KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan dokumen Initial Memorandum kepada Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam rangkaian pertemuan tingkat menteri Dewan OECD 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis, pada Selasa, 3 Juni 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa keanggotaan penuh di OECD akan membawa banyak keuntungan strategis bagi Indonesia, khususnya dalam hal persepsi pasar global terhadap iklim usaha dan tata kelola negara.
“Ini adalah sebuah citra yang baik, terutama untuk pasar, karena pasar membutuhkan pengetahuan mengenai adopsi standar Indonesia ataupun best practice di berbagai sektor,” ujar Airlangga saat menggelar konferensi pers secara daring dari Paris. Beberapa waktu lalu, Jumat, 6 Juni 2025.
Ia menekankan bahwa meskipun kondisi perekonomian global sedang menghadapi tekanan, keanggotaan di OECD bisa memberi sinyal positif bagi investor. “Persepsi dan minat investasi terhadap negara-negara yang mempunyai best practice sama itu relatif bisa lebih cepat,” lanjutnya.
Indonesia saat ini baru memasuki fase awal dari proses aksesi, yang diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun. Dalam dua tahun pertama, dokumen yang telah diserahkan akan melewati serangkaian technical review oleh tim OECD.
Airlangga optimistis Indonesia punya modal kuat untuk melangkah dalam proses ini. Menurutnya, sebagian besar regulasi nasional sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan organisasi yang berbasis di Paris tersebut.
“Mungkin sekitar 80 persen (regulasi) itu sudah allign dengan standar yang diharapkan. Nah tentu ini adalah sebuah citra yang baik, terutama untuk pasar, karena pasar membutuhkan pengetahuan mengenai adopsi standar Indonesia ataupun best practice di berbagai sektor,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sektor-sektor kunci seperti fiskal dan keuangan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menyelaraskan kebijakan dengan prinsip-prinsip OECD. Bahkan, Indonesia dinilai telah memenuhi lebih dari 90 persen standar di sektor keuangan.
“Dari sektor keuangan, Indonesia sudah lebih dari 90 persen comply dan Indonesia sudah memimpin bersama Jepang dalam South East Asia Regional Partnership Program untuk OECD, dan dari hasil review, kita untuk sektor keuangan ini mostly atau sebagian besar sudah allign,” jelas Airlangga.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Prancis, Mohammad Oemar, turut menyoroti pentingnya keanggotaan OECD dalam membuka jalan bagi arus masuk investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia. Ia menyebut sekitar 70 persen FDI global mengalir ke negara-negara anggota OECD.
“Sumber investasi langsung ke berbagai negara, itu sekitar 70 persen menurut data,” kata Oemar. Dengan begitu, peluang Indonesia untuk menarik dana investasi internasional akan meningkat seiring kepercayaan investor terhadap tata kelola yang sesuai standar global.
Oemar juga menambahkan bahwa OECD merupakan lembaga yang mengelola hampir 90 persen dari total bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance).
Dengan menjadi anggota, Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam menyusun kebijakan dan formula pendukung pembangunan global. Jadi keterlibatan lebih bersifat kolaboratif, bukan ketergantungan. “Bukan berarti Indonesia untuk bergantung kepada bantuan pembangunan,” tandasnya. (*)