.
Ekosistem GRC juga perlu mengintegrasikan GRC ke dalam transformasi digital. Selain itu, pemanfaatan teknologi harus disertai tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi.
Kemudian, hal penting lainnya, kata dia, adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan terkait ESG di seluruh lembaga jasa keuangan agar tidak menciptakan greenwashing serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa sinergi. Regulator, industri, dan masyarakat harus berjalan seiring untuk menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan. Saya berharap forum ini dapat menjadi ajang untuk berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan langkah konkret menuju visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan," kata Mahendra.
Tekanan Dari Risiko Geopolitik
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan sektor jasa keuangan tetap stabil meskipun menghadapi tekanan dari meningkatnya risiko geopolitik dan perlambatan ekonomi global.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi global cenderung mengalami divergensi atau pergeseran di antara negara-negara besar dunia.
“Ekonomi Amerika Serikat (AS) mencatat perkembangan yang lebih baik dari perkiraan, ditopang dan solidnya data ketenagakerjaan. Sementara di Eropa, aktivitas ekonomi mulai pulih didukung oleh penjualan retail, meskipun sektor manufaktur masih masih relatif aman,” kata Mahendra dalam konferensi pers RKDB secara virtualm Jumat, 1 November 2024.
Di sisi lain, China sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia memperlihatkan tren yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi negara Tirai Bambu tersebut pada kuartal III-2024 menunjukkan perlambatan di sektor demand dan supply, meskipun pemerintah dan bank sentral berupaya mendorong pertumbuhan melalui berbagai stimulus.
Ia juga menyebutkan bahwa peningkatan ketegangan geopolitik, termasuk instabilitas di Timur Tengah, turut mempengaruhi prospek ekonomi global. Hal ini menyebabkan lonjakan harga komoditas safe haven seperti emas, meningkatkan premi risiko, dan memicu kenaikan yield yang mendorong aliran modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.(*)