Prabowo Ingatkan Danantara Harus Kembalikan Rp800 Triliun ke Negara Tiap Tahun

KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pimpinan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara agar meningkatkan kinerja pengelolaan aset negara. Menurutnya, tingkat return on asset (RoA) lembaga tersebut masih jauh dari standar perusahaan yang sehat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Tasyakuran Satu Tahun Danantara yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.

Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan bahwa RoA Danantara saat ini berada di kisaran 5 persen. Angka tersebut dinilai masih di bawah standar pengembalian aset perusahaan yang ideal.

“Perusahaan yang baik return on asset harusnya minimal 10 persen. Kalau yang bagus 12 persen, yang hebat bisa 15 persen. Kita harus punya target yang bagus yaitu 10 persen,” kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo memahami bahwa capaian tersebut masih wajar mengingat Danantara baru memasuki tahun pertama operasionalnya. “Tapi kita mengerti bahwa itu mungkin dalam tahun-tahun pertama belum bisa kita capai,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan, dengan tingkat RoA sekitar 5 persen saat ini, Danantara setidaknya harus mampu mengembalikan sekitar USD50 miliar per tahun kepada negara. Menurut perhitungan Presiden, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp800 triliun.

“Kalau hanya 5 persen return on asset, berarti Danantara harus kembalikan ke negara USD50 miliar tiap tahun. Itu sekitar Rp800 triliun. Jadi pimpinan Danantara, sasaranmu masih jauh,” tegasnya.

Optimistis Kinerja Danantara Meningkat

Meski memberikan catatan, Prabowo tetap menyampaikan apresiasi atas kinerja awal Danantara. Ia meyakini lembaga tersebut mampu mencapai target pengembalian aset yang lebih tinggi di masa mendatang.

Presiden Prabowobjuga menyebut RoA Danantara pada 2025 telah meningkat lebih dari 300 persen dibandingkan periode sebelumnya.

“Saya yakin dan percaya kunci dari manajemen yang baik adalah di hati dan di jiwa. Karena itu, walaupun saya ucapkan terima kasih atas prestasi Saudara-saudara, saya ingatkan bahwa sasaran kita masih cukup jauh,” kata Prabowo.

Ia menegaskan, pengelolaan aset negara harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi keuangan negara. “Saudara harus bisa memberi return minimal 5 persen kembali ke negara, sekitar 50 miliar dolar setiap tahun,” tambahnya.

Jangan Sampai Ada Data Palsu

Prabowo juga mengingatkan jajaran pimpinan BPI Danantara agar menyampaikan laporan kinerja secara jujur dan akurat kepada pemerintah.

Prabowo menegaskan dirinya tidak ingin menerima laporan yang dibuat hanya untuk menyenangkan pimpinan atau memanipulasi kondisi sebenarnya.

“Saya dapat laporan, mudah-mudahan laporan itu benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu atau laporan yang hanya menyenangkan,” ujar Prabowo.

Ia juga menegaskan telah memberikan peringatan keras agar praktik penyampaian laporan yang tidak akurat tidak terjadi dalam pengelolaan lembaga tersebut.

Kompleksitas Pengelolaan BUMN
Presiden Prabowo juga menyoroti kompleksitas pengelolaan perusahaan negara yang berada dalam ekosistem Danantara.

Ia mengungkapkan bahwa jumlah entitas perusahaan yang berada dalam jaringan BUMN ternyata jauh lebih besar dari yang sebelumnya ia ketahui.

“Tidak mungkin kita kelola 250 perusahaan. Ternyata saya baru tahu bukan 250, tetapi lebih dari seribu entitas. Tidak ada pelajaran manajemen di mana pun di dunia yang mengelola seribu entitas dalam satu manajemen,” ujarnya.

Sebagai informasi, Prabowo secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam peluncuran tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Danantara tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola investasi negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan nasional.

“Danantara bukan sekadar badan pengelolaan investasi, tetapi instrumen untuk mempercepat pembangunan nasional,” kata Prabowo saat peluncuran.

Pembentukan lembaga ini dilakukan setelah pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU BUMN serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur organisasi dan tata kelola Danantara.(*)