KABARBURSA.COM – Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, meminta Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roeslani, membenahi persoalan pemutusan hubungan kerja atau PHK sejalan dengan target pencapaian realisasi investasi. Amin menilai isu PHK menjadi penting jika dikaitkan dengan realisasi investasi. Pasalnya, investasi dalam negeri diharapkan mampu menyerap tenaga kerja secara luas.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan capaian besar realisasi investasi pada 2022 yang di atas 100 persen hanya mampu menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja. Hal ini dinilai tidak sebanding jika disandingkan dengan data PHK di tahun yang sama.
“Sementara PHK, baik yang suka rela maupun yang terpaksa, maksudnya terpaksa itu memang benar-bener diberhentikan, yang suka rela terpaksa untuk mengundurkan diri ada 1,6 juta orang,” kata Amin dalam rapat kerja bersama Kementerian Investasi/BKPM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.
Amin menilai PHK yang terjadi akibat produk impor yang terus membanjiri pasar domestik. Menurutnya, hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama, termasuk juga Kementerian Investasi/BKPM, dalam memacu realisasi investasi yang sejalan dengan penyerapan tenaga kerja.
“Dampaknya ya menjadi tugas Kementerian Investasi, bagaimana investasi yang ada, investasi yang masuk baik PMDN maupun PMA itu benar-benar, kalau kita bisa berorientasi padat karya mungkin juga tidak harus sepenuhnya begitu tapi benar-benar mempertimbangkan faktor ini, sehingga penyerapan tenaga kerja itu bisa maksimal,” tegasnya.
Menanggapi desakan tersebut, Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani mengakui pekerjaan besar pihaknya adalah menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Dia mengatakan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu peran utama sejalan dengan capaian realisasi investasi. “Investasi kembali merupakan jembatan untuk menciptakan lapangan kerja yang baik, yang berkualitas dan berkesinambungan, dan ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri,” ungkapnya.
Sebagai upaya memacu realisasi investasi dalam negeri, Rosan pun meminta anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 ditambah. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian Investasi/BPKM terus mengalami penyusutan.
Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini khawatir dengan menyusutnya anggaran Kementerian Investasi/BKPM akan berpengaruh terhadap capaian realisasi investasi di tahun 2025. “Apabila anggaran kami menurun cukup signifikan, sehingga bisa berdampak kepada pencapaian-pencapaian target ke depannya. Tetapi intinya, nanti sambil berjalan harapannya kembali dengan dukungan dari Komisi VI dari para pimpinan dan anggota dewan terhormat itu bisa ditingkatkan anggaran itu ke depannya,” ujarnya.
DPR Suntik Anggaran Kementerian Investasi/BKPM
Berdasarkan Kesimpulan Raker Komisi VI DPR dan Kementerian Investasi dan BKPM, telah disetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/Kepala BKPM Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Badan Anggaran (Banggar) sebesar Rp.681.880.285.000.
Pada raker sebelumnya, Rosan mengatakan ketersediaan anggaran yang cukup ditujukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di kementeriannya. Dia pun meminta tambahan anggaran sebesar Rp889 miliar.
Menurutnya, angka ini hanya memenuhi 43,39 persen dari rencana kebutuhan anggaran di tahun selanjutnya, yakni Rp1,57 triliun. Adapun DPR sendiri juga menyetujui menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Investasi/BKPM RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp681 miliar.
Sementara untuk menunjang target perekonomian sebesar 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, Rosan mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas).
Dari koordinasi tersebut, Rosan mengungkap prognosa investasi selama masa periode kepemimpinan Prabowo Subianto. Berdasarkan prognosa investasi, total investasi yang ditargetkan sebesar Rp2,793,3 triliun di tahun 2029.
Adapun rinciannya, pada 2025 ditargetkan PMA sebesar Rp1,868,2 triliun dan PMDN sebesar Rp1,905,4 triliun, sementara 2026 Rp2,119,9 triliun dan Rp2,133,5 triliun, 2027 Rp2,343,8 triliun dan Rp2,373,6 triliun, di tahun 2028 sebesar 2,600,4 triliun dan 2,669,4 triliun, dan 2029 sebesar Rp2,741,9 triliun dan Rp2,793,3 triliun.
Rosan menyebut angka tersebut masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA target dari investasi sepanjang periode pemerintahan Prabowo Subianto. “Jadi total investasi yang diharapkan pada akhir tahun 2029 baik yang PMA maupun PMDN, yang PMA adalah 11,674,3 triliun yang PMDN adalah 11,855,5 triliun,” kata Rosan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.
Sementara saat ini, Rosan mencatat realisasi investasi sebesar Rp829,9 triliun di semester pertama 2024. Dia menuturkan, realisasi investasi baru mencapai 67 persen jika dibandingkan dengan target rencana strategis sebesar Rp1,239,3 triliun. Sementara berdasarkan target yang baru ditambahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Rosan, realisasi investasi yang dijalankan pihaknya baru sebesar 50,3 persen dari total target Rp1,650 triliun di semester pertama tahun 2024.
Berdasarkan wilayah, dia melanjutkan, mayoritas masih di dominasi Pulau Jawa kendati selisihnya tidak terpaut cukup besar, yakni sebesar 50,2 persen dan 49,8 persen di luar Pulau Jawa. Menurutnya, realisasi investasi tersebut cukup merata.
Di sisi lain, Rosan juga menilai komposisi PMA dan PMDN seimbang. Adapun rata-rata nilai penanaman modalnya masing-masing 50,8 persen PMA dan 49,2 persen PMDN.
Adapun realisasi investasi sepanjang semester pertama tahun 2024 telah menyerap 1,225,042 tenaga kerja Indonesia. “Yang paling penting ini juga penyerapan tenaga kerja pada semester pertama 2024 hasil dari realisasi investasi menyerap 1,225,042 orang tenaga kerja Indonesia,” katanya.(*)