KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa disiplin fiskal tetap menjadi fondasi utama pengelolaan keuangan negara. Aturan ketat seperti batas defisit anggaran maupun rasio utang, menurutnya, tidak akan dilonggarkan sebelum pemerintah mampu membuktikan bahwa belanja negara benar-benar efisien dan sanggup mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Dengan nilai ekonomi mencapai USD1,3 triliun, menjaga aturan fiskal adalah kunci untuk menenangkan investor. Kalau kita sudah tumbuh lebih cepat, barulah bisa dinilai langkah selanjutnya. Tidak ada gunanya memperlebar defisit bila belanja negara belum optimal,” tegas Purbaya, dikutip Rabu 1 Oktober 2025.
Ia resmi dilantik pada awal September, di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang dihadapi tidak ringan: pelemahan rupiah, lonjakan biaya hidup, serta keresahan sosial pascademonstrasi besar yang memaksa perombakan kabinet mendadak.
Situasi ini membuat sorotan investor semakin tajam terhadap kemungkinan pemerintah melonggarkan aturan fiskal yang selama lebih dari dua dekade menjaga stabilitas Indonesia.
Langkah awal Purbaya antara lain menyalurkan dana pemerintah senilai USD12 miliar ke perbankan untuk mendorong kredit, berbarengan dengan pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini sempat memicu kekhawatiran akan terganggunya koordinasi fiskal-moneter. Namun ia menegaskan independensi Bank Indonesia tetap utuh.
Skema burden sharing dengan bank sentral, katanya, hanya bersifat sementara dan tidak dimaksudkan sebagai pembiayaan defisit melalui jalur moneter.
Lebih jauh, ia menyebut perbaikan penerimaan pajak dan reformasi kepabeanan menjadi jalan untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap sokongan bank sentral.
Dengan strategi tersebut, Purbaya optimistis pertumbuhan bisa dipacu hingga 6 persen dalam waktu dekat, melampaui rata-rata 5 persen selama sepuluh tahun terakhir. Namun untuk menggapai target 8 persen seperti masa kejayaan ekonomi 1990-an, diperlukan arus investasi swasta yang lebih deras serta pemangkasan hambatan birokrasi pada ribuan rencana investasi asing.
“Investor hanya ingin tahu dua hal: apakah negara mampu membayar dan apakah negara mau membayar,” tegasnya. Meski menyebut batas defisit dan rasio utang sebagai angka arbitrer, Purbaya memastikan posisi fiskal Indonesia masih berada dalam koridor hati-hati dan pruden.(*)