Program Makan Bergizi Gratis Dorong Lonjakan Belanja Negara Awal 2026

KABARBURSA.COM — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja negara pada awal 2026 mengalami peningkatan cukup signifikan, terutama pada komponen belanja barang yang didorong oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pemaparan kinerja APBN Kita, Suahasil menjelaskan bahwa program MBG dikategorikan sebagai belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Program tersebut menjadi faktor utama yang mendorong percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun.

“Belanja barang terjadi peningkatan yang cukup kuat karena faktor utamanya adalah makan bergizi gratis. Ini merupakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat,” ujar Suahasil.

Ia menjelaskan bahwa pada tahun lalu belanja untuk program tersebut masih relatif kecil, yakni sekitar Rp0,3 triliun. Namun pada periode Januari–Februari 2026, realisasinya telah mencapai sekitar Rp39 triliun.

Menurutnya, secara rata-rata program MBG menyerap anggaran sekitar Rp19 triliun per bulan, sehingga dalam dua bulan pertama tahun ini belanja yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp39 triliun.

Meski demikian, Suahasil menegaskan bahwa peningkatan belanja barang tidak hanya dipengaruhi oleh program MBG. Tanpa memasukkan program tersebut, belanja barang pemerintah tetap mengalami kenaikan dari Rp18 triliun pada tahun lalu menjadi sekitar Rp28,6 triliun pada 2026.

Selain belanja barang, pemerintah juga mencatat peningkatan pada belanja modal, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan, jaringan irigasi, peralatan, dan mesin. Pemerintah berharap percepatan belanja tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, realisasi belanja bantuan sosial juga meningkat. Hingga awal tahun ini, belanja bansos tercatat mencapai sekitar Rp27 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp25,9 triliun. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh percepatan penyaluran program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga membayarkan kompensasi energi sebesar Rp44,1 triliun pada Februari 2026. Pembayaran ini merupakan bagian dari pelunasan bertahap atas utang kompensasi energi tahun 2025 kepada perusahaan energi.

“Pembayaran ini sesuai dengan komitmen pemerintah untuk melunasi kompensasi tahun 2025 secara bertahap,” kata Suahasil.

Ia menambahkan bahwa besaran subsidi dan kompensasi energi dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti harga energi, nilai tukar rupiah, serta tingkat konsumsi masyarakat terhadap energi seperti listrik dan LPG.

Sementara itu, program MBG hingga awal Maret 2026 telah menjangkau 61,62 juta penerima di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut dijalankan melalui lebih dari 25 ribu satuan pelayanan gizi.

Dari total penerima tersebut, sekitar 50 juta orang merupakan siswa sekolah, sedangkan 10,5 juta penerima lainnyaberasal dari kelompok non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

“Program ini akan terus kita pastikan berjalan dengan tata kelola yang baik serta dukungan anggaran yang memadai,” ujar Suahasil.

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan transfer ke daerah sebesar Rp147,7 triliun hingga akhir Februari 2026 atau sekitar 21,3 persen dari total alokasi transfer ke daerah dalam APBN tahun ini.

Dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah, bantuan operasional sekolah, serta berbagai layanan publik di daerah.

Pemerintah juga menyiapkan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,65 triliun untuk membantu daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tambahan tersebut akan disalurkan secara bertahap hingga April 2026.

Pemerintah berharap percepatan belanja negara di awal tahun dapat menjaga momentum aktivitas ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.(*)