KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti persoalan yang luput dari pemerintah soal penugasan terhadap PT Pertamina (Persero) untuk membuka akses bagi pemilik warung sebagai sub pangkalan elpiji 3 kg.
Meski niatnya bagus—seperti memperluas akses elpiji subsidi ke masyarakat—kenyataannya di lapangan masih banyak UMKM yang kesulitan menjual gas melon ini. Masalah utamanya adalah pemilik warung yang belum paham bagaimana cara mendaftar sebagai sub pangkalan lewat Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina.
“Program ini harus disertai dengan sosialisasi yang masif dan pendampingan yang memadai bagi para pelaku UMKM. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk memperluas akses LPG subsidi justru menjadi kendala bagi warung-warung kecil karena kurangnya pemahaman dan keterbatasan akses terhadap teknologi,” kata Chusnunia Chalim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.
[caption id="attachment_119134" align="alignnone" width="680"] Wakil Ketua Komisi VII DPR RI 2024-2029 Fraksi PKB, Chusnunia Chalim. Foto: Dok. PKB.[/caption]
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini meminta Pertamina dan pemerintah untuk lebih proaktif memberikan pendampingan teknis ke pemilik warung. Tak cukup sekadar sosialisasi di atas kertas, tapi juga pelatihan langsung dan penyediaan pusat bantuan yang gampang diakses.
Mantan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2023 ini pun mengusulkan adanya jalur pendaftaran alternatif bagi mereka yang belum akrab dengan sistem digital. Jangan sampai, kata dia, pemilik warung di pelosok yang tak terbiasa dengan aplikasi malah ketinggalan.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menambah beban bagi UMKM. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh pemilik warung, terutama di daerah, mendapatkan akses yang mudah dan adil dalam program sub pangkalan ini,” katanya.
Meski ada keluhan dari DPR soal kurangnya sosialisasi program subpangkalan LPG 3 kg, pemerintah mengklaim informasi ini sebenarnya sudah disebarluaskan, setidaknya di tingkat pangkalan resmi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, misalnya, pada Jumat pekan lalu menyatakan kebijakan ini bukan keputusan dadakan, melainkan telah melalui pembahasan sejak Maret 2024, mencakup aspek ketersediaan pasokan dan skema distribusi.
Kementerian ESDM juga memastikan program ini tetap berjalan meski warung-warung yang ditunjuk sebagai subpangkalan belum semuanya mendapatkan kuota LPG yang diharapkan.
UMKM Tetap Bisa Beli LPG 3 Kg
[caption id="attachment_119133" align="alignnone" width="680"] Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat melakukan sidak ke pangkalan LPG 3 kg di Jalan Tengku Bey, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Rabu, 5 Februari 2025. Dalam inspeksi ini, Bahlil berdialog langsung dengan warga dan pemilik pangkalan perihal ketersediaan serta harga jual LPG subsidi di tingkat pengecer. Foto: Dok. Kementerian ESDM.[/caption]
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan pelaku UMKM tetap bisa membeli tabung elpiji 3 kg dengan harga yang terjangkau. Namun, skema pembeliannya bakal berbeda dengan rumah tangga biasa.
Bahlil menegaskan subsidi elpiji dari pemerintah bertujuan menjaga harga tetap sesuai ketentuan. Meski begitu, UMKM mendapat perlakuan khusus karena mereka punya skala ekonomi yang berbeda dari konsumen rumah tangga.
“Untuk saudara-saudara saya UMKM, tetap kita harus kasih. Jadi nanti kita akan buat juga aturan mainnya. Memang mereka diberikan berbeda dengan konsumsi rumah tangga biasa. Karena pasti mereka mau jual bakso, mau jual mie goreng, mau jual pisang goreng, atau goreng-gorengan. Ini kita harus melakukan berbeda. Dan saya mendukung UMKM harus diberikan berbeda dengan masyarakat biasa,” ujar Bahlil saat meninjau pangkalan LPG 3 kg di Jalan Tengku Bey, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Rabu, 5 Februari 2025, lalu, dikutip dari laman esdm.go.id.
Bukan cuma soal akses pembelian, Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengungkap rencana Kementerian ESDM membentuk badan khusus untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg. Mekanismenya akan mirip seperti pengawasan subsidi BBM yang sudah diterapkan sebelumnya.
“Kami jujur dari Kementerian ESDM yang diberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah,” jelasnya.
Mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperbolehkan kembali penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga di lapangan masih sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ia mencontohkan kondisi di salah satu pangkalan LPG di Riau yang ia kunjungi, di mana harga jualnya berada di angka Rp18.000 per tabung. Menurutnya, harga tersebut sudah ideal karena masyarakat dapat membeli langsung tanpa perantara dengan harga di bawah Rp20.000.
Meski pengecer tetap boleh berjualan, status mereka bakal diubah menjadi subpangkalan agar transaksi lebih terkontrol melalui sistem digital yang disiapkan PT Pertamina (Persero). “Supaya kita tahu dia jual ke siapa, harganya berapa, supaya tidak ada mark-up dan juga dijual ke oplosan,” kata Bahlil.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.